MAKASSAR, SUMUTPIS.CO – Muktamar Muhammadiyah membahas isu peran politiknya dalam perpolitikan. Sebagian kalangan menginginkan peran politik organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan tersebut diperjelas.
Di sisi lain, banyak yang menginginkan Muhammadiyah tetap berada pada khitah sebagai lembaga dakwah dan keagamaan.
Isu politik Muhammadiyah mencuat ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menawarkan sejumlah opsi peran politik untuk organisasi itu ke depan. Salah satunya mendirikan partai politik untuk menampung kader Muhammadiyah.
Din menyatakan, pada dasarnya, Muhammadiyah berorientasi pada gerakan dakwah pencerahan dalam wilayah kultural. Tetapi, lanjut dia, dakwah melalui jalur politik juga dianggap penting. “Karena itu, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha,” katanya.
Jika opsi tersebut dipilih, persyarikatan Muhammadiyah-lah yang menentukan semua yang ada dalam partai tersebut. Misalnya, menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. “Dengan begitu, Muhammadiyah bisa memasukkan program dakwahnya melalui partai,” jelas Din.
Opsi lain, Muhammadiyah membangun hubungan khusus dengan partai tertentu sebagai mitra utama berpolitik. Dalam opsi tersebut, hubungan partai dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif. “Bukan sekadar hubungan simbolis,” ucapnya.
Din juga menawarkan opsi lain. Yakni, Muhammadiyah mendukung calon-calon yang dinilai bisa memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah saat pemilu. Syaratnya, mereka memiliki sifat amanah, integritas moral, dan kapasitas intelektual.
Opsi terakhir, Muhammadiyah tetap menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai. “Apa pun opsi Muhammadiyah ke depan tetap dijalankan atas tujuan dan kepentingan dakwah,” tegasnya.”
Meski begitu, Din menekankan, politik Muhammadiyah adalah politik adiluhung untuk mengalokasikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, serta keadaban, baik dengan terlibat maupun tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. (eko/c5/kim)