Operasi Masker di Medan-DS-Binjai, Gubernur Edy Pimpin Gerakan Pencegahan Covid-19

Sumatera Utara
RAPAT: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi memimpin rapat kordinasi percepatan penanganan Covid-19 bersama Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, dan Bupati Deliserdang di Posko Gugus Tugas, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (11/5).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga daerah utama di Sumatera Utara, yakni Medan, Deliserdang, dan Binjai akan membuat gerakan bersama dalam penanganan Covid-19. Gerakan bersama dimaksud adalah operasi masker, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, dan penerapan ketat physical distancing. Ketiga gerakan hal ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi.

“Ketiga daerah ini menjadi fokus utama dalam penanganan penyebaran Covid-19, karena ketiga daerah ini seperti tidak memiliki batas. Perpindahan masyarakat di ketiga daerah ini begitu masif, dan jarak ketiga daerah juga sangat berdekatan,” kata Edy, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, dan Bupati Deliserdang, di Posko Gugus Tugas Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (11/5).


Data penyebaran Covid-19 di Medan dan Deliserdang menunjukkan keduanya sebagai daerah tertinggi kasus positif corona, dibanding daerah lain di Sumut per Senin (11/5), tercatat pasien dalam pengawasan (PDP) yang positif Covid-19 di Medan sebanyak 132 orang, PDP yang belum pasti positif 87 orang, sembuh 35 orang, dan meninggal 13 orang.

Sedangkan Deliserdang, positif corona sebanyak 20 orang, PDP 19 orang, dan 4 orang meninggal.

“Dengan mengontrol ketat ketiga daerah ini, harapannya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Sumut bisa ditekan,” kata Edy.

Untuk pelaksanaan gerakan bersama ini, Pemprov Sumut bersama Medan, Deliserdang, dan Binjai akan melaksanakan operasi masker secara serentak. Pemerintah akan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat, sebagai pengingat menggunakan masker saat di luar rumah. Operasi ini diperkirakan akan dilakukan selama tiga hari.

Setelah pembagian masker gratis, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak bermasker ketika di luar rumah. “Bila ada yang kedapatan tidak menggunakan masker, akan diberi sanksi tegas. Bila masyarakat tidak menggunakan masker, maka tidak akan diperbolehkan masuk ke pasar, supermarket, jalan raya, dan tempat-tempat publik lainnya,” kata Edy.

Selain masker, pemerintah juga akan memperbanyak fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum dan juga penerapan physical distancing.

Untuk penerapan ketiga hal ini, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, serta Pemkab Deliserdang, akan mengerahkan pihak keamanan (Polisi, TNI dan Pol PP).

Bukan hanya kepada masyarakat, Pemprov dan ketiga daerah ini juga sepakat menindak cafe-cafe yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kepada pengusaha café, tempat makan, atau sejenisnya, diminta untuk tidak memfasilitasi orang-orang berkumpul atau berkerumun.

1.000 Masker per Hari

Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, atas kebijakan gerakan bersama ini. Ia mengatakan, Pemko Medan siap melaksanakan.

“Saat ini, Pemko Medan sedang mengisolasi semua pasien positif dan juga PDP. Tidak ada perawatan di rumah, karena dilihat dari kluster pasien ada sekitar 15 orang yang menularkan Covid-19 di keluarga intinya. Dia menelurkan 1-4 orang di keluarganya. Sehingga di Medan tidak ada pasien PDP dan positif yang di rawat di rumah, semua harus diisolasi,” katanya.

Wali Kota Binjai, M Idaham, dan Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, juga menyatakan setuju dan siap mendukung gerakan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit, menjelaskan rencananya akan ada pembagian 1.000 lembar masker per hari di ketiga daerah ini, selama tiga hari berturut-turut.

Hal utama yang menjadi perhatian setiap daerah adalah menyukseskan Perwal Nomor 11 Tahun 2020 yang dicanangkan Medan. Cara ini dianggap paling efektif dan efisien, karena memisahkan yang sakit dan yang sehat.

“Yang dikarantina adalah yang sakit, bukan seperti PSBB di mana yang sehat juga harus mengkarantina diri. Secara cost, ini paling efektif karena tidak begitu banyak menghabiskan dana dan tidak berdampak terlalu besar pada sosial masyarakat,” kata Alwi.

Pola ini merupakan pola pertama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, dan diharapkan akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain.

GTPP Belum Gunakan Donasi

Terpisah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara, buka suara ihwal penyaluran bantuan yang diterima atau diberikan ke elemen masyarakat. Selain bersumber dari uang rakyat Sumut, bantuan juga datang dari berbagai pihak guna mendukung tugas dan kinerja gugus tugas menanggulangi wabah corona di wilayah ini.

Sekretaris GTPP Covid-19 Sumut, R Sabrina, menjabarkan satu per satu pendistribusian donasi yang diterima GTPP. Termasuk kebijakan dan stimulasi ekonomi di berbagai sektor yang terdampak pandemi.

