JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok. Keputusan ini diambil Jokowi setelah bertemu dengan jajaran menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1).
Sejumlah opsi evakuasi itu memang sudah dipikirkan sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Diketahui, sedikitnya sebanyak 243 WNI di Wuhan, Tiongkok, saat ini masih menunggu kepastian di tengah wabah virus Korona.
“Tadi Pak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi usai pertemuan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (30/1).
Sementara itu, Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, semua opsi masih dipertimbangkan termasuk menyiapkan pesawat untuk menjemput WNI. Dia juga menegaskan, sejauh ini semua WNI di Tiongkok dalam kondisi baik-baik saja dan logistik masih tercukupi.
“Kami pertimbangkan semua upaya yang betul-betul efektif dan efisien. Kalau bisa satu kali angkut dengan pesawat TNI. Namun jika ada opsi lainnya semuanya masih dipertimbangkan,” jelas Teuku Faizasyah.
Dia menambahkan, tentunya para WNI nantinya akan mengikuti uji standar kesehatan 14 hari di Tiongkok. Jadi semua WNI nantinya akan dikumpulkan di satu titik aman.
“Lokasinya saya enggak ingat persis. Titik aman itu berdekatan dengan Wuhan. Intinya tak ada istilah pembiaran, semua menjadi tanggung jawab negara,” jelasnya.
Teuku Faizasyah juga menjelaskan, WNI yang dievakuasi tentunya harus dilengkapi dengan data dan dokumen yang sah. Semua WNI legal dengan paspor dan data yang sah harus terkaver. “Sebaran WNI ada di 7 titik, bayangkan satu provinsi, itu cukup jauh jaraknya, sejauh 500 kilometer ke titik penjemputan,” jelas Faizasyah.
Menurutnya, pemerintah Tiongkok siap memfasilitasi pemulangan WNI dari wilayah terdampak virus Novel Corona (nCov), Provinsi Hubei, ke Indonesia. Pemerintah siap memulangkan WNI dalam waktu dekat. Sebanyak 243 WNI tersebar dalam 7 titik dan akan ditampung dalam satu titik untuk siap dievakuasi.
“Saat ini sedang dimatangkan kesiapan di dalam negeri dan memastikan pengelolaan logistik pemindahan WNI dari 7 titik di Provinsi Hubei ke tempat penjemputan, sebelum pesawat tiba di lokasi penjemputan (Bandara di Wuhan). Hal ini diperlukan agar tidak ada hambatan saat proses pemulangan diaktifkan,” imbuhnya.
Tim KBRI Beijing sudah berada di dekat wilayah terdampak untuk membantu fasilitas proses tersebut di lapangan. KBRI telah meminta para WNI di Hubei untuk menyiapkan dokumen perjalanan dan administratif lainnya. Kementerian Luar Negeri sejauh ini terus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di dalam negeri antara lain TNI, Kementerian Kesehatan, dan Imigrasi dalam proses evakuasi ini.
“Tugas utama Kementerian Luar Negeri RI adalah untuk memudahkan penjemputan dan membawa para WNI ke tanah air. Di dalam negeri, instansi terkait lain yang akan memfasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi mereka,” jelasnya.
Skenario Karantina
Kementerian Kesehatan menyiapkan skenario karantina jika semua WNI sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menjelaskan opsi evakuasi sedang dipikirkan dan disiapkan pemerintah Indonesia.
“Lalu, nanti kalau dievakuasi akan dibawa ke mana. Nanti kalau di sana sudah di locked-up, ya pulang piknik. Kalau belum, kami sudah siapkan skenario. Kalau di Tiongkok masih dalam tatanan karantina, tentu kami karantina. Kekarantinaan itu adalah melakukan pengamatan agar seseorang dipastikan sehat dalam kurun waktu tertentu,” jelas Anung.
Dia juga menyebutkan, ada dua scenario evakuasi WNI dari Wuhan yang akan dilakukan. Skenario pertama adalah menggeser WNI dari Hubei ke provinsi lain. Lalu ketika semua dipastikan clear atau sehat, barulah semua bisa pulang ke Indonesia. Tentu saat pulang sampai ke tanah air, semua akan dikarantina dan diperiksa kesehatannya sesuai prosedur.
Skenario kedua, masuk kategori people under observation. Jika harus pulang dalam waktu tiba-tiba, saat tiba di tanah air akan masuk dalam kategori di bawah pemantauan (people under observation). Jika memang kebetulan pulang dalam kondisi batuk dan pilek, tentu akan dalam pemantauan dan isolasi.
“Akan dilakukan pengawasan intensif. Misalnya jika terkena batuk, pilek, gagal napas. Perlu perawatan yang lebih intensif, atau perlu ventilator. Tapi kalau semuanya clear, ya clear,” tandas Anung.(jpc)