Home Blog Page 1738

Bupati Sergai Resmikan Masjid At Thohairul Hidayah

FOTO BERSAMA: Bupati Sergai H.Darma Wijaya dan Wabup Adlin Tambunan, Pimpinan OPD, unsur Forkopimcam, Kepala Desa dan masyarakat foto bersama usai meresmikan Masjid Thohairul Hidayah. fadly/SUMUT POS.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Manfaatkan sebaik mungkin waktu untuk beribadah, karena waktu yang telah berlalu tak dapat dikejar dan yang akan datang juga mudah pergi.

Demikian disampaikan Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Darma Wijaya saat menghadiri peringatan Isra Mikraj sekaligus meresmikan Masjid At Thohairul Hidayah di Dusun I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serbajadi, Sabtu (11/3).

“Untuk itu jangan biarkan waktu sedetik pun berlalu sia-sia, karena sang waktu tak pernah mundur dan kesempatan hanya datang seketika,” ucap Bupati Darma Wijaya.

Bupati yang juga didampingi Wakil Bupati H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP, juga mengingatkan kepada semua umat Islam, dalam beberapa hari lagi Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan mengajak seluruh umat untuk menyambut bulan penuh berkah dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan, sehingga semua nantinya dapat melaksanakan ibadah puasa.

Terkait pelaksanaan Isra Mikraj, Bupati mengapresiasi dan momentum untuk bersilaturahmi dan bertatap muka antara Pemkab Sergai dan masyarakat Kecamatan Serbajadi.

Bupati melanjutkan, peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dalam merayakan dan memeriahkan kegiatan tersebut, ia menyebut biasanya dilakukan deretan kegiatan yang bernuansa Islami dan rangkaian acara ini diakhiri dengan sebuah acara yaitu ceramah agama tentang Isra Miraj yang disampaikan oleh ustadz.

Masih kata Bupati, peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah masa kenabian. Berbagai bentuk pengalaman yang dialami oleh nabi, sebutnya, selama perjalanan itu Allah memperlihatkan kepada nabi sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya.

“Hal tersebut kemudian disampaikan kepada umatnya, supaya umatnya mampu meraih martabat lebih tinggi di sisi Allah. Salah satu hikmah Isra Miraj yang paling penting adalah tentang kewajiban salat lima waktu, yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadah salat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah kepada umat-Nya yang dilaksanakan lima kali sehari semalam, dan juga merupakan media komunikasi antara umat-Nya dengan Sang Pencipta,” jelas Bupati lagi.

Terkait pembangunan Masjid At Thohairul Hidayah, dirinya berharap besar agar masyarakat bisa memakmurkan masjid dengan memenuhi kegiatan keagamaan di dalamnya. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada salah seorang warga bernama Tohar Suhartono yang mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk membiayai pembangunan masjid tersebut.

“Semoga orang-orang seperti Pak Tohar ini bertambah jumlahnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan beliau,” ucap Bupati.

Sementata itu, Wakil Bupati Adlin Tambunan berpesan agar masyarakat menjaga dan merawat fasilitas rumah ibadah ini sebaik-baiknya.(fad/han)

Ashari Ajak Semua Pihak Majukan Musik Deliserdang

DIABADIKAN: Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan dan Wabup HM Ali Yusuf Siregar diabadikan bersama para juara Festival Musik “Karya Musik Anak Muda Deliserdang (Kamu Aku Deliserdang di Amphiteater Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD) Deliserdang, Tanjungmorawa, Sabtu(11/3) malam.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Deli Serdang, Hj. Yunita Ashari Tambunan menyerahkan hadiah kepada grup musik Rentak Bertuah dari Tanjungmorawa sebagai Juara I pada Malam Grand Final Festival Musik “Karya Musik Anak Muda Deliserdang (Kamu Aku Deliserdang di Amphiteater Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD) Deliserdang, Tanjungmorawa, Sabtu(11/3) malam.

Selanjutnya, untuk Juara II, Wakil Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang, Hj Sri Yusuf Siregar menyerahkan hadiah kepada grup musik Pensi Deli Murni dari Sibolangit dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deliserdang, H Timur Tumanggor menyerahkan hadiah kepada grup musik Rudang Mayang dari Pancur Batu sebagai Juara III.

Pada sambutannya, Bupati mengatakan bahwa Kemajemukan masyarakat Deliserdang membuat kabupaten ini kaya dengan budayanya yang khas dan unik yang tersebar pada setiap desa di 22 Kecamatan. Ragam budaya yang ada meliputi karya budaya bendawi maupun budaya non bendawi tumbuh di tengah tengah masyarakat yang membawa warna tersendiri dalam kehidupan yang lebih dinamis.

Kita menyadari di era sekarang ini, arus globalisasi dan budaya barat terus mengikis budaya daerah yang secara tidak langsung sangat berdampak pada karakter budaya bangsa.

“Kendati demikian,upaya dalam pembinaan serta pengembangan seni dan budaya masih harus terus dilakukan sehingga akan terbangun karakter generasi bangsa yang bukan saja lebih maju pada aspek prestasi, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah agar generasi bangsa memiliki jiwa Kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya seni dan budaya yang lebih baik ,”Jelas Bupati.

Bupati juga menjelaskan kegiatan Festival Musik Deliserdang Tahun 2023 yang diselenggarakan pada malam ini merupakan salah satu Calendar of Event Kabupaten Deliserdang, “yang tujuannya tidak hanya menunjukkan bakat dan talenta musisi saja tetapi untuk memperkenalkan, menggambarkan kekhasan musik Deliserdang yang syarat akan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga akan terbangun animo masyarakat untuk lebih mengenal,memahami dan mencintai musik-musik tradisional serta menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan seni musik Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat luas,” Kata Bupati

Bupati berkeyakinan upaya yang telah dilakukan dalam mengedepankan seni musik tradisional, khususnya seni musik tradisional Deli Serdang akan lebih berkembang dan dikenal ditingkat lokal (masyarakat Deli serdang), nasional bahkan internasional .

“Saya mengajak penggiat seni, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang hadir untuk bersama-sama berjuang memajukan musik Deli Serdang dengan cara mendengarkan lagu-lagunya setiap hari dan tanamkan dalam diri kita, bahwa musik Deli serdang itu keren dan nikmat didengar,”Harap Bupati.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang sudah saling bersinergi mensukseskan acara ini

“Kiranya, upaya kita dalam melestarikan budaya khususnya seni musik tradisional dan di iringi dengan semangat memajukan kebudayaan Deli serdang, sebagai pembuat identitas jati diridapat mencapai tujuannya dengan baik. Mudah-mudahan eksistensi seni musik ini senantiasa lestari juga bertahan dari gempuran modernisasi dan masuknya budaya asing. Sehingga anak dan cucu kita nantinya dapat mengenal dan terus merawat kesenian dan kebudayaan asli Kabupaten Deli Serdang,”Pungkas Bupati.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, H Khoirum Rijal ST MAP dalam laporannya mengatakan pelaksanaan Festival Musik “Karya Musik Anak Muda Deli Serdang (Kamu Aku Deli Serdang)” Tahun 2023 merupakan kegiatan dalam memeriahkan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret 2023,”Katanya.

Kegiatan ini juga sekaligus mempromosikan potensi melalui event festival agar semakin dikenal masyarakat luas sebagai daerah tujuan wisata,”Katanya

“Selain itu, kegiatan ini mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Deli Serdang ke nasional maupun internasional dalam bentuk musik dan lagu nuansa tradisional & kontemporer; Memberikan ruang apresiasi terhadap masyarakat umum untuk dapat membangkitkan kesadaran terhadap jati diri bangsa terkhusus terhadap musik Deli Serdang,” Jelasnya.

Plt. Kadis Budporapar juga menyebutkan bahwa peserta lomba berasal dari masyarakat Deliserdang dengan jumlah pendaftar sebanyak 25 tim.

“Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023 untuk pengumpulan karya dan pengumuman Grand Final pada tanggal 9 Maret 2023,”katanya. (btr/han)

PLTA Hadir di Batangtoru, Konservasi dan Ekosistem Alam Tetap Terjaga

JEMBATAN: Jembatan Arbpreal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Tapsel.

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, khususnya satwa orang utan. Hal itu dilakukan agar ekosistem alam tetap lestari.

Menurut Peneliti Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Onrizal mengatakan, sejauh ini pengembangan dan operasi PLTA Batangtoru belum ada gejala kerusakan ekosistem alam akibat campur tangan manusia.

Terbukti, dari belum adanya data faktual bahwa PLTA Batangtoru membuat orang utan Tapanuli punah. Itu dikarenakan lahan yang dibutuhkan hanya sedikit dan konservasi juga masih terjaga.

“Kalau kita lihat PLTA ini hanya memakan lahan sekitar 122 hektare dibandingkan dengan luas hutan primer di sana yang ratusan ribu hektare,” ujarnya dalam sebuah FGD World Wild Life Day dengan tema Perlindungan Ekosistem Batangtoru dan Konservasi Orang Utan Tapanuli, Kamis (9/3).

