DUA sosok kunci yang disebut-sebut terlibat dalam adanya upaya pengaturan skor, CEO PSMS Heru Prawono dan manajer tim, Sarwono turut dipanggil Komisi Disiplin PSSI untuk menjelaskan soal pengaturan skor yang digagalkan pemain, pelatih dan official tersebut. Surat undangan itu turut disertakan Yusrizal kepada pelatih kepala Suharto AD untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Namun ia menolak.
“Ya saya yang menerima surat itu dan termasuk di dalamnya surat undangan untuk Heru dan manajer. Tapi saya tidak mau terima dan biar Yusrizal sendiri yang sampaikan ke mereka,” ujar Suharto.
Menurut pelatih berkepala plontos itu pihaknya tidak keberatan menerima panggilan untuk menjelaskan perihal pengaturan skor. Apalagi memang sebelumnya dirinya bersama pemain yang membeberkan itu kepada media.
“Ya kami bersedia untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada Komdis PSSI jika memang diperlukan. Lagipula kami semua pemain, tim pelatih dan official yang menjadi saksi dan menolak upaya suap itu dan kami tetap memenangkan pertandingan. Kami harap nantinya yang bersalah nanti dihukum. Masalahnya kami tidak punya dana untuk berangkat. Itu saja yang buat kami bingung,” ujar mantan pemain PSMS era 80-an ini.
Belum jelas apakah keduanya bakal datang memenuhi panggilan tersebut. CEO dan manajer tim sendiri sudah lama menghilang. CEO Heru Prawono tak lagi mendampingi tim pasca laga kontra Persih dan Persisko yang menjadi sasaran untuk pengaturan skor. Sementara manajer tim, Sarwono menjauh dari tim pasca laga kandang kontra PSAP Sigli di Teladan 25 Mei lalu. Akibatnya tim menjadi terbengkalai termasuk konsumsi dan penggajian yang dijanjikan di putaran kedua. Di sisi lain pihak PSMS juga merasa kecewa jika PSSI tidak menyertakan pembahasan pembayaran gaji pada pemanggilan tersebut. Sebelumnya disebut sisa subsidi untuk PSMS sebesar Rp200 juta akan dibagikan setengah buat pemain, dan sebagian lainnya bagi untuk klub.
“Kenapa tidak ada membahas gaji? Kalau membahas dugaan percobaan pengaturan skor dan batal ke Bengkulu saya rasa nggak ada untungnya, tapi karena kami juga berniat mengungkap ini, ya, boleh saja,” ucap Sektim, Fityan Hamdi.
Soal dana Rp100 juta yang terancam tidak diberikan Indra Sakti jika pemain dijatuhi sanksi menurut Fityan tidak bisa menjadi keputusan sepihak.
“Tapi saya sudah sampaikan ke kawan-kawan, bahwa surat itu untuk memberikan keterangan pengaturan skor dan gagal ke Bengkulu, bukan membahas gaji. Kalau memang tidak diberikan, kami bisa ribut. Tidak datang pun kami, itu tetap tidak bisa diputuskan,” paparnya.
Fityan juga mengaku heran dengan kerancuan surat bertanda tangan Sekjen PSSI Joko Driyono. Bukannya dari Komdis langsung. “Undangannya sumbernya dari mana, karena tidak ada kop suratnya, hanya ada lambang PSSI. Faks itu bukan asli melainkan foto kopi yang terbit tanggal 9 Juli 2013 Jam 19.27 WIB ditandatangani sekjen (Sekretaris Jendral) PSSI, Joko Driyono. Juga bukan Komdis langsung yang mengundang,” pungkasnya. (don)