JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan segera memutuskan soal wacana karantina wilayah pada hari ini, Senin (30/3). Keputusan penutupan akses utama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ditempuh melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan.
“Pak Luhut besok Senin mau rapat. Apakah nanti akan dikurangi angkutan umumnya dan sebagainya. Nanti menunggu rapat hari Senin,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat dikonfirmasi, Minggu (29/3).
Terlebih, jika melihat peta sebaran wilayah virus korona atau Covid-19, Pulau Jawa masuk ke dalam zona merah. Artinya, sebaran Covid-19 sangat rentan di Pulau Jawa. Karena itu, tak menutup kemungkinan akan melakukan karantina wilayah.
”Namun, hal itu tergantung hasil rapat koordinasi antara Plt Menhub Luhut Panjaitan dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Saya menunggu arahan lebih lanjut dari beliau (Plt Menhub),” ucap Budi.
Untuk diketahui secara nasional, hingga Minggu (29/3) tercatat 1.285 orang terinfeksi Covid-19. Hal ini mengalani penambahan sebanyak 130 kasus baru.
Untuk pasien yang dinyatakan sembuh ada 5 orang, sehingga total 64 orang telah dinyatakan sembuh. Kemudian, untuk meninggal dunia bertambah 12 orang, sehingga total 114 orang telah meninggal.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah segera melakukan lockdown. Sebab, bukan hanya di Jakarta dan Jabodetabek yang menjadi zona merah, tetapi sudah merangsek ke 27 provinsi di Indonesia. Saat ini karantina wilayah alias lockdown sudah menjadi keharusan. ”Lockdown harus segera dilakukan. Virus corona sudah masuk ke 27 provinsi di Indonesia,” kata Tulus.
Apalagi, lanjutnya, kini makin banyak warga kota, khususnya Jabodetabek, yang migrasi alias pulang kampung, dengan alasan di kota sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada income. “Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya,” ujarnya.
Merespon fenomena ini, kata Tulus, banyak daerah memberlakukan ODP bagi pemudik, dan diisolasi 14 hari. Bahkan beberapa kota, seperti Kota Tegal, bahkan Papua, melakukan lockdown untuk daerahnya. “Ini Langkah antisipatif yang sangat bagus untuk memutus mata rantai persebaran, agar tak mengokupasi daerahnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, hal yang sangat mendesak adalah pemerintah pusat membebaskan setiap pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah, lockdown. Apalagi untuk Jabodetabek, karantina wilayah adalah suatu keharusan. Mengingat Jabodetabek adalah zona merah, terutama Kota Jakarta.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mendesak Presiden Jokowi segera melakukan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona terus bertambah secara signifikan. “Cuma sampai sekarang belum juga diberlakukan. Pak Jokowi, ada apa denganmu? Negara lain umumnya melakukan lockdown. Cuma Indonesia saja yang kesannya masih sok kebal. Mau menunggu berapa banyak lagi yang menjadi korban?” ujar Adi , Minggu (29/3).
Menurut Adi, beberapa negara lain telah meminta warganya keluar dari Indonesia. Hal itu menunjukkan ketidakpercayaan atas Indonesia menangani Covid-19. (gir/esy/jpnn/ila)
Untuk Itu, Adi berharap Presiden Jokowi mau melakukan lockdown. Jangan sampai terlambat, karena hanya akan membuat keadaan semakin sulit ditangani nantinya.
“Jangan dengarkan beberapa orang yang memiliki kepentingan yang menolak Anda (Presiden Jokowi) melakukan lockdown. Kami tahu bahwa Anda tertekan. Ayo Pak Jokowi, segera lockdown. Kerahkan semua anggaran, termasuk gaji Anda dan pejabat lain. Selamatkan rakyat dari ancaman wabah virus Corona dan krisis ekonomi,” pungkas Adi. (gir/esy/jpnn/ila)