MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi sejumlah wilayah di Kota Medan yang tergenang air akibat curah hujan tinggi, membuat sejumlah pihak menjadikan buruknya fungsi drainase sebagai ‘kambing hitam’. Fungsi drainase yang buruk, disebut-sebut sebagai satu penyebab utama terjadinya banjir.

Akibat tidak berfungsinya drainase sebagai jalur penyaluran debit air saat curah hujan tinggi, membuat sejumlah ruas jalan tergenang. Tak sedikit pula rumah-rumah warga ikut terendam banjir.

Berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Medan, pun menuding ketidakseriusan Pemko Medan dalam menangani masalah banjir, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai OPD yang paling bertanggung jawab, disebut tidak fokus, bahkan gagal dalam melakukan normalisasi fungsi drainase.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Kota Medan, Isa Anshari menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan normalisasi drainase.

“Hingga saat ini, upaya kami dalam melakukan normalisasi (drainase) terus dilakukan,” ungkap Isa, Jumat (11/10).

Sebelumnya, Isa juga mengatakan, pihaknya terus melakukan normalisasi drainase dari waktu ke waktu secara rutin di seluruh wilayah Kota Medan. Namun dalam musim hujan yang terjadi saat ini, fungsi drainase terbukti tidak berjalan dengan baik, hingga tidak dapat mengalirkan debit air yang tinggi.

Menanggapi hal itu, Isa mengatakan, pihaknya masih terus melaksanakan perbaikan drainase dan melakukan konektivitas saluran air. “Iya, tapi sampai saat ini kan kami masih terus melaksanakan perbaikan drainase dan konektivitas saluran air. Ini akan terus dilakukan, satu per satu drainase akan terus diperbaiki, hingga bisa mengalirkan air dengan baik,” jelasnya.

Namun demikian, lanjutnya, Dinas PU Kota Medan berharap, agar masyarakat juga mau meningkatkan kesadarannya, untuk tidak membuang sampah sembarangan, supaya tidak menutup fungsi drainase itu sendiri. “Itu yang kami harapkan. Karena sekalipun drainase diperbaiki, kalau budaya membuang sampah (sembarangan) itu belum bisa juga diubah, maka percuma saja jadinya,” tutur Isa.

Untuk itu, Isa turut mengimbau warga Kota Medan agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, khususnya membuang sampah ke lokasi-lokasi saluran air, seperti drainase hingga sungai. “Kami juga mengimbau agar warga bukan hanya tidak membuang sampah sembarangan, tapi juga turut berperan aktif dengan ikut membersihkan saluran (air) yang ada di depan rumahnya masing-masing,” harapnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut kedatangan Wali Kota Ichikawa Jepang bersama sejumlah delegasi DPRD Ichikawa ke Kota Medan, Pemko Medan melalui Badan Hubungan Kerja Sama Kota dan Daerah (Hakda) Kota Medan, menggelar Rapat Persiapan Penerimaan di Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (11/10).

Rapat ini digelar untuk membahas persiapan yang dilakukan, termasuk mempersiapkan kebutuhan rombongan selama melakukan lawatan di Ibukota Provinsi Sumut ini.

Rapat dipimpin Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Khairul Syahnan. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unsur terkait dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi terkait berbagai hal yang diperlukan rombongan Wali Kota Ichikawa. Dijadwalkan, seluruh rombongan akan berkunjung selama 5 hari sejak 6-10 November 2019 mendatang.

Syahnan mengatakan, selain berkunjung ke Balai Kota Medan, rombongan Wali Kota Ichikawa juga akan mendatangi sejumlah ikon wisata Kota Medan. Untuk itu, dia berpesan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar dapat memepersiapkan segala kebutuhan secara rinci dan detail. Sebab, hal ini menyangkut nama baik Pemko Medan di mata negara yang menjadi sister city Kota Medan.

“Saya berharap kita semua dapat menjaga komunikasi dan koordinasi agar pada penyambutan nanti dapat berjalan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Terlebih hal ini menyangkut nama baik Pemko Medan sebagai tuan rumah. Untuk itu, seluruh OPD terkait harus mengetahui dan memahami tuposkinya masing-masing,” tutur Syahnan.

Selanjutnya, dalam rapat yang diikuti perwakilan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kominfo, serta Bagian Humas tersebut, Syahnan menekankan, kedatangan Wali Kota Ichikawa menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan Kota Medan hingga semakin dikenal di mancanegara. “Kunjungan ini menjadi kesempatan baik bagi kita mempromosikan medan yang dikenal dengan berbagai wisata sejarahnya.

Kita berharap nantinya Wali Kota Ichikawa dapat mereferensikan Medan sebagai kota tujuan wisata bagi warga Jepang. Dengan demikian, akan semakin banyak wisatawan datang berkunjung dan berdampak pada meningkatnya sektor pariwisata Medan, yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD),” harapnya. (map/saz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejak 2 hari ini, jembatan alternatif di Desa Seibaharu, Kecamatan Hamparanperak, putus. Akibatnya, akses masyarakat dari dan menuju desa tersebut cukup terganggu.

Tokoh masyarakat Hamparanperak, OK Hatta, Jumat (11/10), mengatakan, jembatan alternatif itu dibangun masyarakat dengan dana swadaya. Jembatan itu putus, akibat dihantam tumpukan bambu yang melintas di Sungai Belawann

“Sejak jembatan itu putus, akses lintas masyarakat terganggu. Sehingga, anak sekolah dan pedagang kesulitan melintas baik menuju Hamparanperak, maupun kembali ke Desa Seibaharu. Untuk sementara, masyarakat harus menyeberang dengan jembatan yang dibuat pihak swasta. Dan setiap melintas, masyarakat dimintai biaya,” ungkap Hatta.

Hatta juga mengatakan, jembatan alternatif itu dibangun, karena jembatan utama yang dalam tahap pembangunan menggunakan Dana APBD, belum juga rampung. Ditengarai, pembangunan jembatan utama yang bakal dibuat permanen itu, dilaksanakan dalam 2 kali tender. Akibatnya, jembatan itu tidak kunjung tuntas dan pembangunannya terkesan lambat. “Dulu di 2017 ditender, dikerjakan pada akhir 2018. Pada tender kedua 2018, dikerjakan 2019. Saat ini, jembatan utama itu sedang dibangun, tapi belum juga tuntas. Makanya, kemarin masyarakat membuat jembatan alternatif,” bebernya.

Pria yang aktif di lembaga perekonomian ini, menegaskan, proyek yang sedang berjalan tidak mempedulikan akses masyarakat. Sebab, jembatan alternatif tidak dibangun, sehingga masyarakat harus membangun sendiri jembatan alternatif dengan dana swadaya. “Sekarang ini, jembatan sudah putus. Tapi, pihak desa atau kecamatan tidak ada yang turun. Kasihan masyarakat harus menyeberang dengan membayar. Bahkan, anak sekolah terganggu akibat jembatan ini putus,” kesal Hatta.

Hatta berharap, Pemkab Deliserdang harus peka dengan masalah yang terjadi di Hamparanperak. Meskipun jauh dari pusat kota, Hamparanperak perlu pemerataan pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, Sekretaris Kecamatan Hamparanperak, Agus mengaku, belum tahu jembatan alternatif Desa Seibaharu putus. Dia mengatakan, akan melakukan pengecekan dengan kepala desa. “Saya belum tahu, karena tidak ada laporan ke saya,” pungkasnya. (fac/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan segera menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019, tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dengan mengeluarkan surat edaran.

“Nanti akan ditindaklanjuti, sebagai pemerintah bawahan, harus begitu. Nanti Pak Sekda yang akan menyiapkan surat edaran itu, tapi belum sampai Perpres-nya,” ungkap Wakil Wali Kota Medan H Akhyar Nasution di Balai Kota Medan, Jumat (11/10).

Akhyar juga berharap, agar anak muda tidak mudah terkontaminasi dengan dialeg-dialeg luar kota. “Pakai bahasa Indonesia, kita kan di Indonesia. Tapi anak muda suka bilang, ‘enak banget’, ya kan? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar,” harapnya.

