Pelayanan RSUD Dinilai Menurun, FORAK Geruduk Kantor Bupati Deliserdang

Sumatera Utara
DEMO: Puluhan warga yang tergabung dalam Forak berunjuk rasa ke Kantor DPRD Deliserdang di Lubukpakam, Rabu (14/8).
BATARA/SUMUT POS

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Deliserdang (FORAK) menggeruduk Kantor Bupati dan DPRD Deliserdang di Lubukpakam, Rabu (14/8). Dalam orasinya, mereka menilai pelayanan RSUD menurun yang mengakibatkan rumah sakit milik pemkab tersebut turun kelas dari B ke C.

Masyarakat yang dikoordinir Rahman JP Hutabarat menyampaikan, meminta klarifikasi perihal rumah sakit kebanggaan Deliserdang menjadi turun kelas. Mereka juga berharap, agar RSUD Deliserdang sudah layak mendapat penilaian kelas A dari Kemenkes RI.


Selain itu, masyarakat juga menyoroti pelayanan para pegawai yang dinilai sombong, serta aroma tak sedap dalam komplek RSUD.

Sekitar 30 menit berorasi secara bergantian, Kepala Satpol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang menemui pengunjuk rasa yang berada di luar pintu gerbang Kantor Bupati.

“Apa yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan. Semua kita kan ingin yang terbaik, dan kita hormati aspirasi warga sekalian. Yakinlah, apa yang disampaikan ini segera kita sampaikan kepada pimpinan,” papar Suryadi.

Setelah mendapat penjelasan dari Kasat Satpol PP, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi ke DPRD Deliserdang.

Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri yang sudah bersedia di Kantor Bupati, menegaskan bawa benar Menkes Cq Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengeluarkan surat hasil penilaian reviu klasifikasi kelas rumah sakit yang ditetapkan melalui HK.04.01/I/2963/2019 karena tidak mengisi data dari minimal standar Sumber Daya Manusia (SDM).

“Alhamdulilah, kami dari RSUD merasa bersyukur ada aspirasi warga demikian, karena keresahan atau kegalauan itu bukan hanya ada pada pemerintah dan kami jajaran di RS. Dan akan saya laporkan ke Dinkes Provinsi saat rapat hari ini bersama 72 RS lainnya yang juga mendapat reviu. Belum ditetapkan turun kelas nya, masi ada sanggahan dan upaya lainnya. Penetapan turun kelas pada pertengahan September 2019,” kata Hanif.

Menjawab pelayan medis yang sombong dan ada aroma tidak sedap dalam RSUD, dokter spesialis jiwa itu berjanji akan menceknya. “Bagus juga untuk masukannnya. Namun untuk membuktikannya, saya selalu terbuka kepada siapapun termasuk forum warga itu dan teman-teman untuk membuat RSUD lebih baik,” terangnya.

Sementara Kepala Dinkes Deliserdang, dr Ade Budi Krista mengaku telah melakukan pembinaan dan monitoring untuk aplikasi di RSUD. Menjawab keresahan warga itu, Ade Budi juga telah melakukan pengajuan sanggahan ke Menkes.

Di halaman Kantor DPRD Deliserdang, pengunjuk rasa kembali membentangkan poster yang menguraikan berbagai kritikan serta bergantian berorasi sama seperti di Kantor Bupati sebelumnya. Namun dalam demo ini, ada tuntutan lainnya, yaitu meminta DPRD Deliserdang segera membentuk pansus guna mengusut status RSUD Deliserdang.

Tidak lama, Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Deliserdang, Buyung Nasution meredakan para pengunjukrasa. Buyung berjanji akan menampung aspirasi masyarakat, dan akan segera mengusulkan ke Komisi D untuk menggelar rapat dengan memanggil instansi terkait dan mengundang perwakilan Forak.

“Mohon maaf, anggota dewan sedang kunker ke luar kota. Surat bapak/ibu terlambat masuk ke sekretariat karena dewan sudah mengagendakan kunker. Namun demikian aspirasi ini akan kami jadwalkan,” kata Buyung. (btr/han)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *