Negara (BTN) Tbk siap memberikan kredit rumah murah seharga Rp20-26 juta per unit.
Namun, BTN memberikan catatan rumah murah dengan harga Rp20-26 juta hanya bisa terealisasi tanpa menghitung biaya tanah.
“Untuk limit beberapa juta, dengan limit sampai Rp50 juta, dengan tanah tersedia BTN siap dukung,” kata Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Evi Firmansyah di Pacific Place, Jakarta, Selasa (1/3).
Evi menjelaskan mengembangkan rumah murah itu perlu dipikirkan biaya tanah dan pembangunannya. Apalagi saat ini harga tanah terutama di kota-kota sudah begitu tinggi, sehingga ia memastikan program rumah murah bisa teralisasi dengan dukungan tanah gratis.
“Saya rasa itu berat kalau untuk tipe 36, akan susah kalau mengembangkannya tidak dengan tanah dan bangunan, Kalau tanah gratis itu bisa kita bangun rumah seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa berharap berbagai lembaga yang bergerak di bidang perumahan rakyat seperti Housing and Urban Development (HUD) Institute serta Lembaga Pengajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) bisa mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan perumahan di Indonesia.
“HUD Institute dan LP P3I harus bisa menjadi lembaga yang mengembangkan serta mensosialisasikan program perumahan serta meningkatkan peran serta masyarakat,” kata Suharso.
Menurut Suharso rumah sangatlah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adanya rumah yang dibangun dan tertata dengan baik diharapkan dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para penghuninya.
“Setiap orang pastinya pulang ke rumah setelah melakukan berbagai aktifitas kerja. Oleh karena itu, rumah harus mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para penghunianya,” katanya. Munculnya berbagai masalah perumahan, kata Suharso Monoarfa, tidak hanya dialami oleh Indonesia saja. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga pernah mengalaminya dengan munculnya wilayah kumuh di perkotaan.
Adanya intervensi pemerintah serta kerjasama antar pemangku kepentingan bidang perumahan dan masyarakat akhirnya dapat menciptakan lingkungan perumahan yang nyaman untuk dihuni. Seperti diketahui, Pemerintah tengah menggodok hunian murah bagi masyarakat tak mampu, dengan kisaran harga Rp 20-26 juta per unit. Cetak biru (blue print) sedang disiaplam akan meliputi rumah, penetapan harga, lokasi serta dan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Alokasi dana diambil dari program corporate social responsibility dan juga penghematan kementerian/lembaga lembaga (KL).
Namun sebelumnya pemerintah harus mendapat memperoleh persetujuan DPR. (net/jpnn)