Pertanyakan Indeks Integrasi, Menag Datangi KPK
Menag Suryadharma Ali ternyata begitu resah dengan hasil survei integritas publik yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam survei tersebut, kementerian yang dipimpinnya itu memperoleh nilai terendah diantara kementerian lain.
Kamis (2/12) kemarin, Suryadharma pun mendatangi KPK untuk meminta penjelasan tentang survey tersebut. “Saya belum paham. Makanya saya (ke sini) minta penjelasan,” kata Suryadharma begitu turun dari mobil dinasnya R 33 di depan gedung KPK siang kemarin. Politisi PPP itu merasa kaget dengan hasil survey yang dilansir KPK. Dia pun ngeyel bahwa kementeriannya sudah melakukan tugas-tugas pelayanannya sesuai dengan prosedur.
Dua jam berdiskusi dengan pimpinan Wakil Ketua KPK M Jasin, akhirnya Menag Suryadharma Ali menerima dengan lapang dada hasil survei integritas yang dilakukan lembaga antikorupsi itu.
“Tadi saya bertemu Pak Yasin dan staf. Menanyakan hasil survei Kemenag terkorup. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya saya menerima. Karena survei ini dalam rangka program pencegahan dan tentunya kecintaan KPK pada Kemenag,” kata Suryadharma Ali di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/12).
Menurutnya, dari beberapa penjelasan KPK terkait pelayanan izin, seperti pelayanan haji dan Kantor Urusan Agama (KUA) memang masih banyak peluang dalam sistem pelayanan yang memungkinkan terjadinya pungutan liar (pungli).
SDA mencontohkan soal pelayanan KUA. Ia mengaku ada kesulitan. Disebutkan, jumlah KUA yang tersebar di Indonesia sekira 6.000 dan tidak semua memiliki kantor, serta biaya operasional yang kurang memadai. Nanti di 2011 biaya operasional KUA Rp3 juta per bulan. “Selain itu petugas pelayanan KUA tidak mempunyai tunjangan transportasi khusus. Mengingat, kebanyakan acara, seperti perkawinan pada Sabtu dan Minggu. Ini yang membuka peluang,” beber Ali.
Namun, Ali menegaskan, selama ini bukan berarti pemerintah melegalkan praktik itu. “Kita (Kemenag) bersama KPK sedang mencari cara untuk mengatasi hal itu. Kami akan lakukan pembenahan di semua pelayanan publik di Kemenag. Termasuk dalam pelayanan haji, yang kebanyakan turut memberikan uang kepada pegawai pelayanan,” tukas Ali, sembari berjanji akan mengundang wartawan untuk menjelaskan secara rinci pembicaraan Kemenag dengan pimpinan KPK.
Seperti yang diketahui, Senin (28/11) lalu KPK melansir bahwa Kemenag memiliki integritas terendah. Poinnya hanya 5,37. Nilai tersebut lebih rendah dibanding Kemenakertrans 5,44, dan Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 5,52.
Juru bicara KPK Johan Budi pun menyambut baik niat kedatangan Suryadharma ke KPK. “Dia memang menemui pimpinan untuk mengetahui secara lebih detail hasil indeks integritas,” kata Johan di kantornya.
Namun, lanjut Johan, survey yang dikeluarkan lembaganya itu bukan bermaksud untuk memilih lembaga mana yang terjelek dan terbaik. Namun itu bisa digunakan sebagai evaluasi masing-masing lembaga aga bisa menuju yang lebih baik.
Johan pun berharap dengan adanya pertemuan tersebut kementerian yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi yang penting sehingga nantinya bisa lebih baik. Tapi saat ditanya apa saja materi perbincangan antara pimpinan dengan Suryadharma, dirinya mengaku tidak mengetahuinya. “Kan saya tidak ikut dalam pertemuan,” katanya. (kuh/fir/jpnn)