Menanggapi hal itu, Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi PLN Weddy Bernadi Sudirman mengatakan, PLTA Batangtoru punya kemampuan menurunkan 1,6 juta ton karbon atau setara dengan 12,3 juta pohon, atau 230 ribu hektare hutan primer. Selain itu, katanya, PLTA Batangtoru tidak dibangun di kantong-kantong habitat orang utan.

Jembatan arboreal berbentuk V sudah dibangun di atas jalan akses PLTA Batangtoru dan sudah dimanfaatkan oleh orang utan untuk melintas.

Selain itu, tim Pengembang juga selalu melakukan monitoring bersama dengan melaksanakan kebijakan zero tolerance terhadap perburuan kepada seluruh pekerja, yang hasilnya zero accident satwa di areal proyek.

Lagipula, lanjut dia, Indonesia memiliki peran untuk melindungi bumi, dari sektor energi dengan menggalakkan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). Peran tersebut dapat dilakukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memanfaatkan aliran sungai (run-of-river). Salah satunya adalah PLTA Batangtoru.

Penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan seperti PLTA memiliki peran menurunkan kadar emisi karbon sekaligus meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan guna memitigasi dampak perubahan iklim. (ila)

Sekdakot Tebingtinggi Minta Camat Mendata Warga yang Mengalami Stunting

PIMPIN: Plt Sekdakot Tebingtinggi Bambang Sudaryono ketika memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tebingtinggi di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tebingtinggi Drs Bambang Sudaryono memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tebingtinggi di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi.

Bambang Sudaryono mengatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tebingtinggi adalah kelompok pengelola program yang terdiri dari program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga serta program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan menengah yang membantu pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kota Tebingtinggi.

Selain itu, Bambang juga menekankan agar penanganan stunting dapat dilakukan dengan serius. Sebab menurutnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting.

“Jadi tolong Camat warganya yang ada stunting dan kemiskinan didata, mungkin data itu ada di Kantor Pos. Segera didata karena ini tanggung jawab kita selaku pemerintah kota. Hasil ini nanti akan kita sampaikan ke Pak Wali Kota, agar apa yang jadi fokus program kita, reformasi birokrasi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Bambang, Jumat (10/3).

Sebelumnya Kepala BAPPEDA Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan bahwa Kota Tebingtinggi masuk kedalam daerah sasaran kemiskinan ekstrim di tahun 2023. “Ternyata Tebingtinggi ini masuk ke sasaran kemiskinan ekstrimnya di 2023 ini,” ujar Erwin.

Terkait hal tersebut, Erwin berharap kepada setiap SKPD agar dapat memasukkan program pengentasan kemiskinan didalam program kegiatan ataupun sub kegiatan SKPD.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi, Rahmatillah mengungkapkan, untuk Kota Tebingtinggi ada 13.194 keluarga penerima manfaat, yang merupakan dari gabungan beberapa program. Dari jumlah tersebut, yang tersalur ada sebanyak 12.835 dan sisanya ada 359 KPM yang tidak tersalur.

Menurutnya, penyebab yang tidak tersalur ini pastinya dikarenakan penerima telah meninggal dunia atau sedang di luar kota. “Jadi SOP yang diberikan kepada kami PT Kantor Pos melalui Kemenkes itu ada beberapa point diantaranya, membawa kartu identitas asli, atau yang mewakili membawa KK yang nama yang mewakili juga ada didalam KK tersebut,” jelas Kacab Kantor Pos Ramatillah. (ian/han)

AC Milan vs Salernitana: Momen Bangkit

SUMUTPOS.CO – AC Milan akan meladeni Salernitana pada lanjutan Serie A di San Siro, Selasa (14/3) pukul 02.45 WIB. Ini merupakan kesempatan Rossoneri untuk kembali ke posisi keempat.

Saat ini AC Milan berada di posisi kelima dengan 47 angka dari 25 pertandingan. Mereka tertinggal dari tiga angka dari Inter Milan di posisi kedua dan dua angka dari Lazio di peringkat ketiga.

Bedanya, kedua tim tersebut sudah melakoni 26 laga. Artinya, jika mampu mengalahkan Salernitana, anak asuh Stefano Pioli ini akan kembali masuk empat besar.

Kans Milan untuk menang terbuka lebar. Rossoneri sedang dalam motivasi tinggi usai menendang Tottenham di babak 16 besar Liga Champions dan lolos ke perempat final. Milan pun bisa lebih tenang menatap laga ini.

Selain itu, tuan rumah unggul dari segi materi pemain dan akan mendapat dukungan penuh dari publik San Siro. Belum lagi catatan head to head memihak Milan. Dalam tujuh pertemuan sebelumnya, Rossoneri meraih lima kemenangan.

Pada bentrokan pertama Liga Italia musim ini, pasukan Stefano Pioli ini sukses menekuk Salernitana di Stadion Arechi dengan skor tipis 2-1. Tak salah bila laga ini menjadi momen AC Milan kembali meraih kemenangan.

Meski begitu, Milan tak boleh meremehkan Salernitana. Diperkuat kiper Guillermo Ochoa dan sang mantan striker Krzysztof Piatek, Salernitana tak terkalahkan serta tak kebobolan dalam dua laga terakhir di Serie A. Mereka menang 3-0 atas Monza dan bermain imbang 0-0 dengan Sampdoria.

Salernitana mungkin bisa menjadi lawan yang cukup merepotkan. Pasalnya mereka mengalami periode bangkit.

Anak asuh Paulo Sousa sebenarnya tampil bagus saat melawan Sampdoria, namun gagal mencetak gol. Manajer asal Portugal itu diperkirakan akan kembali memainkan strategi jitu melawan Milan. (bbs/dek)

Istri KSP Moeldoko Wafat, Wanita yang Dikenal Hangat Itu Berpulang

PENGHORMATAN TERAKHIR: KSP Jenderal (Purn) Moeldoko memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah istri tercintanya Koesni Harningsih.

SUMUTPOS.CO – Duka tengah menyelimuti keluarga Kepala Staf Kepresiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu kehilangan istri tercintanya Koesni Harningsih, kemarin (12/3).

Sosok yang sudah mendampingi Moeldoko sejak tahun 1985 itu meninggal dunia pada usia 63 tahun. Almarhum meninggal saat menjalani perawatan atas penyakit kanker payudaya di RSPAD Kartika Gatot Subroto, Jakarta.

Sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan siang kemarin, almarhum sempat disemayamkan di kediaman pribadi di Jalan Terusan Lembang Nomor D54, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan kemarin, hadir banyak pejabat negara dan kerabat Mulai dari Presiden Joko Widodo, jajaran menteri kabinet kerja hingga pejabat militer.

Di hadapan presiden dan pelayat lainnya, Moeldoko tidak menyampaikan banyak hal. Dia hanya berterima kasih atas perhatian, sekaligus meminta dibukakan pintu maaf bagi wanita tambatan hatinya itu.

“Saya memohonkan maaf atas kesalahan-kesalahan istri saya apabila selama ini ada kesalahan,” ujarnya dengan wajah berduka.

Sementara itu, kepergian Keosni juga memberi duka pada kerabat. Salah satu sosok yang kehilangan adalah Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Suharso Monoarfa. Kebetulan, sejak mahasiswa, Suharso sudah mengenal almarhum yang ngekos di rumah ibunya di Malang. “Jadi oleh ibu saya sudah dianggap kayak anaknya,” ujarnya.

Di rumah ibu Suharso, Koesni banyak bergaul dengan adik-adiknya. Karena itu pula, Suharso sudah menganggap almarhumah seperti adik kandung sendiri.

Di mata Suharso, Koesni merupakan sosok yang perhatian pada banyak orang. Sikap itu sudah dia kenali sejak mahasiswa. “Tidak memilih-milih dan pergaulannya luas, pengetahuannya, punya visi bisnis yang baik,” kenangnya.

Kesan baik juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan, wanita yang akrab disapa Ani itu mengaku sering berbincang dengan Koesni. “Orangnya hangat, orangnya baik dan sangat mendukung. Pak Moeldoko sayang sekali kepada beliau,” tuturnya.

Selain mendampingi Moeldoko, Koesni dalam beberapa tahun terakhir juga aktif di Oase. Sebuah organisasi perempuan yang digagas Ibu Negara Iriana. PJ Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi menyebut, Koesni sangat aktif dalam organisasi tersebut.

“Dan tentunya beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang cukup baik di dalam kegiatan-kegiatan mendukung ibu negara,” pungkasnya. (far/jpc/ila)

Para Petinggi PKB Bertemu Prabowo, Muhaimin: Capres-Cawapres Tunggu Tambahan Partai

HORMAT: Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, kompak salam hormat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelum Ramadan. Bulan suci pun tinggal hitungan hari. Sejauh ini, belum ada sinyal kapan kepastian pengumuman pasangan capres-cawapresi di Pemilu 2024 mendatang. Terutama sosok cawapres.