Mengenai donasi masyarakat, kata Sabrina, GTPP menerima bantuan dari berbagai pihak baik dari gugus tugas pusat/kementrian, perusahaan, asosiasi, kelompok profesi, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang saat ini terkumpul di GTTP Covid-19 Sumut dalam bentuk uang tunai, bahan pangan, dan alat/bahan kesehatan.

“Untuk uang tunai yang diterima, sampai saat ini belum digunakan. Masih dicadangkan untuk hal-hal yang diperlukan nantinya. Sedangkan bahan pangan yang diterima, telah, sedang, dan akan terus didistribusikan, khususnya kepada panti-panti asuhan dan panti jompo (disampaikan langsung ke panti tersebut), mahasiswa luar Provinsi Sumut dan luar Medan yang tidak dapat kembali ke daerahnya (disalurkan langsung kepada mahasiswa di asrama dan perguruan tingginya), tokoh-tokoh agama (disalurkan melalui organisasi induk masing-masing agama), guru-guru honorer (disalurkan melalui sekolah tempat bertugas),” paparnya, Senin (11/5).

Selanjutnya, untuk alat/bahan kesehatan disalurkan kepada rumah sakit rujukan, rumah sakit nonrujukan, rumah sakit umum daerah, serta para petugas yang memerlukan dalam penanganan covid. Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak karenanya.

“Untuk bantuan yang bersumber dari APBD Sumut, diarahkan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi,” katanya.

Dalam sektor kesehatan, bantuan ditujukan untuk penyiapan RS khusus covid, alat kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan bahan-bahan serta operasional pendukung kesehatan lainnya. Di mana saat ini sudah beroperasi RS khusus Covid-19 yaitu RS GL Tobing dengan kapasitas 49 kamar, RS Martha Friska 1 dengan kapasitas 120 kamar.

“Dan dalam persiapan, RS Martha Friska 2 sebanyak 110 kamar dan wisma atlet 99 kamar serta beberapa lokasi lainnya untuk mencapai target 500 kamar. Selain ini, dipersiapkan juga sebagai cadangan beberapa gedung hingga 1.000 kamar, untuk antisipasi terhadap kemungkinan melonjaknya masyarakat yang terpapar Covid-19,” terangnya.

Di samping itu, sudah disiapkan pula tempat karantina sementara di Kabupaten Batubara bagi pekerja migran Indonesia yang kembali dan yang transit di Sumut. Tempat karantina sementara juga akan disiapkan di Kota Tanjungbalai.

Untuk bantuan logistik kesehatan, didistribusikan kepada rumah sakit rujukan dan nonrujukan serta RSUD seluruh kabupaten/kota. “Termasuk tempat karantina sementara dan petugas yang melakukan tugas dalam rangka penanganan Covid-19,” kata Sabrina yang juga Sekdaprovsu ini.

Sedangkan pada sektor jaring pengaman sosial (JPS), pihaknya menekankan sudah ditujukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dan pantas menerima bantuan atau keluarga prasejahtera. Mengingat kondisi masyarakat saat ini sudah mendesak memerlukan bantuan, katanya, maka JPS yg akan disalurkan berupa bantuan sembako kepada 1.321.426 KK sesuai dengan jumlah KK prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTKS digunakan sebagai pedoman jumlah penerima bantuan. Tetapi dalam penyalurannya diperhatikan kondisi calon penerima. Bila ternyata kondisi keluarga tersebut tidak pantas menerima (walaupun termuat dalam DTKS), maka tidak diberi bantuan dan dikeluarkan dari daftar. Sedangkan bila terdapat keluarga yang memang pantas menerima bantuan, walaupun tidak termuat dalam daftar DTKS, maka diberikan bantuan dan dicatatkan namanya dalam daftar. Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus memvalidasi data,” katanya.

Bantuan disalurkan kepada GTPP kabupaten/kota, yang selanjutnya mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima oleh kepala desa/lurah bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. “Penyaluran ini direncanakan telah terlaksana sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ungkapnya.

Di samping bantuan dari APBD Sumut, PDAM sebagai BUMD Sumut juga membantu meringankan beban masyarakat tertentu. Caranya, dengan memberlakukan pembayaran gratis rekening air selama 3 bulan terhadap pelanggan air kategori rumah tangga 1 (RT-1) dan pelanggan sosial yang terdiri dari rumah-rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, yayasan yatim piatu juga puskesmas.

Selanjutnya di sektor stimulus ekonomi, bantuan ditujukan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19, agar dapat menggerakkan usahanya untuk kepentingan ekonomi keluarganya dan perputaran ekonomi daerah.

“Stimulus ini lebih diutamakan bagi para pelaku UMKM, koperasi, dan kelompok usaha, termasuk petani, peternak dan nelayan, berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan daya saing,” pungkasnya. (prn/rel)

loading...