JAKARTA-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) Sution Usman Adji. Pujian disampaikan terkait dengan statemen Sution yang menyebut akan menyerahkan pengusutan kasus dugaan penyelewengan anggaran pos bantuan sosial di APBD Pemprov Sumut ke KPK.
“Ya bagus kalau diserahkan. Tapi sebenarnya konteksnya koordinasi ya. Dan selama ini koordinasi dengan Kejati Sumut sudah bagus,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (29/3).
Haryono mengatakan, koordinasi KPK dengan kejatisu sudah dilakukan jauh hari, ketika mulai pengusutan perkara dugaan korupsi APBD Langkat yang menjerat Syamsul Arifin. Jika kasus yang baru ini memang ada indikasi kuat terkait lagi dengan Syamsul, menurut Haryono, memang lebih baik ditangani saja oleh KPK. “Ya biar kita yang tangani sekalian. Karena toh koordinasi antara penyidik kita dengan penyidik Kejati Sumut, sudah bagus. Tinggal melanjutkan saja,” terang Haryono.
Dikatakan Haryono, jika selama ini kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Pemprov Sumut itu sudah pernah ditangani Kejati Sumut, maka itu akan memudahkan proses pengusutan oleh KPK. “Karena datanya sudah sedikit matang. Kita tinggal meneruskan saja,” kata Haryono. Bisa saja, kata Haryono, nanti pola koordinasinya sama dengan penanganan kasus Langkat. Pentolannya ditangani KPK, yang level anak buah ditangani Kejati. Sebagaimana diketahui, KPK juga sedang melakukan penyelidikan kasus ini. Selain pernah mengobok-obok Kantor Gubernur, bulan lalu KPK juga meminjam ruangan di BPK Sumut untuk melakukan pemeriksaan pejabat Pemprovsu.
Sution Usman menyebutkan, dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut itu ditengarai melibatkan, Syamsul Arifin, Gubsu nonaktif yang tersangkut dugaankorupsi APBD Langkat dan sedang ditangani KPK. “KPK akan mengambil alih penyidikan karena banyak bantuan Bansos Pempropsu yang diduga melibatkan Syamsul Arifin, untuk memulangkan dana kas Pemkab Langkat,” tegasnya.(sam)