Site icon SumutPos

Pertahankan Disertasi tentang Peran Bahasa Daerah di Aceh

Ridwan Hanafiah, Peraih Gelar Tertinggi Akademik dalam Ujian Promosi Doktor

RIDWAN Hanafiah meraih predikat sangat memuaskan dalam ujian promosi titel doktor (Dr) dengan tema penelitian, ”Pemilihan Bahasa dan Sikap Bahasa dalam Komunikasi Politik oleh Partai Politik Lokal di Pemerintahan Aceh.”
Dari hasil penelitiannya itu, Ridwan menyimpulkan peran menggunakan bahasa Aceh memiliki pengaruh 47,36 persen di Naggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kesimpulannya itu disampaikan Dr Ridwan Hanafiah MA ketika mempertahankan disertasi promosi doktor (S3) Ilmu Linguistik pada sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) di aula IMT-GT, kemarin.
Pelaksanaan sidang senat terbuka dipimpin langsung Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu DT M&H MSc, (CTM), Sp.A(K) dengan promotor Prof Bahren Umar Siregar Ph.D. Penguji, Prof Dr Robert Sibarani MS, Dr Eddy Setia M.Ed, TESP, Prof T Silvana Sinar MA Ph.D, Prof Dr Busmin Gurning MPd, Prof Subhilhar MA, PH.D dan Dr T Syarfina Mhum. Di hadapan penguji Ridwan mengatakan,” dari populasi sampel penelitian di pemerintahan Aceh memiliki wakil di DPRK Kota Langsa dan Kabupaten Bireuen sebanyak 6 partai lokal menggunakan Bahasa Aceh untuk kegiatan rapat internal partai, kampanye politik, interaksi sesama pengurus, komunikasi dengan masyarakat umum, membahas strategi politik partai, membahas pembangunan dan pemberdayaan partai antar partai politik lokal maupun partai politik yang berbeda,” urainya.

Sementara, tambah Ridwan, partai poltik lokal yang menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia (bahasa campuran) bilangnya, dengan posisi bahasa Aceh yang dominan adalah 52,63 persen dalam kegiatan aktifitas membahas strategi pemberdayaan partai politik lokal, membahas pemilihan presiden, komunikasi politik membicarakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, membahas APBD, dengar pendapat dengan pemerintah.
Akan tetapi tambah staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU bidang linguistik itu, untuk kasus-kasus tertentu seperti dengar pendapat dengan TNI dan Polri ataupun instansi lainnya, partai politik lokal memilih menggunakan bahasa Indonesia. Jika ada peserta mendengar pendapat tidak memahami bahasa Aceh maka partai politik lokal memilih menggunakan bahasa Indonesia.

Kendati begitu Ridwan merasa kurang puas atas desertasinya itu karena temuan banyak yang belum terungkap secara luas dan mendalam.

Misalnya, hubungan pemilihan bahasa dengan nilai nasionalisme. Ridwan berharap pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta prodi linguistik USU memberikan respon yang lebih besar lagi untuk penelitian semacam ini. (uma)
“Pemerintah Aceh serta masyarakatnya masih mengharapkan bantuan pikiran dan konsep untuk menjadikan Aceh damai sepanjang masa. Hal yang paling utama dilakukan mungkin faktor bahasa dapat memberikan sumbangan kedamaian di Aceh dan tentunya harus dimulai dengan pola penelitian yang akurat berbasis budaya dan bahasa yang mungkin kedua basis ini dapat memberikan nilai-nilai positif dalam membangun kedamaian Aceh kedepan,” ucapnya. (uma)

Exit mobile version