Paslon Kada Positif Covid-19, Bawaslu Sumut Lapor Polisi & TNI

Politik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Adanya bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab tes, namun tetap hadir saat pendaftaran ke KPU, mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara. Bawaslu mengatakan, telah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan TNI.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan.

“Kami sudah meneruskan laporkan kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Karena sesuai Inpres Nomor 6/2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, TNI/Polri bertanggungjawab dalam penindakan setiap pelanggaran protokol kesehatan,” kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rahmawati Rasahan, menjawab Sumut Pos, Selasa (8/9).


Informasi yang disampaikan Bawaslu melalui jajaran terkait kepada polisi dan TNI, berupa dokumen, video dan data yang dibutuhkan lainnya kepada aparat hukum berwenang. “Kami tentu menyayangkan adanya paslon yang positif Covid-19, namun memaksakan diri untuk hadir saat pendaftaran. Hal-hal semacam ini salahsatu yang akan terus kami awasi, sembari berkoordinasi secara intens dengan aparat TNI/Polri di lapangan,” katanya.

Syafrida mengungkapkan, tugas Bawaslu semakin kompleks dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pasalnya, perhelatan pesta demokrasi kali ini berlangsung dalam masa pandemi Covid-19. “Untuk aturan main, sesuai tugas pokok dan fungsi pihaknya dalam pelaksanaan Pilkada, tidak ada yang berubah. Hanya saja bertambah sedikit, yakni turut serta dalam mengawasi protokol kesehatan Covid-19 berjalan maksimal di lapangan,” katanya.

Pada tahap awal pengawasan, pihaknya sudah menjalankan tugas dan kewenangan saat masa pendaftaran 4-6 September kemarin. “Ya, mengenai prokes ikut kita awasi di lapangan. Kalau yang lain tetap sama, karena Undang-undangnya juga sama. Peraturannya hanya beberapa hal terkait pencalonan yang menjadi ranah KPU,” katanya.

Namun ia memuji salahsatu bapaslon yang bertarung di Pilkada, yang tidak hadir saat pendaftaran, dan diwakilkan oleh tim pemenangannya.

KPU Batasi Jumlah Peserta Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah massa yang akan hadir secara fisik pada kampanye terbuka di Pilkada 2020. Selain itu jumlah kampanye yang dilakukan pasangan calon juga dibatasi.

“Terutama yang kita atur baru adalah jumlah kegiatan kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta kampanye. Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang,” kata Ketua KPU, Arief Budiman usai mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi yang disiarkan akun YouTube Setpres, Selasa (8/9).

Selain itu, KPU juga membatasi jumlah massa kampanye untuk pasangan calon kepala daerah. Di tingkat provinsi, kampanye terbuka akan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, sementara tingkat kabupaten/kota kampanye terbuka hanya digelar satu kali pertemuan saja.

“Dan rapat umum hanya dilaksanakan satu kali dalam pemilihan bupati dan wali kota dan dua kali untuk pemilihan gubernur. Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring, tapi kehadiran fisik hanya dihadiri 100 orang,” tutur Arief.

Arief menjelaskan, pada kampanye dengan pertemuan terbatas yang boleh dihadiri 50 orang secara fisik. Selebihnya peserta akan mengikuti secara daring. “Untuk rapat terbatas pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog dibatasi 50 orang untuk bisa hadir secara fisik, selebihnya dilakukan secara daring,” jelasnya.

Pada bagian debat publik, jumlah peserta juga akan dibatasi sebanyak 50 orang dalam satu ruangan. Arief menyebut 50 orang tersebut adalah total dari seluruh tim pasangan calon.

“Begitu juga untuk kegiatan debat publik, atau debat terbuka. Jumlah yang hadir dalam debat publik itu 50 orang. Jadi kalau ada 2 pasangan calon maka jatah maksimal 50 itu harus dibagi 2 kontestan, kalau ada tiga 50 orang itu dibagi ke dalam tiga pasangan calon,” sebutnya.

Sementara itu, pada Pilkada 2020, KPU menerima jumlah pasangan calon di daerah bervariasi. Arief menyebut ada 28 daerah dengan pasangan calon tunggal dan 11 daerah dengan 5 pasangan calon.

“Masing-masing daerah bervariasi jumlah pasangan calonnya. Paling sedikit 1 pasangan calon itu terdapat di 28 daerah, atau biasa kita sebut pasangan calon tunggal. Kemudian paling banyak itu 5 pasangan bakal pasangan calon, itu ada di 11 daerah. Selebihnya terdistribusi ke daerah yang ada 2 pasangan calon, 3 dan 4 pasangan calon,” katanya.(prn/dtc)

loading...