Orang Dekat Pejabat Banyak Lulus

Nasional
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Ratusan peserta yang mengikuti tes CPNS Pemprov Sumatera Utara di Auditorium Kampus USU, Jalan DR.Mansyur Medan, Minggu (3/11). Ujian tes CPNS ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Ratusan peserta yang mengikuti tes CPNS Pemprov Sumatera Utara di Auditorium Kampus USU, Jalan DR.Mansyur Medan, Minggu (3/11). Ujian tes CPNS ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

JAMBI – Setelah pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ada beberapa pihak yang meragukan transparansi proses rekrutmennya.  Isu yang beredar penerimaan CPNSD Kota Sungaipenuh diduga sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Misalnya saja  dari 200 nama yang lulus CPNSD Kota Sungaipenuh tiga nama orang dekat pejabat daerah yang lolos. Mulai dari ajudan Walikota Sungaipenuh, ajudan Wakil Walikota dan ajudan Ketua DPRD lolos tes.


Soni Irawan, Ketua LSM Geger menyebutkan  ada indikasi KKN dalam proses penerimaan CPNS Kota Sungaipenuh ini. Dia meminta pihak Kepolisian mengusut dugaaan praktik KKN tersebut. “Pihak Kepolisian harus menyelidiki dugaan KKN ini,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).  Peneliti Monitoring  Pelayanan  Publik (MPP) ICW, Siti Juliantari Rachman, saat berbincang dengan  JPNN.com menyebutkan, celah kecurangan ada dalam proses pengumuman kelulusan di tingkat daerah. Karena kewenangan penetapannya di tangan Pejabat Pembina  Kepegawaian  (PPK)  daerah, dalam  hal  ini gubernur, bupati, dan  walikota.

Hal  itu dikarenakan  PPK-lah penentu  lulus atau tidak seorang peserta  tes.  Sedangkan  Panitia  Seleksi  Nasional  (Panselnas)  hanya  mengumumkan  nilai  tes kompetensi  dasar (CPNS), yang bersangkutan lolos passing grade atau tidak, tanpa tanpa melakukan pemeringkatan. Lolos passing grade belum jaminan lulus jadi CPNS.

Dikatakan Siti,  memang  penentuan kelulusan CPNS ditentukan oleh nilai tes peserta yang memenuhi syarat. Karena itu seharusnya semua nilai yang lulus dan tidak lulus setelah pemeringkatan harus dibuka untuk transparansi. Sementara proses ini ada di PPK.

“Nah, PPK di daerah ini yang mesti transparan. Setahu saya hasil dari Jakarta yang diserahkan ke daerah sudah final, penentuan kelulusan di  PPK ditentukan setelah mengolah (pemeringkatan) nilai dari Jakarta ini,” kata Siti Juliantari.

Dikatakan, ICW selaku pengawas independen seleksi penerimaan CPNS tahun ini yang resmi digandeng Panselnas, semula juga mengira bahwa Panselnas-lah yang menentukan semua tahapan, sampai pada pemeringkatan agar diketahui siapa saja peserta yang lulus.

Namun, kenyataan saat ini Panselnas hanya mengumumkan nilai tes TKD, sedangkan pemeringkatan dan penentuan lulus tidaknya ada di  PPK. Hal ini sempat ditanyakan ICW kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kita sempat tanya sama Kemenpan, jawabannya normatif. Awalnya kami kira juga seluruhnya dari pusat, gak ada lagi campur tangan daerah. Kalau  jatuhnya seperti sekarang ya praktek curangnya masih mungkin ada,” tandasnya.

Sementara Kabid Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun Pegawai (PKMP) BKD Kota Sungaipenuh mengatakan, nama-nama yang dinyatakan lulus tes CPNSD Sungaipenuh jalur umum agar melengkapi bahan usulan pengangkatan sebagai CPNS mulai tanggal 30 Desember 2013 hingga 10 Januari 2014.

“Bagi yang tidak melengkapi bahan dinyatakan mengundurkan diri dan digantikan peringkat dibawahnya,” ujarnya.

Dikatakannya, hingga saat ini belum ada komplain dari peserta tes CPNSD Sungaipenuh terkait hasil tes. Terkait isu lulusnya 3 ajudan pejabat Kota Sungaipenuh, Sutrisno mengaku memang nasib 3 ajudan pejabat tersebut yang baik, sehingga mereka lulus. “Tidak ada rekayasa dalam tes CPNSD ini, yang menilai orang pusat, kita hanya mengumumkan saja,” pungkasnya.(dik/bnr/fat/mia/jpnn)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *