OPM Buka Kantor di Inggris

Nasional

JAKARTA – Pemerintah RI diminta bersikap tegas menyikapi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Terlebih lagi, peresmian tersebut dihadiri oleh Wali Kota Oxford, Mohammed Abbasi, DPR East Oxford, Andrew Smith, dan mantan Wali Kota Elise Benjamin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, sikap pemerintah Inggris jelas mencederai hubungan mereka dengan Indonesia yang selama ini terjalin baik.


Inggris menurut Fadli, seharusnya bersikap bijak. Apalagi mereka juga mempunyai riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia.

“Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/5).

Da berpendapat perlu dikaji latar belakang sikap Inggris tersebut. Apakah hal itu merupakan bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi.

“Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua, juga sejumlah konsesi tambang lain,” terang Fadli.

Pemerintah Indonesia lanjut dia, tidak boleh bersikap permisif dan defensif mengatasi persoalan itu. Menurutnya, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

“Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak campur tangan Inggris terhadap wilayah Indonesia. Kehormatan dan kedaulatan Indonesia harus ditegakkan,” imbuhnya.

Fadli pun mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas, meskipun ia telah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris. “Ada saat kita berkompromi, ada saat harus tegas,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah merespon serius informasi pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Rencananya, besok (6/5) Kementerian Luar Negeri akan memanggil duta besar Inggris yang ada di Jakarta untuk diminta klarifikasi.

Direktur Informasi Media Kemenlu P.L.E Priatna menyatakan, langkah kementerian tersebut dilakukan sesuai arahan dari Menko Polhukam Djoko Suyanto. “Sesuai dengan pernyataan Pak Djoko Suyanto, Kemenlu siap membantu menindaklanjutinya,” kata Priatna, kemarin (4/5).

Menurut Priatna, kemenlu akan meminta klarifikasi dari pihak dubes Inggris terkait dengan diperbolehkannya gerakan papua merdeka membuka kantor di inggris.

Sebelumnya, Djoko Suyanto mengatakan, kegiatan Papua Merdeka sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah Inggris dan oposisi di Parlemen. “Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” katanya. Nah, pemanggilan dubes Inggris bertujuan untuk menegaskan sikap dan prinsip pemerintah Inggris yang selama ini mendukung NKRI.(gil/jpnn)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *