Pegawai PDAM Tirtanadi Meninggal, 28 Positif

Metropolis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Divisi Litbang PDAM Tirtanadi, berinisial AS, dilaporkan meninggal dunia terpapar Covid-19. Selain itu, puluhan pegawai terkonfirmasi positif corona. Karena itu, BUMD Pemprovsu ini memberlakukan kebijakan 50% pekerja WFH (work from home).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah.

Kadis Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, membenarkan puluhan pegawai kantor PDAM positif corona dan satu orang meninggal dunia.


“Benar ada 28 orang pegawai PDAM positif corona, mereka sudah kita swab dan hasilnya positif. Sedangkan yang meninggal akibat Covid-19 hanya 1 orang,” ujar Alwi, Selasa (20/4).

Kata Alwi, para pegawai yang dinyatakan positif tengah menjalani isolasi. Sedangkan yang wafat telah dimakamkan sesuai penanganan covid. “Saat ini petugas masih melakukan tracing atau penelusuran guna memutus penularan virus corona tersebut. Ada semingguan juga mereka isolasi,” ungkapnya.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, pegawai PDAM Tirtanadi yang meninggal dunia diduga terpapar corona saat pulang dari Bogor. “Ada satu meninggal yang kepala divisi, dia baru pulang dari Bogor. Dia ada komorbid diabetes juga,” jelasnya.

Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, mengatakan pihakya hanya akan me-lock down sementara ruangan divisi keuangan. Sedangkan untuk pegawai divisi PDAM lainnya, 50% diatur untuk WFH. Setelah itu, nantinya akan terus dievaluasi “Ini berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan Sumut, dan lockdown akan kita laksanakan selama 7 hari,” ujarnya kepada wartawan.

Kabir mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Dinkes Sumut untuk vaksinasi corona. Terkait permohonan vaksin itu, disebutkan dia, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menghubungi Dinkes Sumut. “Sejauh ini masih pemeriksaan dulu. Menurut Dinkes, setelah semua swab antigen, baru divaksin,” katanya.

Lokasi Swab di Dinkes Sumut Tak Layak

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengaku miris melihat kondisi tempat swab PCR atau polymerase chain reaction, di Kantor Dinas Kesehatan Sumut, di Jalan HM Yamin Medan. Lokasi swab test ini dinilai tidak memenuhi standar.

“Kemarin (Senin), saya dapat laporan dari masyarakat tentang kondisi tempat swab masyarakat di Dinkes. Karena tak mau dengar laporan sepihak, saya pun pergi ke sana. Tak laik… tempat untuk swab Covid-19 yang ada di Dinkes,” kata Wagubsu kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Selasa (20/4).

Ijeck mengatakan, sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan. Ia meminta kepada Dinkes Sumut agar menyediakan tempat yang laik ketika memberikan pelayanan masyarakat, termasuk tempat untuk swab.

Ke depan ia berharap kondisi serupa tidak ditemui lagi, baik di Dinkes Sumut maupun di kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang menjadi tempat-tempat sentra pelayanan masyarakat. “Harusnya dengan kita sidak itu sudah dibenahi. Kalau tidak, itu kelewatan,” katanya.

Sebelumnya dalam sebuah video, Wagub Sumut Musa Rajekshah marah besar ke pejabat Dinkes Sumut. Saat itu Ijeck melakukan sidak ke kantor Dinkes dan menemukan ruang swab yang berantakan. “Seperti begitu (ruang swab). Laik itu begitu?” ucap Ijeck.

Ia melihat kondisi ruangan yang sangat ‘kacau’. Lokasi swab berada di lahan parkir dengan beberapa meja dan kursi dan hanya dikelilingi kain sebagai tirai. “Kayak gini provinsi punya tempat swab? Sementara kalian teriak-teriak di tempat orang lain, tempat sendiri aja kek gini berantakan,” sindirnya.

Ijeck meminta pejabat Dinkes berempati dan menempatkan posisi selayaknya penderita Covid-19. Hal ini agar pelayanan antisipasi penderita Covid-19 bisa lebih serius.

Tidak Ada Budget

Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian sidak tersebut. “Iya benar, kemarin kejadiannya. Di situ sudah tidak ada pelayanan lagi, langsung ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Kesda) nanti. Karena di situ tidak ada budget kita untuk membuat layak,” ungkapnya. (ris/prn)

loading...