Kalau Tidak Ingin Harga BBM Naik
Pemerintah bakal menjaga volume konsumsi bahan bakar bersubsidi agar tidak melampaui jatah yang sudah ditetapkan di APBN 2011, yaitu 38,59 juta kilo liter. Upaya itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum keputusan mengenai pengaturan BBM bersubsidi yang masih akan dibahas dengan Komisi VII (energi) DPR.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengendalian kuota BBM bersubsidi merupakan konsekuensi dari belum adanya keputusan kenaikan harga premium. “Kalau kita tidak ingin naikkan BBM dan masyarakat ingin begitu, kita harus disiplin.
Pemerintah harus disiplin juga terhadap anggaran,” ujar Hatta seusai membuka Rapat Kerja Kementrian Perdagangan di Hotel Borobudur, Kamis (10/3).
Dalam APBN 2011, pemerintah menganggarkan Rp87,6 triliun subsidi BBM. Sementara untuk premium sendiri dibatasi dengan kuota 23,19 juta kilo liter dengan anggaran sebesar Rp40 triliun. Secara umum, kuota BBM bersubsidi dipatok 38,6 juta kilo liter.
Menurut data BPH Migas, konsumsi premium pada dua bulan pertama tahun ini menunjukkan pembengkakan. Untuk Januari, konsumsi premium meningkat 8 persen dari volume yang sudah dijatahkan sebesar 1,8 juta kilo liter. Sementara untuk Februari, konsumsi premium bertambah 6,78 persen dari kuota 1,7 juta kilo liter.
Hatta juga menegaskan, pemerintah lebih memilih agar pengaturan premium yang semula direncanakan per 1 April ditunda. “Mengingat asumsi berubah, maka baik jika dilakukan penundaan,” tambah Hatta.
Seperti yang telah diketahui, harga minyak dunia pernah mencapai USD 105 per barel akibat instabilitas politik negara-negara Timur Tengah. Saat ini, harga minyak dunia pada posisi USD 103,89 per barel. Saat ini, harga keekonomian untuk premium per 7 Maret sudah mencapai Rp8.300 per liter. Padahal, pemerintah hanya mematok harga keekonomian premium dalam APBN 2011 sebesar Rp5.600 per liter. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan bahwa pembengkakan subsidi untuk BBM bisa mencapai Rp17 triliun jika tidak dilakukan pembatasan.
Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan stok BBM bersubsidi masih tetap aman. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak akan ada penambahan stok BBM lagi. “Kan sudah dikatakan, bahwa kalau Premium habis maka bisa dialihkan ke Pertamax. Tapi perlu diingat, kebutuhan normal harus diutamakan. Kami juga akan selalu melakukan pengawasan dan meningkatkannya,” tegasnya.
VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Mengenai terjadinya kelangkaan premium di Riau, Harun berdalih hal itu lebih dikarenakan faktor teknis.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu membeli dengan panik (panic buying). Belilah dengan seperlunya, mengingat stok BBM normal,” ujarnya.
Harun menceritakan, bahwa kelangkaan premium di Riau disebabkan adanya keterlambatan pasokan dari Kilang Dumai. Alasannya, karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam produk premium yang dihasilkan sehinga produk tersebut dianggap tidak lulus quality control. “Sebagai gantinya, pasokan akan dipenuhi dari depot lainnya. Tapi sekarang Kilang Dumai sudah normal,” tegasnya. (sof/jpnn)