Namun, Minggu (12/3) siang, Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Pondok Pesantren (PP) Bumi Shalawat, Lebo, Sidoarjo. Seperti diketahui, di panggung Pilpres 2024, PKB dan Gerindra sudah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Selain menghadiri acara ngunduh mantu Pengasuh PP Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), kabarnya kedua tokoh tersebut menggelar pertemuan tertutup. Muhaimin bersama sejumlah petinggi PKB tiba di pesantren lebih dulu. Termasuk beberapa kiai dari sejumlah pesantren di Jatim.

Sekitar pukul 13.30 WIB, rombongan Prabowo bersama petinggi Gerindra datang. Rombongan petinggi dua parpol itupun langsung ditemui Gus Ali di kediamannya. Tidak jelas, apa yang mereka bahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

Yang pasti, tidak lama setelah itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menghadiri acara walimatul ursy salah seorang putra Gus Ali tersebut. Sebelumnya, nama Khofifah juga masuk dalam bursa cawapres. Bahkan, Prabowo juga beberapa kali bertemu dengan mantan menteri sosial itu.

Sementara itu, ketika menghadiri acara Woman’s Day Run 10 K di Jakarta, Muhaimin memberikan sinyal kepastian pengumuman capres dan dan cawapres yang akan diusung. “Kami membutuhkan dukungan tambahan partai, supaya koalisi ini bisa semakin besar,” kata politikus yang juga wakil ketua DPR RI itu.

Menurut Muhaimin, tambahan partai itu akan bersama-sama bergabung dalam gerbong koalisi. Termasuk ikut memutuskan nama capres dan cawapres. Soal partai mana, Muhaimin masih belum berterus terang. Yang jelas, pihaknya sedang melakukan komunukasi intensif. Salah satunga dengan Golkar. Bahkan, dia menyebut hubungan itu makin erat.

’’Yang penting, PKB dan Gerindra semakin solid dan terus bergerak bersama. Nah, soal komunikasi politik dengan siapa saja, itu bagian dari proses untuk mematangkan dan menguatkan. Semakin banyak koalisi yang gabung, semakin bagus,” ungkapnya.

Disinggung soal hubungan Prabowo dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Muhaimin menjelaskan, kedekatan para tokoh sangat penting sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Dengan begitu, semua proses politik dan seleksi politik berjalan dengan kondusif, saling menghargai dan menghormati.

Dia menyebut, Ganjar dan Prabowo masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi pada pilpres nanti. “Nah, pertemuan keduanya sangat positif. Semuanya akan kondusif,” ucap dia.

Muhaimin juga menegaskan, dirinya tidak khawatir dengan pertemuan kedua tokoh politik tersebut. Sebab, PKB dan Gerindra sudah sepakat berkoalisi dan komitmen bekerjasama. (lum/hud/jpc/ila)

Pemerintah Kini Usut Kementerian Lain, Menkeu Pastikan Beri Sanksi Terberat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sanksi bagi para pegawainya yang bermasalah. Terutama terkait jumlah harta yang tidak wajar.

Pemberian hukuman kepada pegawai Kemenkeu yang melakukan pelanggaran dipastikan tetap sesuai aturan yang berlaku Aturan tersebut adalah Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu pada UU dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada presiden dan pak Mahfud Md. Kalau kita tidak puas ada orang yang merasa ‘Menurut saya hukumannya harus lebih berat’. Namun hukuman terberat yang ada dalam PP tersebut adalah: pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,” ujarnya.

Sanksi kedua, adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sanksi ketiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Hukuman terberat yang ada dalam PP 94/2021. Kalau kita merasa hukuman itu tidak terlalu berat, saya sampaikan kepada pak Mahfud, pak Mahfud apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman tersebut dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus lakukan UU ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil,” jelasnya.

Kemenkeu juga telah berkomitmen menegakkan aturan dan sanksi tersebut. Hal itu tercermin dari pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) baru-baru ini.

Pemecatan RAT dikarenakan ia terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga konsekuensinya berupa pemecatan dan tidak mendapatkan uang pensiun.

964 Pegawai Diduga Lakukan Pencucian Uang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menindaklanjuti 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di antara 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup Kemenkeu sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap buka-bukaan data untuk membantu penegakan hukum dan instansinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga pihak terkait lain.

Ani –sapaan Menkeu– menegaskan, dirinya akan terus berusaha menjaga integritas ASN Kemenkeu. Termasuk bersikap terbuka soal harta kekayaan para pejabat Kemenkeu yang belakangan ini sering disorot.”Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (11/3).

Dia menyampaikan, di antara 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu. “Sebetulnya, 185 adalah permintaan dari kami. Jadi, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data ASN di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dari ratusan surat tersebut, lanjut dia, sebanyak 964 pegawai diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian, 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) lantaran informasi dari PPATK belum cukup memadai. Lalu, telah dilakukan audit investigasi kepada 126 kasus. Rekomendasi hukuman diberikan kepada 352 pegawai dengan mengacu pada aturan tentang disiplin ASN.

Kemudian, ada beberapa surat yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya telah pensiun, tidak ditemukan informasi lebih lanjut, atau tidak terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan.

’’Ada 16 kasus yang kami limpahkan ke APH (aparat penegak hukum) karena Kementerian Keuangan bukan aparat penegak hukum,’’ urainya.

Melalui akun Instagram-nya, Sri Mulyani juga mengumumkan jumlah pengaduan yang diterima Itjen Kemenkeu melalui kanal whistleblowing system. Pada 2017, laporan yang masuk berjumlah 510 aduan. Dari jumlah itu, 66 pegawai terkena hukuman disiplin terkait fraud. Jika ditotal sampai 2022, terdapat 550 pegawai yang telah dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu.

Mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Mahfud MD, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi detail. “Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK hanya memuat daftar kasus dan tidak mencantumkan detail nominal. Karena itu, Sri Mulyani meminta PPATK menjelaskan secara lebih terperinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. “Semakin detail data yang didapatkan, akan semakin cepat kami melakukan pembersihan,” ujarnya.

Padahal, kata Menkeu, hingga pekan ini, pihaknya belum menerima informasi lebih detail terkait dugaan tersebut. Bahkan, soal kasus Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang dikuliti Aparat Penegak Hukum (APH). Ada perbedaan fakta antara yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan data yang diterima Kemenkeu. Bahkan, secara transaksi yang diungkap saat ini kepada publik lebih besar angkanya dibandingkan dengan yang diterima Kemenkeu pada tahun 2019.

“Kasus ini (RAT) disampaikan oleh Pak Mahfud informasinya sudah disampaikan sejak 2013, tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru tahun 2019. Empat surat menyangkut saudara RAT, empat surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta kecil banget dibandingkan dengan sekarang yang terbuka kepada publik,” jelasnya.

Kendati demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini semangat kerja sama antara Kemenkeu dan Mahfud MD akan terus dipererat. Hal ini sejalan dengan kepentingan yang sama antara keduanya. “Kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia, membangun Kemenkeu, ditjen pajak dan ditjen bea cukai membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan hasil investigasi terhadap 69 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar akan diungkapkan pekan depan. “Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, sudah satu minggu sejak pihaknya melakukan investigasi kepada 69 PNS Kementerian Keuangan yang tergolong dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah terlibat dalam transaksi janggal karena memiliki jumlah harta di atas kewajaran.

Diagnosis kepada 69 pegawai tersebut, lanjutnya, didapatkan setelah Kementerian Keuangan melakukan sejumlah identifikasi. Baik dari segi kecocokan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan hasil audit, tingkah laku, hingga media sosial. “Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” ucapnya.

Kendati pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada 69 pegawai tersebut, namun ia menegaskan bahwa pihaknya juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.

“Saya sampaikan walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tegasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan bahwa pihaknya ingin penegakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya dilakukan di Kemenkeu, tetapi juga di kementerian-kementerian lain.

Dia menyebut, pemerintah memiliki data terkait dengan dugaan TPPU tersebut. “Di kementerian lain, kami punya data banyak tentang ini (dugaan TPPU, Red),” kata Mahfud saat konferensi pers bersama Sri Mulyani.

Mahfud menegaskan, selama ini indikasi TPPU tersebut tidak banyak yang dilanjutkan kendati sudah terungkap pidana asalnya (predicate crime). “Ini urusan (tanggung jawab) aparat penegak hukum,” ujarnya.

Mahfud mencontohkan kasus dugaan TPPU yang ditengarai melibatkan salah seorang bendahara partai politik. Kasus itu sampai sekarang tidak dilanjutkan tanpa penjelasan dari aparat penegak hukum. “Untuk apa kita buat Undang-Undang TPPU kalau itu (kasus TPPU) tidak selesai,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. (jpc/ila)

Pelapor Tipikor Dapat Reward, Bisa Dapat Maksimal Rp200 Juta

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – No viral no justice menjadi alat penegakan hukum baru. Fenomena mobilisasi rakyat di ruang digital itu yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kelimpungan sebulan terakhir. Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu harus berkali-kali menggelar konferensi pers ketika satu per satu gaya hidup mewah pegawainya ramai jadi sorotan di media sosial.

