TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi didampingi istri Satika Simamora menyambut kunjungan kerja Bupati Demak, Mohammad Natsir bersama istri, Suntari di Kanopi Rumah Dinas Bupati Tarutung, Kamis, (10/10).

Kunjungan sehari Bupati Demak yang didampingi oleh Sekda, Singgih Setyono, para Asisten dan beberapa pimpinan OPD adalah sebagai ‘benchmarking’ (studi banding) bidang pemerintahan dan pelayanan umum di Kabupaten Tapanuli Utara.

“Selamat datang Bapak Bupati Demak bersama seluruh rombongan di Tapanuli Utara. Semoga kunjungan kerja seperti ini akan semakin mempererat silaturahmi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di dua Kabupaten,” awal sambutan Bupati.

Bupati Taput menjelaskan beberapa program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ini, seperti pada sektor kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan dan pariwisata serta pertanian.

“Di sektor pertanian kita menjalankan program pupuk bersubsidi bayar pasca panen, pasar lelang beberapa komoditi pertanian yang didukung dengan jaminan harga, mekanisasi pertanian, pembukaan jalan interkoneksi antar desa,” lanjut Bupati.

Bupati Taput juga tak lupa mempromosikan tenun ulos kepada para tamu. “Kita bersama Ibu Ketua Dekranasda Taput berupaya keras agar Tenun Ulos semakin digemari masyarakat luas. Tenun ulos yang dulunya hanya untuk disandang dan sarung, sekarang sudah dimodifikasi sebagai bahan pakaian. Tenun ulos Tapanuli Utara telah meraih beberapa penghargaan dan yang terakhir meraih juara terbaik pada Festival Tenun Bupati Nikson Nababan juga Nasional Tahun 2019,” ucap Bupati.

Sementara Bupati Demak, Muhammad Natsir mengucapkan terimakasih atas penyambutan yang diberikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara dan berharap ke depan akan semakin terjalin kerja sama kedua Kabupaten.

“Kunjungan ini sebagai wujud kebersamaan kedua Kabupaten. Terima kasih atas penyambutan Bapak Bupati bersama Ibu. Semoga kunjungan ini akan memberi nilai tambah dalam upaya kedua Kabupaten untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara dan Demak,” ucap Bupati Moh. Natsir.

Pertemuan ini juga dihadiri Asisten II Osmar Silalahi dan Asisten III Satya Dharma Nababan, para pimpinan OPD, Ketua MUI dan para pengurus Pujakesuma Tapanuli Utara, kedua Kepala Daerah saling tukar cenderamata yang dilanjutkan dengan ramah tamah. (mag12/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, memerintahkan 92 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau Pilkades di 41 desa di Humbahas, yang akan dilangsung pada Senin (14/10) mendatang. Pemantauan itu selaman tiga hari, terhitung tanggal 13 sampai 15 Oktober 2019.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas PMDP2A, Elson Sihotang saat dihubungi wartawan. “Benar dan itu sifatnya monitoring,” kata Elson, Jumat (11/10).

Menurut Elson, surat perintah Bupati itu merupakan amanat. “Itukan perintah atasan sudah termasuk ranah tugas dan fungsi ASN dari aturan,” kata Elson.

Data yang diterima, ada sebanyak 92 nama pejabat eselon II dan III diperintahkan oleh Bupati Dosmar melakukan monitoring pemilihan kepala desa.

Masing-masing pejabat ini sudah dibagi tugasnya untuk melakukan monitoring, alat peraga, kesiapan panitia dan sekaligus monitoring pelaksanaan.

Kata Elson, perintah itu karena dianggap akan terjadi kerawanan dalam pemilihan kepala desa pada Senin mendatang. Hingga diperlukan kenyamanan, berupa ketertiban pada pilkades tersebut, sehingga mereka wajib harus turun.

“Supaya bisa memantau perkembangan dan ada masalah bisa kita selesaikan di tempat sebelum masuk ke ranah hukum,” katanya.Sekaitan Panitia Pemilihan Kepala Desa, menurut Elson, pihaknya tidak ada memberikan keraguan kinerja panitia tersebut, namun hanya memberikan jaminan kenyamanan. “ Makanya juga Polres kita turunkan, bisa saja keributan dipilkades ini, jadi ini hanya untuk kenyamanan penyelenggaraan pilkades,” imbuhnya.

Disinggung, soal apakah ada pengaruh OPD dalam acara pemilihan itu, Eslon mengaku tidak. “Soal lain-lain tidak ada, yang jelas ini hanya memberikan kenyamanan penyelenggaraan pilkades,” tegasnya.

Itu juga dibenarkan oleh, Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit. “ benar, kita juga ikut dan tugas sudah dibagi,” katanya saat dijumpai dikantornya.

Hotman menerangkan, pemantauan itu wajib dilaksanakan karena sudah perintah. Dan itu, merupakan salah satu tugas mereka dari fungsi masing-masing sebagai perangkat daerah. “Jadi ini dalam rangka tugas pemerintah, maka tanggungjawab Kabupaten melihat situasi kondisi sebagaimana mestinya,” kata dia.

Namun, Hotman tak dapat menjelaskan, alasan teknisnya kenapa mereka sebagai pejabat eselon II harus turun. Malah, mantan Kepala Bagian Kehumasan di era pemerintahaan Maddin Sihombing ini, baru mengetahui surat perintah tersebut.

“Saya baru dapat surat perintah ini, jadi mungkin pertanyaan itu lebih tepat DPMDP2D, apa urgensinya karena sayakan dapat surat perintah, itu saja,” katanya.

Disinggung, apakah karena meragukan kualitas Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Hotman menjelaskan tidak, namun sifatnya kordinatif. “ Kami tidak meragukan, kalau inikan tugas sifatnya kordinatif,” kata dia.

Senada juga disampaikan oleh, Kepala Bagian Hukum, Suhut Silaban. Malah, dirinya baru mengetahui surat perintah Bupati itu dari wartawan. “ Saya baru tahu karena belum ada sampai ketanganku,” kata dia saat dihubungi.

Suhut yang lagi di perjalanan menuju ke Medan, menurutnya, agar sekaitan surat perintah itu ditanya kebagian yang mengetahui, biarpun ada namanya tercantum ikut sebagai pemantau pilkades. “ Tidak bisa kujawab karena tidak kuketahui, belum sampai ke aku, jadi payah kusampaikan, apalagi karena tidak ada eksaminasi surat perintah itu, apalagi karena itu bukan prodak hukum,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Tonny Sihombing, yang hendak dikonfirmasi sekaitan surat perintah tersebut, hingga berita ini diturunkan, tidak dapat menjawab.

Perlu diketahui, ada sebanyak 7 Kecamatan yang akan dimonitoring oleh 92 ASN dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 ini. Diantaranya, Kecamatan Dolok Sanggul sebanyak 11 Desa , Kecamatan Peranginan 4 Desa, Parlilitan 6 Desa, Onan Ganjang 6 Desa, Sijamapolang 1 Desa, Pakkat 6 Desa, Pollung 5 Desa dan Baktiraja 2 Desa. (mag12/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Satun Tugas (Satgas) TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 Kodim 0204/DS membedah rumah warga yang tidak layak huni milik Sarwanto (47) di Desa Pispis Kampung Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedaga (Sergai), Selasa (8/10).

Dalam menjalankan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini, TNI dibantu warga setempat.

Satgas TMMD yang di pimpinn oleh Serma M Yusuf mengatakan, pelaksanaan RTLH telah mencapai pemasangan batu-bata dan pemasangan kusen jendela dan pintu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan lubang angin atau pentilasi.

Dansatgas TMMD 106 Kodim 0204/DS Letkol Kav Syamsul Arifin SE MTr,(Han) mengatakan, mereka

akan terus bekerja agar mendapat hasil maksimal dan dinikmati masyarakat. Karena waktunya terbatas dan masih ada sasaran lain yang harus segera diselesaikan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari Kemanunggalan TNI dan rakyat dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam membantu masyarakat yang kurang mampu,” tutur Letkol Kav Syamsul Arifin. (azw)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu meminta agar seluruh proyek yang bersumber dari APBD diberi petunjuk berupa plang merek proyek.

“Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menilai pengerjaan proyek tersebut,”ujar Eddy saat meninjau sejumlah proyek yang sedang berlangsung, Kamis (10/10).

Dijelaskan bupati, dirinya melakukan peninjauan langsung ingin memastikan bagaimana progres, perkembangan pengerjaan proyek yang sedang berlangsung.

“Kita bukan dalam kapasitas melakukan pengawasan pekerjaan, namun ingin mengetahui sampai dimana progres pekerjaan yang dilakukan,” ujarnya.

Saat meninjau proyek, Bupati Eddy bersama Wakil Ketua DPRD Togar Pasaribu, anggota DPRD Nasib M Sihombing dan Markus Sinaga.

Rombongan bupati mengamati pekerjaan yang sedang berlangsung di beberapa titik pengerjaan, seperti proyek pengaspalan hotmix di ruas Jalan Kalang Simbara.

Pengerjaan pelebaran jalan sekaligus pemaritan di Jalan Empat Enam Sidikalang, pembangunan ruang kelas di SMP negeri 1 Sidikalang dan pembangunan gedung laboratorium di sekolah yayasan Metodisht, Sidikalang.

