Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasn kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suhu perpolitikan di Sumatera Utara mulai meninggi. Ini terkait dengan rencana Konsolidasi Nasional (Internal) Partai Golongan Karya (Golkar) versi Agung Laksono yang akan digelar di Hotel Tiara, besok. DPD Golkar Sumut dari kubu pendukung Aburizal ‘Ical’ Bakrie me-warning dan menolak rencana tersebut. Status siaga satu pun pantas disematkan untuk situasi yang rawan ricuh tersebut.
Ketua DPD Golkar Sumut H Ajib Shah menilai, apa yang dilakukan pihak Agung Laksono adalah tindakan premanisme untuk mencapai keinginan. Pasalnya, meskipun Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) sudah mengesahkan kepengurusan DPP kepada Agung selaku ketua umum (ketum), namun dengan adanya gugatan dari kubu ARB yang telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur awal April lalu, hal tersebut tidak dapat dieksekusi dan harus ditunda hingga ada keputusan final. Begitu juga dengan mengeluarkan keputusan seperti mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepengurusan partai di daerah.
“Di sini sangat jelas, kita melihat adanya gaya-gaya premanisme untuk mencapai keinginannya,” ujar Ajib didampingi sejumlah pengurus lainnya seperti Jimmy Ong (Bendahara), Indra Alamsyah dan Muchrid (Wakil Ketua), serta Hardi Mulyono, dalam konferensi pers digelar di Sekretariat DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Kamis (9/4).
Menanggapi rencana konsolidasi yang digalang kubu Agung di Hotel Tiara, Sabtu besok, Ajib Shah menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada seluruh pengurus Golkar, baik di DPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, kader dan Ormas. Untuk tidak menghadiri acara tersebut. Sampai saat ini, mereka masih komit terhadap hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Bali di mana seluruh pengurus DPD Golkar di Sumut ikut menjadi peserta.
“Kita minta pengurus provinsi hingga kabupaten/kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Kita taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah). Oleh karenanya kami masih komit dengan (hasil) Munas Bali,” tegasnya.
Hardi Mulyono Ganti Yasir Ridho
Ajib juga meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut untuk melarang kegiatan tersebut dilakukan di Sumut. Sebab menurut mereka, tindakan tersebut ilegal dengan mengatasnamakan partai tanpa dasar hukum yang inkracht. Ditambah lagi dengan ditemukannya bukti pemalsuan dokumen kepesertaan di Munas Ancol dimana sudah ada dua tersangka.
“Jadi kawan-kawan yang ingin di jalan yang benar, untuk tidak hadir. Begitu juga 17 anggota DPRD Sumut dan 184 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumut agar bersabar dan tidak perlu takut dengan ancaman dan sikap premanisme. Apalagi dengan merekrut orang yang tidak pernah duduk di Partai Golkar,” sebutnya.
Selain itu, dengan keterlibatan Sekretaris DPD Golkar Sumut Yasyir Ridho Loebis sebagai panitia pelaksana kegiatan Konsolidasi Nasional (Internal) tersebut, maka pihaknya menyatakan akan memberhentikan yang bersangkutan dalam waktu dekat. Hal ini berdasarkan perintah langsung dari DPP, karena dianggap telah berkhianat. Sementara sebagai penggantinya, Ajib menyatakan akan menunjuk Hardi Mulyono untuk mengisinya.
“Dengan terang benderangnya Sekretaris (DPD Golkar Sumut), maka kami menyatakan dalam minggu ini juga, pemberhentian saudara Yasyir Ridho, atas perintah DPP dengan SK pengganti. Termasuk jabatan Ketua Fraksi yang melekat dan terkait dengan Munas Riau. Besok (hari ini) DPD Golkar Sumut akan laksanakan pleno untuk menyikapi persoalan ini,” terangnya.
Untuk Surat Keputusan (SK) tentang Plt kepengurusan Golkar di Sumut yang dikeluarkan Agung Laksono, dirinya menyatakan bahwa sebagian nama-nama yang ada didalamnya tidak mengetahui dirinya dimasukkan sebaia Plt. Sehingga beberapa diantaranya telah mengklarifikasi langsung dan membantah keterlibatan dalam SK tersebut. Namun bagi yang tidak menyampaikan sanggahannya, maka dianggap menerima dan mendukung tindakan kubu Agung.
“Semua nama-nama yang ada dalam SK 31 Maret itu, yang tidak memberikan sanggahan, akan diberhentikan dari (pengurus) DPD. Dan yang pasti, jabatan-jabatan di dewan, kita akan gantikan,” katanya.
Ajib juga menegaskan jika pihaknya akan mempertahankan kantor/sekretariat DPD Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim. Begitu juga dengan keberadaan kantor DPD Golkar di seluruh kabupaten/kota se-Sumut untuk tidak diambil alih oleh pihak lain.
“Ini malam, pertahankan kantor. Jadi jangan coba merebut kantor-kantor Golkar di seluruh Sumut,” katanya.
Pun begitu, dirinya tetap akan menerima putusan final atas kepengurusan DPP Golkar yang saat ini sedang terpecah. Mereka pun siap meninggalkan jabatan sebagai pengurus bahkan posisi Ketua DPRD Sumut sekalipun yang saat ini dipercayakan partai kepadanya setelah berhasil membawa kemenangan pada Pemilu legislatif 2014 lalu.
“Bahwa kalau nanti mereka (kubu Agung) menang, kita siap tinggalkan jabatan di partai dan DPRD Sumut. Kita tidak haus jabatan dan kekuasan. Apapun keputusan inkracht, kita tidak pernah mau berkhianat karena itu hal yang hina,” tegasnya.
Sementara soal periodesasi kepengurusan DPD Golkar Sumut, Ajib Shah menegaskan bahwa hanya pimpinan DPP dibawah ARB yang dapat mengevaluasi dan menentukan bagaimana keberlanjutan kepengurusan di daerah, bukan pihak Agung.
Sementara itu saat dikonfrontir, Yasyir Ridho Loebis yang disebut akan diberhentikan sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut. Sebab menurutnya, mendapatkan dan kehilangan jabatan adalah hal yang biasa. Sehingga, pilihan politiknya ini tidak membuatnya merasa ingin terus berkuasa atau mempertahankan jabatan tersebut.
“Jabatan itu hanya sebuah amanah dan semua akan saya pertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada hak saya untuk menjaga dan mempertahankannya. Saya yakin Allah sudah punya rencana lain,” katanya.
Meskipun akan dipecat dan diancam untuk tidak melanjutkan rencana konsolidasi dengan mendatangkan Agung Laksono yang menurutnya sebagai Ketum DPP Golkar yang sah dan diakui pemerintah, Yasyir Ridho menyatakan siap menggelar acara tersebut di Tiara Convention Hall Medan, Sabtu (11/4) termasuk pertemuan tertutup nanti malam di lokasi yang sama untuk menyerahkan SK Plt DPD kabupaten/kota se-Sumut yang telah habis periodesasinya menurut versi Agung Laksono.
Potensi Dualisme di 29 Kepengurusan
Dan, hanya ada lima hingga tujuh ketua DPD Golkar tingkat II yang selama ini menjabat, yang akan ditunjuk sebagai Plt Ketua oleh kubu Agung Laksono. Selebihnya merupakan orang-orang baru yang akan menduduki jabatan tertinggi Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumut. Jika ketua yang lama merasa masih sah menjabat, maka bisa dipastikan bakal terjadi dualisme kepengurusan. Dengan kata lain, dari 33 DPD tingkat II dan 1 DPD tingkat I, maka akan ada dualisme di 29 kepengurusan di Sumut.
Ketua DPP Golkar kubu Agung yang juga Plt Ketua Golkar Sumut, Leo Nababan, mengatakan, nama-nama yang akan diangkat menjadi Plt ketua tingkat kabupaten/kota sudah ada. Namun, dia belum mau menyebut nama-nama, dengan alasan belum di-SK-kan, yang nantinya akan diteken oleh Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali.
“Saya tidak hapal nama-namanya. Saya mohon maaf belum mau menyebut nama sebelum SK diteken. Dalam waktu kurang 24 jam, saya kira baru bisa diketahui (kepastian nama-nama plt ketua, red),” ujar Leo kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/4).
Jubir DPP Golkar kubu Agung itu memerkirakan, pada Kamis malam proses administrasi penerbitan SK akan kelar dan hari ini (Jumat, 10/4), sudah ada kepastian.
Khusus Medan, apa benar plt ketuanya Aner, bekas ketua NasDem Medan? Lagi-lagi Leo berdalih, dirinya belum berani menyebut nama. Lebih banyak mana, muka lama atau baru? “Yang lama, lima hingga tujuh orang. Yang lain baru. Tapi pengurus-pengurus yang lama, sebagian masuk. Ini kan hanya caretaker, mempersiapkan musda dan penjaringan bakal calon untuk pilkada,” terang Leo.
Yang menarik, meski Leo mengatakan nama-nama plt ketua SK-nya belum keluar, dia menyebutkan bahwa undangan untuk para plt sudah disebar, guna menghadiri acara pertemuan dengan Agung Laksono di Medan, Sabtu (11/4) besok.
“Saya sudah cek ke ketua panitia, 95 persen sudah siap. Undangan sudah jalan,” terang Leo, sembari menambahkan bahwa pada Jumat malam dirinya akan bertemu dulu dengan para plt ketua Golkar kabupaten/kota se-Sumut di Medan. Dilanjutkan Sabtu, mereka akan mendapat pengarahan langsung dari Agung Laksono. (bal/sam/rbb)