Nelayan Di-cueki DPRD

Sumatera Utara
 Kerap jadi Korban Ketidak-adilan
Kerap jadi Korban Ketidak-adilan

TANJUNGBALAI – Nelayan tradisional di Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan merasa tidak pernah diperdulikan oleh wakil mereka, yang duduk di lembaga legislative, baik di tingkat Kota/Kabupaten, hingga ke tingkat Sumatera Utara.

Keluhan ini, disampaikan salahseorang nelayan, yang kebetulan menduduki jabatan, pada Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI), Minggu (19/1).


Dia menceritakan, selana ini, nelayan tradisional, khususnya buruh nelayan, kesannya seolah menjadi masyarakat yang termarjinalkan. Sebab, nyaris tidak ada perhatian serius dari kalangan anggota DPRD, yang nota benenya merupakan wakil mereka di lembaga legislatif.

Hal ini, terbukti, kata mereka, dari ‘tidurnya’ DPRD, saat nelayan terusik mata pencahariannya, dengan ganasnya aksi pencurian ikan yang dilakukan kelompok yang menggunakan alat tangkap terlarang. Serta, banyaknya pelanggaran batas tangkap, yang umumnya dilakukan kapal-kapal nelayan modern.

“Di mana mereka (DPRD,red) saat kami sengsara?,” kata Arsyad. Berangkat dari kondisi ini, sebut Arsyad, naluru berpolitik nelayan kecil pun harus semakin dimatangkan, agar tidak kembali menjadi korban ‘bualan’ sekalangan orang yang berambisi duduk di bangku legislatif. “Intinya, cukuplah kami nelayan ini menjadi komoditas politik. Jangan lagi dipermainkan,” katanya.

Hal senada juga dungkapkan Sangkot, seorang nelayan tradisional asal Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Katanya, selama ini nelayan tradisional seolah bagai ayam kehilangan induk ketika harus memperjuangkan nasib mereka.

Untuk itu, Sangkot juga menghimbau kepada seluruh nelayan tradisional di Kota Tanjungbalai, agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama dalam Pemilu 2014 mendatang,. “Biar nelayan tidak dilecehkan, memang, dalam bersikap pun harus jelas dan tegas,” katanya.

Keduanya juga bercerita, derita kaum nelayan kecil juga bertambah, ketika kerap mendapat perlakuan yang tidak memuaskan dari kalangan Keamanan Laut (Kamla), khususnya saat mereka harus berurusan, mengenai zonaisasi daerah tangkapan.

”Hal yang paling melukai sebenarnya, ketika nelayan tersakiti, terganggu mata pencahariannya, dan dilaporkan ke DPD, mereka seolah tidak peduli. Hanya mampu menjual janji. Jujur, ini mengecewakan,” tandasnya. (CK-5)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *