Pemprov Sumut akan Batasi Mobilitas Masyarakat Jelang Nataru, Pagawai dan Pekerja Dilarang Cuti

Metropolis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus meningkatkan antisipasi penyebaran Covid-19, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Upaya yang akan dilakukan, diantaranya membatasi mobilitas masyarakat dengan melarang cuti pegawai dan pekerja.

RAKOR Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Gubsu Edy Rahmayadi saat Rakor dengan Forkopimda se-Sumut di Rumah Dinas Gubsu, Rabu (3/11).

GUBERNUR Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, berkaca dari tahun lalu, peningkatan kasus Covid-19 di Sumut terjadi usai Nataru. Puncaknya pada 10 Februari dengan 224 kasus per hari. Karenanya, salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumut adalah melarang cuti bagi pekerja untuk mengurangi mobilitas masyarakat.


“Kita batasi cuti untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kita tidak ingin ada lonjakan kasus lagi karena tahun lalu setelah libur kenaikan kasus terjadi,” kata Edy dalam rapat koordinasi mengenai antisipasi mobilitas masyarakat jelang Nataru 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (3/11).  Rakor kali ini terasa istimewa, sebab langsung dipimpin Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Dalam rapat itu, Kapolri menyerukan semua pihak mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19 gelombang ketiga di Indonesia. Salah satunya pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Kapolri Listiyo Sigit Prabowo menginstruksikan antara lain dilakukannya antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Antara lain pelarangan digelarnya konser dan perayaan lain yang menyebabkan kerumunan. Kemudian agar ditingkatkan pelayanan fasilitas kesehatan secara maksimal. “Kegiatan akhir tahun seperti konser dan perayaan lainnya agar tidak terjadi,” kata Jenderal Listyo.

Selain itu, Listyo juga menginstruksikan pendirian posko pemeriksaan di bandara, pelabuhan, dan jalan tol, yang juga menyediakan tes antigen dan vaksinasi. Selain itu, agar didirikan posko kawasan, khususnya pada titik-titik keramaian seperti tempat pariwisata dan sentra ekonomi. “Dan tingkatkan testing aktif pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan, saat ini Indonesia ranking 1 di Asia Tenggara dalam penanganan pengendalian Covid. “Indonesia tidak hanya mampu menggelar even nasional, tetapi juga internasional. Tapi kita harus tetap waspada dengan transmisi varian baru,” katanya. 

Even di internal Polri misalnya, ungkap Listyo, ke depan akan ada kegiatan internasional Konferensi Polwan sedunia di Labuhan Bajo. Lalu Mandalika Word Superbike. “Ini prestasi, tapi kita tetap harus waspada,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Panglima Hadi Tjahjanto. Banyak negara yang sudah masuk gelombang ketiga Covid. Seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Namun masalahnya, ketika diberi rileksasi, masyarakat lupa akan protokol kesehatan. ”Kita tidak boleh lengah walau kasus hariannya rendah. Prokes jaga, jangan sampai terjadi seperti negara yang tadi. Biar tidak terjadi lonjakan. Angka kematian dan kritis rendah karena mereka sudah divaksin,” katanya. 

Baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama menyoroti melonjaknya kasus baru Covid-19 di 11 kabupaten/kota di Sumut belakangan ini, berdasarkan data terbaru Kemenkes RI. Adapun 11 daerah itu adalah Padangsidimpuan. Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Labuhanbatu, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas. “Dan di Taput menunjukkan tren kenaikan yang lebih tinggi. Mudahan-mudahan Dandim, Kapolres mendengarkan yang kami sampaikan sehingga lebih cepat respon,” kata Hadi Tjahjanto.

Hal yang sama disampaikan Kapolri. Ia mengajak semua elemen masyarakat di Sumut bergandengan tangan mewaspadai agar tidak terjadi ledakan gelombang ketiga kasus Covid. “Ada 131 kabupaten/kota tren kasus posotif naik, dimana 11 kabupaten/kota dari Sumut. Jadi ini tolong dicegah, dicek khususnya di Natal dan Tahun Baru nanti,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Kemenhub Batasi Perjalanan

Sementara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mulai menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru 2022. Salah satu fokus utama adalah terkait mobilitas masyarakat di tengah liburan.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, berbagai kemungkinan kebijakan bisa dilakukan. Dari sisi transportasinya bisa saja ada pembatasan mobilitas masyarakat ataupun pengetatan syarat perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 sebagai antisipasi ledakan kasus Covid-19. Kemudian tempat wisata bisa saja diperketat syarat masuknya ataupun pembatasan kapasitas.

“Kami susun langkah itu, apakah itu pembatasan mobilitas atau pengetatan syarat, paling penting adalah bagaimana aktivitas di hulu bisa dikendalikan. Bagaimana orang berpergian untuk liburan wisata dan kepentingan sektor ekonomi lain ini harus dikendalikan,” ungkap Adita dalam diskusi virtual FMB 9, Rabu (3/11).

“Bisa saja pariwisata ada pengetatan syarat dan kapasitas dibatasi,” tambahnya. Di sisi lain, Adita bilang, sektor transportasi hanya menangkap pergerakan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah harus terintegrasi, bila hanya transportasinya saja yang dibatasi bisa-bisa terjadi antrean panjang. “Karena transportasi ini menangkap aktivitas di hulu, jadi kalau hulu nggak dikendalikan dan transportasi akan dibatasi ini malah berbalik. Takutnya, nanti ada antrean, dan overcapacity, maka ini akan terintegrasi,” ujar Adita.

Adita melanjutkan, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai penanggung jawab kebijakan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Muhadjir akan memimpin semua kementerian dan lembaga menyusun strategi dalam mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Libur Natal dan Tahun Baru biasanya dibarengi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dengan adanya hari libur, biasanya masyarakat bepergian ke tempat wisata atau ke daerah lain. “Jadi kita memang antisipasi agar mobilitas tak membuat kenaikan kasus lagi,” kata Adita.

Dia menjelaskan dari pengalaman libur Natal dan Tahun Baru 2020 ada peningkatan mobilitas masyarakat sebanyak 6 juta orang yang keluar dari Jabodetabek ke daerah. Dari angka tersebut terjadi lonjakan kasus harian COVID-19 hingga 30%. (prn/dtf)

loading...