Bupati Eddy Keleng Ate mengaku, tidak menemukan hal-hal yang ganjil atau kurang dalam proses pengerjaannya.

Pada kesempatan itu, bupati juga mengkritik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Jisler Lumban Batu yang memulai pekerjaan pelebaran jalan di seputaran Jalan Empat Enam pada bulan Oktober ini.

Kenapa tidak lebih awal? Tanya Bupati. Jisler beralasan, keterlambatan proses pekerjaan terjadi karena harus ada dulu kesepatan antara pemilik lahan dan bangunan. (rud/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo melakukan pemusnahan barang bukti dari ratusan perkara dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Pemusnahan barang bukti berupa ganja sebanyak 4.054 gram dan shabu seberap 199,93 gram serta barang bukti dari para tersangka tindak pidana umum berupa judi dadu dan toto gelap, dilakukan di halaman Kejari Karo, Kamis (10/10).

Kajari Karo, Gloria Sinuhaji melalui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Karo, Mas Benny mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dari perkara sepanjang tahun 2019 yang telah inkrah.

Sebanyak 199,93 gram shabu yang dimusnahkan merupakan sitaan barang tindak pidana narkotika dari 133 perkara, sedangkan barang bukti ganja seberat 4.054 gram disita dari 22 perkara, serta 16 perkara dengan barang bukti judi jenis dadu dan toto gelap (Togel), serta barang bukti uang palsu.

“Pemusnahan barang bukti ini dari perkara sepanjang tahun 2019,” tegas Benny. Disebutkannya, pemusnahaan barang bukti yang dilakukan ini merupakan yang kedua kali di tahun 2019.

Pemusnahan barang bukti dihadiri Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, AKP Sastrawan Tarigan, Kasat Reskrim AKP Putra Jani Purba, Kepala Dinas Kesehatan Karo, Irna Syafrina dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Barang bukti shabu-shabu dimusnahkan dengan cara diblender dan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unsur kepanitiaan reuni akbar alumni SMAN 1 beraudiensi ke Wali Kota Binjai HM Idaham, belum lama ini. Itu dilakukan terkait pemantapan rencana reuni Akbar yang bakal digelar 16 November 2019 mendatang.

Selain itu, juga menyampaikan bahwa Panitia Reuni Akbar Alumni SMAN 1 Binjai akan memakai Lapangan Merdeka sebagai lokasi acara.

Kedatangan Ketua Panitia Reuni Akbar Pranoto didampingi Letkol dr Darma Malem dan lainnya di Ruang Binjai Command Center.

Kepada Idaham, Pranoto melaporkan sejumlah kesiapan dan rangkaian kegiatan yang bakal dilaksanakan. Tujuan reuni, kata dia, untuk menghimpun seluruh alumni agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Taman Belajar Smansa Binjai.

Menanggapi hal itu, Idaham menyambut positif. Bahkan Idaham juga menyatakan siap membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan untuk kelancaran Reuni Akbar tersebut.

Dia berpesan, panitia dapat mengenai berbagai kegiatan yang kreatif. Sehingga para alumni yang hadir tidak merasa bosan dan betah di acara tersebut serta tujuan mengumpulkan dana pembangunan Taman Belajar Smansa Binjai dapat terwujud.

“Buat reuni yang berbeda dari biasanya, fikirkan ide-ide kreatif sehingga terbangun rasa kebersamaan. Tidak ada perbedaan dan yang terpenting terjalin kembali silaturahmi antara sesama alumni,” ujarnya.

Usai Panitia Reuni Akbar Smansa Binjai, Idaham menerima audiensi dari Pengurus Cabang FKPPI Binjai. Kedatangan mereka untuk melaporkan bahwa organisasi yang dipimpin Usmariadi di Kota Rambutan itu dalam rangka persiapan jelang pelantikan di Lapangan Merdeka Binjai pada 19 Oktober 2019 mendatang.

Diperkirakan 4 ribu massa memadati kegiatan pelantikan yang juga dirangkaikan dengan pelantikan Satgas Bela Negara. Bahkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dijadwalkan akan menghadiri kegiatan tersebut.

“Mewakili ketua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Binjai, terutama Walikota Binjai, yang telah membantu kami dalam memfasilitasi pelaksanaan pelantikan FKPPI mendatang,” ucap Wakil Ketua PC FKPPI Binjai, M Sazali. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahudin membuka sosialisasi dan koordinasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara di Pemerintahan Kabupaten Langkat, bertempat di Gedung PKK Langkat, Stabat, Kamis (10/10) kemarin.

Kegiatan ini langsung dihadiri oleh Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara, Maryanto didampingi oleh sejumlah stafnya. Sedangkan dari Pemkab Langkat sebagai peserta, turut hadir para kepala OPD terkait di jajaran Pemkab Langkat, serta para pemangku kepentingan dan undangan lainnya.

Sekda pada sambutannya mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan kegiatan ini, sebab salah satu upaya menjaga bahasa Indonesia untuk dapat dipergunakan secara baik dan benar di ruang publik, seperti kantor, sekolah maupun tempat-tempat umum lainya.

“Semoga dengan kegiatan ini, kita semua termotivasi untuk terus menghidupi dan memasyarakatkan bahasa Indonesia secara baik dan benar, karena hal ini memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia,” sebutnya.

Sekda juga mengatakan, menjaga Bahasa Indonesia yang benar, juga peryataan tekad pemuda Indonesia yaitu yang tertulis dalam sumpah pemuda pada 28 oktober 1928 silam. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah kekuatan , dalam menggelorakan dan menghidupkan semangat sumpah pemuda yang tahun ini telah berusai 91 tahun.

Sementara Maryanto, mengatakan, bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang beragam suku dan budaya, harus tetap lestari sebagai ciri khas bangsa ini, namun bahasa Indonesia yang benar harus tetap diperkuat sebagai alat pemersatu bangsa.

“Marilah kita semua, mengambil peran dalam mengembangkan membina dan menjaga Bahasa Indonesia yang benar sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, agar generasi berikutnya tetap memiliki kebanggan, kecintaan dan kepribadian sebagai bangsa,” terangnya.

Hal ini perlu dilakukan, sebab, terang Maryanto, saat ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang penggunaanya semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan dan tulisan.

Oleh karena itu, kata Maryanto, kita memerlukan rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam pemakaian bahasa tulis, agar penggunaan ejaan Bahasa Indonesia dapat sempurna.

Di kesempatan tersebut, Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara memberikan cendaramata sebuah baju kepada Sekda dan Kadis Pendidikan Langkat Dr H Saiful Abdi. (bam/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gaji guru honorer SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara (Sumut) ternyata dirapel per 6 bulan sekali. Pada tahun ini, hak seluruh pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, akan dibayarkan November 2019 mendatang.

“Mekanisme pembayarannya memang per 6 bulan sekali. Kalau tahun ini, kemungkinan November baru akan dibayarkan. Kenaikan Rp90 ribu per jam tersebut, terhitung mulai Juli 2019 sampai Juni 2020,” ungkap Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan, Andi Yudhistira, Jumat (11/10).

Andi juga mengatakan, anggaran untuk gaji guru honorer senilai Rp90 ribu per jam sudah tertampung di APBD Sumut 2019. Untuk mekanisme pembayarannya, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. “Iya, biasanya seperti itu. Jadi tidak lagi lewat rekening sekolah. Tahu sendirilah kalau lewat rekening sekolah, prosesnya akan lebih lama. Belum lagi menunggu persetujuan dari kepala sekolah, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Begitupun, lanjutnya, perlu dilihat lagi nanti, apakah masih seperti itu mekanisme yang dilakukan tahun ini. Andi hanya kembali menegaskan, kalau semua guru honorer belum ada menerima gaji sesuai kenaikan berdasarkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah tersebut. “Memang belum, karena per 6 bulan, dirapel pencairannya. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kalau terhitung dari Juni 2019 kebijakan kenaikan Rp90 ribu per jam berlaku, maka November nanti baru akan dibayarkan,” katanya.

Sementara Anggota DPRD Sumut, Kuat Surbakti berharap, Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan Sumut, menyegerakan pencairan gaji guru honorer SMA/SMK se-Sumut. Menurutnya, hak para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, jangan sampai diabaikan. Karena yang diterima juga belum sebanding dengan pengorbanan mereka. “Dan menurut hemat kami, nilai Rp90 ribu per jam itu masih tergolong kecil. Karena itu, jangan pula hal ini ditunda-tunda pembayarannya. Harus disegerakan oleh Dinas Pendidikan Sumut,” tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mendorong gubernur untuk kembali menambah peningkatan gaji para guru honorer. “Tentu kami akan perjuangkan lagi kenaikan gaji guru-guru honorer ini. Karena melalui merekalah, ke depan negara ini punya generasi berkualitas. Satu hal lagi, kami berharap supaya 20 persen anggaran pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal,” jelas Kuat.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, belum mau menjawab konfirmasi wartawan, hingga berita ini dimuat. Begitupun saat dilayangkan pesan singkat ke nomor telepon selularnya, dia enggan merespon. (prn/saz)