Puan Maharani.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PDIP membuat gerakan di tengah kencangnya wacana perombakan kabinet beberapa waktu terakhir. Kemarin ((6/5), sebanyak 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Didampingi sejumlah pengurus DPP yang dikomandani Ketua DPP PDIP Bidang Politik (nonaktif) Puan Maharani, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka.
Kedatangan para ketua DPD PDIP se-Indonesia itu sudah mendapat perlakuan istimewa sejak pertama datang. Berbeda dengan tamu pada umumnya atau bahkan menteri sekalipun, rombongan masuk melalui pintu gerbang khusus. Yaitu, di pintu gerbang utama yang hanya biasa dibuka untuk jalur keluar-masuk bagi presiden atau wapres.
Rombongan yang menumpang 5 mobil dan 1 bus itu datang sekitar 15.25 WIB. Mobil dinas menteri yang ditumpangi Puan Maharani bernopol RI 17 berada paling depan.
“Ini cuma silaturahmi, kemudian memberikan masukan dari daerahnya masing-masing,” kata Puan Maharani, usai pertemuan. Rombongan politisi PDIP tersebut baru keluar dari ruang tempat pertemuan sekitar 17.30 WIB.
Putri Megawati Soekarnoputri tersebut mengelak kalau pertemuan itu terselenggara atas permintaan atau inisiatif dari dirinya maupun partainya. Para ketua-ketua DPD PDIP, menurut dia, hadir dalam posisi diundang. “Presiden berkeinginan untuk mendengarkan dari semua teman-teman DPD, seperti ketika beliau mendengarkan masukan dari seluruh kepala daerah beberapa waktu lalu,” tandas Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan membeber, kalau pertemuan sekitar dua jam itu secara umum berlangsung cair. Penyampaian aspirasi dari para pimpinan partai di daerah, diwakili Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya. “Kemudian, kami makan sore sambil bicara santai,” tuturnya.
Menu makanannya pun terhitung umum. Diantaranya ada bakso, mie goreng, dan tahu. “Intinya, tidak ada yang serius-serius, kita semua santai-santai saja waktu di dalam,” imbuhnya, lalu tersenyum.
Termasuk, tegas Puan, tidak ada pembicaraan berkaitan dengan isu reshuffle yang belakangan makin mencuat. “Itu kan hak prerogatif presiden, sama sekali nggak ada bicara reshuffle-reshuffle,” kelitnya.
Selain Puan, sejumlah pengurus DPP PDIP juga ikut menyertai. Diantara yang terlihat, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey dan Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotadurga.
Juga ditemui usai pertemuan, Olly kompak menyatakan kalau pertemuan lebih banyak diisi dengan diskusi atas situasi dan kondisi di daerah. Termasuk, permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah terkait program-program pemerintah pusat.
Misalnya, sebut dia, sejumlah program dari beberapa kementerian yang belum kunjung memiliki petunjuk teknis. Akibatnya, para bupati maupun walikota belum bisa mengeksekusi program yang telah diputuskan oleh presiden dan DPR.
Secara terbuka, ketua Fraksi PDIP di DPR itu kemudian menyebut tiga kementerian. Mereka adalah kementerian Pekerjaan Umum (PU), kementerian kesehatan, dan kementerian perdagangan. “Kementerian-kementerian teknis itu masih lambat memberikan juknis ke daerah,” kata Olly.
Meski menyebut tiga kementerian tersebut, dia menolak kalau hal tersebut dianggap sebagai dorongan untuk melakukan reshuffle. “Tidak, tidak ada. Kami kan hanya memberi informasi, tidak masuk di wilayah dan hak presiden,” katanya.
Selain Puan, tidak ada menteri maupun pembantu presiden lainnya yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut. Tak terkecuali, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang kerap menyertai presiden dalam pertemuan-pertemuan formal maupun nonformal.
Usai agenda terakhir, presiden menerima Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sesaat sebelum pertemuan bersama politisi PDIP dimulai, Andi ikut keluar meninggalkan komplek istana kepresidenan. Salah satu anggota kabinet yang ikut disebut-sebut terancam di-reshuffle itu juga tidak mau banyak berkomentar soal agenda pertemuan. “Nanti tanya saja ke Mbak Puan,” elak Andi.
Selama ini, sejumlah politisi PDIP lah yang aktif menggoyang keberadaan Andi. Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu dituding sebagai pihak yang menjauhkan Jokowi dengan partai-partai pengusungnya. Terutama, PDIP yang merupakan partai pengusung utama. Beberapa nama dari internal PDIP muncul sebagai kandidat pengganti Andi di posisi yang memang sehari-hari bertugas di lingkar utama kepresidenan tersebut. Salah satu yang paling deras bergulir adalah mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Isu soal mantan wakil ketua DPR itu akan didorong untuk bisa masuk ke lingkaran istana sudah berhembus sejak Kongres IV PDIP, di Bali, awal April 2015 lalu.
Saat Presiden Jokowi masih malu-malu berbicara isu reshuffle, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru terus menegaskan jika perombakan kabinet memang bakal terjadi. “Untuk meningkatkan kinerja pemerintah, di situ pentingnya,” ujarnya kemarin (6/5).
Meski masih menutup rapat perihal siapa menteri-menteri yang bakal dilengserkan, namun JK menegaskan jika semua menteri bisa saja menjadi target reshuffle, jika memang kinerjanya selama enam bulan pertama ini dinilai tidak memuaskan. “Sabar lah, tunggu saja waktunya,” katanya.
Ketika disinggung mengenai posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, JK kembali menegaskan jika semua pejabat baik menteri maupun setingkat menteri yang sebelumnya diangkat oleh presiden bisa saja direshuffle.
Selama ini, JK memang beberapa kali melontarkan kritik atas keberadaan Kantor Staf Kepresidenan yang dinilai tumpang tindih dengan fungsi wakil presiden. Bahkan, kritikan juga muncul karena peran kepala Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran layaknya perdana menteri karena memiliki fungsi monitoring program-program prioritas para menteri. ‘Rumusnya, siapa yang diangkat presiden, bisa diganti oleh presiden,’ ucapnya. (dyn/owi/byu/bay/jpnn/rbb)