Dengan adanya Perpres itu, lanjutnya, mall juga akan berubah nama menjadi pasar. Terlepas dari itu, Akhyar berharap agar anak bangsa menggunakan bahasa yang baik dan benar. “Pakai dialeg Medan, jangan diporsir, mana ada bahasa Medan ‘enak banget’, yang ada ‘enak kali’, kan? Tapi semua ngomong gitu, ‘ngebantu’ pun tidak ada, yang ada ‘membantu’. Ini semua pakai ‘nge’, ngebantu, ngedukung, ngegambar, ya kan? Pakai bahasa Indonesia yang benar, jadi bukan bahasa asing saja, bahasa Indonesia baik dan benar,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres ini berimbas pada penamaan sejumlah hal yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Perpres 63/2019 ini merupakan aturan lebih lanjut dari UU 24/2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut, memang sudah mengatur bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan hingga jalan, namun belum ada rinciannya.

Berdasarkan Perpres 63/2019, yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia, yakni peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang Lain.

Selain itu, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, nota kesepahaman atau perjanjian, forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan, penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Kemudian informasi tentang produk barang/jasa, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain, serta informasi melalui media massa. (mbd/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDRI Sumut, pimpinan Hj Fatmawati. Pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDRI Nomor: 11/DPP-PDRI/2019, tertanggal 7 Oktober 2019, yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDRI Sri Sumaryanti Budhisantoso, dan Sekretaris Jenderal Lies B Soemarto.

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain Hutajulu, dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Hj Melizar Latif, kepada wartawan, Jumat (11/10), membenarkan pembekuan DPD PDRI Sumut tersebut.

Herri mengatakan, dalam SK DPP PDRI yang tembusannya disampaikan kepada DPD Partai Demokrat Sumut, pembekuan kepengurusan DPD PDRI Sumut, karena Fatmawati sejak dilantik sebagai Ketua DPD PDRI Sumut pada 27 November 2016, sampai saat ini, DPP PDRI tidak pernah menerima laporan kegiatan.

Demikian juga, berdasarkan informasi yang termuat dalam website id.m.wikipedia.org, daftar calon anggota DPR 2019-2024, Fatmawati tertera sebagai caleg dari Partai Gerindra, dan tidak adanya pemberitahuan dari Fatmawati telah pindah ke Partai Gerindra.

Maka, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDRI, maka terhitung sejak 7 Oktober 2019, kepengurusan DPD PDRI Sumut di bawah kepemimpinan Fatmawati, berdasarkan SK DPP PDRI No 08/SK/DPP-PDRI/2016, dibekukan, dan selanjutnya segera membentuk kepengurusan DPD PDRI Sumut yang baru. (adz/saz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tokoh masyarakat meminta aparat keamanan tak perlu ragu dalam melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku terorisme dan radikalisme meskipun aparat keamanan sering dibenturkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Polisi tak perlu ragu dalam bertindak (menghadapi terorisme -Red), tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Kyai Robikin Emhas saat ditanya wartawan terkait kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto, Jumat (11/10).

Dia menyatakan penyerangan yang dilakukan kelompok radikal terhadap Wiranto adalah perbuatan biadab yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan apa pun. “Pak Wiranto selaku Menkopolhukam RI merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara, sehingga yang diserang adalah simbol negara.

Itu artinya, yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat. Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut,” ujarnya.

Namun, Robikin juga meminta agar jangan ada yang mengaitkan kasus ini dengan masalah agama. “Jangan ada yang mengaitkan dengan Islam. Karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin). Islam pasti mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini,” jelasnya.

Senada dengan Kyai Robikin, budayawan dan rohaniawan Katholik Romo Benny Soesatyo juga menyatakan dukungannya kepada aparat kepolisian dalam menindak tegas para pelaku terorisme yang ada di tanah air.

“Saya kira polisi tak perlu ragu dicap sebagai pelanggar HAM dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme, karena justru kekerasan yang dilakukan para teroris itu sendiri yang merupakan pelanggaran HAM, Karena itu aparat harus tegas dalam memerangi para terorisme dan radikalisme ini,” tutur Benny.

Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengatakan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama manapun. “Karena dengan mencederai orang lain, mereka itu (para pelaku terorisme) sedang Tuhannya dan melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Maka harus ditindak sesuai hokum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

Romo Benny juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih arif dalam menggunakan media social. Karena saat ini sudah menjadi rahasia umum kalau media social dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme.

“Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan member ruang kosong kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut,” katanya. (rel/adz)