Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (tengah) bersama Sekjen Zainuddin Amali (tiga dari kiri) merayakan kemenangan atas amar putusan sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengesahan Munas Ancol oleh Mahkamah Partai Golkar membuat Agung Laksono Cs bergerak leluasa mencari ruang politik. Mereka pun berencana untuk menjalankan hasil rekomendasi Munas Ancol yang salah satunya menginginkan partai beringin itu keluar dari kubu mantan capres Prabowo alias Koalisi Merah Putih (KMP).
Hanya saja keputusan keluar dari KMP, bukan berarti Golkar akan langsung bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan koalisi pemerintah. Sinyalemen Golkar akan bergabung dengan KIH muncul ke permukaan karena Agung Laksono Cs pernah mengatakan akan mendukung pemerintahan yang sah.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemimpin KIH pun menyatakan akan menyambut baik jika memang pada akhirnya Partai Golkar akan bergabung dengan KIH. Namun PDIP menegaskan tetap tidak akan ikut campur dalam utusan rumah tangga partai lain.
“Pada prinsipnya PDIP menghormati dan tidak akan ikut campur dalam urusan parpol lain. Tapi jika konflik internal mereka sudah berakhir dan mereka menyatakan bergabung dengam pemerintahan maka kami akan menyambut dengan baik,” ujar Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Basarah, jika Golkar memutuskan untuk bergabung dengan KIH dan mendukung pemerintah maka partai berlambang pohon beringin tersebut sudah kembali ke ‘habitat’-nya.
Sebagai catatan, Golkar memang mendapat julukan partai pemerintah lantaran selalu masuk dalam struktur pemerintahan. Namun baru kali ini Golkar akhirnya keluar dari pemerintah dan bergabung dalam KMP, meskipun Wapres Jusuf Kalla merupakan anggota Golkar.
“Saya pribadi cukup senang jika Golkar bergabung dengan pemerintah karena hal itu sesuai dengan nature mereka yang selama ini selalu menjadi bagian dari pemerintah,” lanjut Basarah.
Waketum Partai Golkar hasil Munas Ancol Priyo Budi Santoso mengatakan akan ada perubahan arah koalisi senyampang kemenangan kubunya di Mahkamah Partai Golkar. Hal yang pertama, menurutnya, adalah menjalankan hasil musyawarah nasional yang merekomendasikan partai beringin itu keluar dari Koalisi Merah Putih.
“Sesuai hasil Munas Ancol, dalam beberapa waktu ke depan kami akan segera menjalankannya yaitu keluar dari KMP,” ujar Priyo.
Namun Priyo menegaskan keluarnya Golkar dari KMP bukan berarti mereka akan bergabung dengan KIH. Ke depannya, Golkar tak akan masuk ke koalisi manapun tapi jelas akan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Priyo mengatakan persoalan koalisi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu oleh semua partai politik. Dia mengingatkan pada semua apakah di masa depan nanti koalisi semacam KIH dan KMP tetap dibutuhkan atau tidak.
Selain Priyo, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Agun Gunarsa mengatakan hal yang serupa. Dia mengatakan Golkar akan keluar dari KMP tapi tidak bergabung dengan KIH.
Agun mengingatkan bahwa aktivitas Golkar tidak digunakan untuk kepentingan poros kekuatan politik di negeri ini.
“Munas IX Bali memutuskan politik kepentingan pada KMP, di negara ini tidak dikenal istilah oposisi,” kata Agun, kemarin.
Menurut dia, Golkar enggan masuk dalam situasi yang memperkeruh suasana dengan munculnya dua koalisi ini sehingga membuat road pemerintahan berjalan tidak efektif.
Dengan diputuskannya kepemimpinan Golkar oleh Mahkamah Partai, tanpa ada satu pun hakim yang mengakui kepemimpinan Munas Bali yang digawangi Aburizal Bakrie, Agun berharap Golkar fokus pada kepentingan rakyat.
“Jangan lagi Golkar dibawa ke KIH-KMP, tetap untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (fat/jpnn/bbs/val)