Andai pemerintah maksimal menerapkan aturan pemberian reward bagi masyarakat yang melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), fenomena no viral no justice kecil kemungkinan menjadi ancaman serius. Sebab, dalam aturan reward itu memungkinkan masyarakat yang menjadi pelapor mendapatkan premi paling banyak Rp200 juta.

Aturan itu tegas disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.

Besaran premi yang diatur adalah 2% (dua permil) dari jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Di pasal tersebut juga disebutkan premi maksimal adalah Rp200 juta.

PP itu turunan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Aturan pemberian reward itu sejatinya sudah berlaku ketika pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor pada 2000 silam.

PP 71/2000 itu kemudian diubah lagi dengan PP 43/2018. Penelusuran Jawa Pos, sampai saat ini, baru satu pelapor kasus korupsi yang pernah mendapatkan premi tersebut. Penghargaan itu diberikan KPK pada 2016 lalu. Setelah itu, belum ada lagi catatan lagi terkait berapa jumlah penerima premi. “Syaratnya rumit,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Jawa Pos (Grups Sumut Pos), Minggu (12/3).

Rumitnya syarat untuk bisa mendapatkan dana apresiasi itu juga ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2020 lalu. Ali menyebut ada sejumlah kendala yang membuat implementasi PP tersebut tidak optimal. Salah satunya adalah minimnya data yang dimiliki pelapor. Selain itu, kebanyakan kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK, tidak hanya bersumber dari satu pelapor.

Kondisi itu menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelapor yang memenuhi syarat mendapatkan reward dari negara. “Diperlukan validasi data yang harus akurat untuk memutuskan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelapor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Ali beberapa waktu lalu.

Menyambung Ali, Praswad mengakui bahwa ketentuan reward itu memang tidak masuk akal untuk dipenuhi. Sebab, premi maksimal Rp200 juta itu baru bisa diberikan jika kerugian negara dari kasus yang dilaporkan mencapai Rp100 miliar. “Karena ada ketentuan 2% kerugian negara yang dapat dikembalikan ke negara, itu artinya kasusnya (yang dilaporkan, Red) harus proyek kakap,” terangnya.

Pengalaman Praswad selama menjadi penyidik, kasus dengan kerugian negara besar itu nyaris tidak ada yang bersumber dari laporan masyarakat. Aduan di KPK kebanyakan adalah kasus suap yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT). “Tipikal kasus korupsi yang merugikan negara itu biasanya juga butuh waktu lama (menanganinya, Red), bisa 5 tahun,” ungkapnya.

Masyarakat sejatinya juga bisa mendapatkan reward ketika melaporkan kasus suap. Premi yang diberikan juga sebesar 2% (dua permil), dihitung dari nilai uang suap atau uang dari hasil barang rampasan (Pasal 17 ayat 3). Maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta (Pasal 17 ayat 4). “Tapi, dengan risiko yang tinggi bagi pelapor, premi itu terbilang sangat kecil,” tutur eks penyidik KPK itu.

Prasyarat dan reward yang tidak sebanding itu, kata Praswad, memang harus diubah. Aduan terkait kerugian negara, misalnya, harus dipertegas siapa pelapor yang berhak mendapatkan reward. Penegasan itu untuk memudahkan penegak hukum dalam memberikan penilaian kepada pelapor. Besaran premi juga harus diubah.

“Misalnya, pelapor dengan kerugian Rp1 miliar, paling minim dapat Rp20 juta, pasti banyak masyarakat di daerah yang melapor karena proyek di daerah itu kebanyakan nilainya Rp 4-5 miliar, jarang yang mencapai Rp 100 miliar,” ujarnya.

Begitu pula dengan premi suap, Praswad menyarankan agar hadiah yang diberikan lebih besar. “Pelapor kasus suap mestinya mendapat reward paling sedikit Rp 10 juta, bukan paling banyak Rp 10 juta,” ujarnya.

Praswad meyakini munculnya fenomena no viral no justice itu merupakan kegagalan negara dalam mengelola manajemen laporan masyarakat. Hal itu diperparah dengan kanal pelaporan yang kurang optimal. “Jangankan masyarakat biasa, laporan dari penegak hukum juga kadang-kadang tidak ditindaklanjuti sebelum viral,” tutur pria yang akrab disapa Abung tersebut.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menambahkan, penegakan hukum yang masih tebang pilih dan kurang terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami krisis. Hal itu mendorong terjadinya mobilisasi rakyat di ruang digital untuk menghakimi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.

“Meskipun kasus yang viral itu juga belum tentu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, tapi saya melihat masyarakat puas dengan itu (penghakiman di media sosial, Red),” kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.

Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terkait fenomena no viral no justice tersebut. Haris menyebut, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan konferensi pers. Tapi juga memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. “Perlindungan untuk pelapor juga harus diperhatikan,” terangnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penanganan kasus korupsi yang tidak diketahui perkara pokoknya sebenarnya mudah. Bisa ditangani Kejaksaan, KPK atau Polri. “Kalau saya yang paling pas di Polri,” terangnya.

Karena pernah ada kasus TPPU yang diputus tanpa perkara pokoknya. Kasus terjadi di Tegal, Jawa Tengah. “Saya pernah tangani kasus TPPU tanpa perkara pokoknya “ jelasnya.

Menurutnya, KPK pun bisa menangani kasus Rafael dengan Pasal 11 UU Tipikor soal gratifikasi. Bila ASN menerima pemberian selama 30 hari tidak melaporkan. “Tidak semata-mata Pasal 5 tentang suap,” paparnya kemarin.

Apalagi Rafael patut diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai pegawai pajak. Yang kemudian dalam istilah hukum melakukan omisi, melakukan yang tidak boleh atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. “Jadi bisa ditangani kasus Rafael ini,” urainya.

Menurutnya, untuk Kemenkeu sebenarnya perlu mengkondisikan dengan menerapkan UU 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Perpajakan. Sebelum mengurus wajib pajak, UU tersebut diterapkam ke seluruh pegawai pajak. “Buka semua dokumen keuangannya,” jelasnya.

Kalau ada yang mencurigakan diklarifikasi dan dihentikan dulu untuk bisa melayani pajak. “Kalau sudah pasti pelanggaran hukum, ya dipidana,” paparnya.

Terkait insentif pajak, sebagai pihak yang sering melaporkan kasus korupsi dan TPPU, Boyamin mengaku tidak pernah mengurus insentif tersebut. “Biar menyumbang ke negara saja,” terangnya. Namun, dia mengetahui bahwa insentif pajak ini malah dikurangi oleh pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, sebelumnya hitungan insentif itu 2 per mil dalam setiap kasus. Namun, kemudian diberikan batasan Rp200 juta. “Untuk kasus yang insentifnya dibawah Rp200 juta pakai dua per mil, kalau insentifnya di atas Rp200 juta, ya maksimal Rp200 juta itu,” tuturnya.

Sementara Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengaku belum bisa berkomentar terkait kesulitan penanganan kasus korupsi. “Untuk sementara belum ada yang bisa saya sampaikan,” paparnya kemarin. (tyo/idr/jpc/ila)

FSPTI Siap Berkolaborasi dengan Pemkab Langkat

AUDIENSI: Pengurus FSPTI Sumut audiensi dengan Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin di Rumah Dinas Bupai Langkat, belum lama ini.ist/SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat H Syah Afandin menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Sumut, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis (9/3).

Ketua DPD FSPTI KSPSI Sumut Timbul Limbong mengungkapkan kunjungan mereka guna untuk mensosialisasikan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) di seluruh Provinsi Sumatera Utara yang hari ini bertepatan di Kabupaten Langkat.

“Kedatangan kami kali ini, kami ingin melakukan kolaborasi dengan Pemkab Langkat dan kami juga siap untuk membantu program pemerintah kabupaten Langkat,” ucapnya.

Rukun Sembiring SE selaku Sekertaris DPD FSPTI KSPSI Sumut juga menyampaikan untuk kedepannya Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) bisa berjalan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai SK Nomor: KEP. 006/ORG/DPD FSPTI-KSPSI/II/2023 Perihal pengukuhan komposisi dan personalia DPC FSPTI Seluruh Indonesia.

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH mengatakan harapannya kedepan untuk FSPTI ini bisa berjalan sesuai ketentuan Hukum yang ada, dan menjaga kondusifitas agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar organisasi masyarakat yang ada.

“Serta FSPTI bisa menjadi jalan bagi anak-anak yang belum memiliki pekerjaan,” ucapnya.(mag-6/ram)

1...1,7371,7381,739...15,748Page 1,738 of 15,748