Pasien BPJS Terlantar, RS Bisa Digugat

Metropolis
istimewa MOU: Gubsu Gatot Pujo Nugroho menandatangani MoU BPJS bantuan hukum dengan Kejaksaan Agung RI, di Grand Aston Medan, Jumat (5/6).
istimewa
MOU: Gubsu Gatot Pujo Nugroho menandatangani MoU BPJS bantuan hukum dengan Kejaksaan Agung RI, di Grand Aston Medan, Jumat (5/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ini peringatan bagi setiap rumah sakit yang tidak mau melayani atau memberikan pengobatan hingga menelantarkan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Pasalnya, bila rumah sakit terbukti menelantarkan pasien BPJS Kesehatan, maka bisa digugat ke jalur hukum.

Ini berlaku sejak Pemerintah Provinsi  dan BPJS Kesehatan dari Divisi Regional I, III, dan XIII yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Banten menandatangani  Memorandum of Understanding (MoU) bantuan hukum dengan Kejaksaan Agung RI, di Grand Aston Medan, Jumat (5/6).


MoU BPJS Kesehatan bersama Pemprov dan  Kejaksaan Agung ini merupakan tindaklanjut dari banyaknya potensi masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Persoalan yang kerap dihadapi BPJS Kesehatan di bidang pelayanan adalah penelantaran peserta (pasien) di rumah sakit. Lewat kerjasama itu diharapkan Kejaksaan dapat mewakili BPJS Kesehatan untuk melakukan gugatan perdata kepada RS yang sengaja menelantarkan pasien BPJS Kesehatan.

Selain itu, sebagaimana amanat Pasal 55 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, jika peserta disiplin membayar iuran maka BPJS Kesehatan, tidak akan mengalami defisit atau rasio klaim di atas 100 persen.

Kehadiran institusi Kejaksaan untuk membantu BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan seluruh peserta untuk membayar iuran, terutama kepada institusi pemberi kerja swasta (pekerja formal) dan pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumut dan BPJS Kesehatan wilayah Sumut ikut dalam penandatanganan ini. “Alhamdulilah, hari ini (kemarin,Red) MoU bisa terlaksana. Kami juga berterimakasih karena telah menjadikan Medan Provinsi Sumut menjadi wilayah tempat penandatangan Mou,” ujar Gubsu.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Noor Rochmad, yang menyaksikan penandatanganan MoU itu mengatakan, kesepakatan yang ditandatangani harus diimplementasikan dengan baik.”Ada hal-hal yang disepakati, yakni hukum dan lainya, juga berkaitan dengan BPJS ada hal yang penting dicermati, yakni dari internal BPJS bagaimana mensukseskan pelaksanaan layanan kesehatan. Untuk itu banyak sekali hal yang harus kita dukung,” ujarnya.

Begitu juga dari segi asset, lanjutnya, BPJS juga harus didukung terlebih lagi ketika BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan dan keputusan yang hal ini juga berisiko. Dalam melaksakan tugas-tugas pokoknya, BPJS yang juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang menimbulkan resiko baik perdata maupun pidana.”Saya tekankan bahwa momen MoU ini adalah sarana untuk supaya teman-teman di BPJS berjalan track-nya,” kata Noor Rachmad.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, kerjasama tersebut merupakan upaya BPJS Kesehatan menjalankan amanat negara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi dengan melibatkan peran jaksa. Kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemilihan dan penyelamatan keuangan kekayaan dan aset milik BPJS Kesehatan.

“Kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan,” pungkas  Fachmi. (prn/ila)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *