Ketua DPD Golkar Sumut, H.Ajib Shah diapit Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakrie (kiri) dan Dewan Pembina Golkar, Akbar Tanjung.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara (Sumut) akan segera mengumumkan nama-nama pengurus yang menggantikan sejumlah posisi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Provinsi. Hal ini pasca menyeberangnya sejumlah pengurus ke kubu Agung Laksono.
Ketua DPD Golkar Sumut H Ajib Shah mengungkapkan jika pimpinan pusat (DPP) akan segera menyiapkan surat keputusan (SK) terkait revitalisasi kepengurusan. Kemungkinan saat ini, surat tersebut sudah ditandatangani Sekjend Idrus Marham dan secepatnya akan dibawa ke Medan untuk segera dijalankan. Pihaknya pun akan umumkan komposisi barunya.
“Sudah disiapkan surat revilatisasi kepengurusan DPD Golkar Sumut. Dan DPP sudah menandatangai. Hari ini kawan-kawan yang kami tugaskan membawa surat akan membawanya dan kita sampaikan komposisi baru secepatnya,” ujar Ajib Shah diruang kerjanya, Rabu (15/4).
Selain komposisi kepengurusan di DPD, Golkar dari kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang sejatinya memang solid, akan merombak struktur fraksi di DPRD Sumut. Sebab menurutnya, dengan SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) yang sedang dalam gugatan, maka kedua kepengurusan hasil Munas Bali maupun Ancol, tidak bisa dilaksanakan. Dengan demikian, dikembalikan kepada hasil Munas Riau dimana pengurus yang ada saat ini adalah produk 2009 lalu.
“Termasuk perbaikan komposisi di dewan. Karena kan kedua Munas tidak diakui, artinya kembali ke produk Riau. Kalau nanti secara hukum ditetapkan mereka (kubu Agung) yang menang, silahkan saja,” katanya.
Dirinya juga menilai jika langkah penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan di daerah oleh kubu Agung, telah mengganggu soliditas kader terutama yang berada di kepengurusan DPD tingkat I dan II serta para anggota fraksi di DPRD. Penetapan ini pun dikatakannya mengoyak kesatuan dan kebersamaan yang ada. Bahkan menimbulkan kesan, kubu Munas Ancol sengaja mempercepat pembentukan Plt sebelum keluar keputusan hukum yang inkracht, sebagai bagian dari upaya mengejar Pilkada di 23 kabupaten/kota.
“Jangan lah kita menari di atas gendangnya orang lain. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, membuat malu partai sendiri kan. Di sinilah diuji kesetiaan dan kesabaran kita,” sebutnya.
Dengan menyeberangnya Sekretaris DPD Golkar Sumut Yasyir Ridho Loebis dan pengurus lainnya ke kubu Agung Laksono, maka pihaknya memastikan lebih dari lima orang akan dikeluarkan dari kepengurusan. Begitu juga dengan jabatan ketua fraksi di DPRD Sumut, secepatnya akan digantikan. Namun dirinya belum menyebutkan nama-nama yang diganti ataupun penggantinya.
“Yang pasti lebih dari lima orang. Dua orang sudah pasti. Dan rencananya juga pimpinan fraksi akan kita ganti,” sebutnya.
Ia menyayangkan sikap tidak setia dan berkhianat yang ditunjukkan oleh sejumlah pengurus yang menyeberang ke kubu Agung. Sebab menurutnya, konflik yang terjadi di tubuh Golkar seharusnya tidak sampai ke daerah sehingga membuat perpecahan kader di bawah. Mereka meyakini sikap mempertahankan kepengurusan produk Munas Riau ini merupakan satu prinsip loyalitas berpolitik dan mengutamakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Sehingga membuat ia dan sebagian besar kader, pengurus dan anggota dewan di Sumut, tidak merasa khawatir sekalipun Munas Ancol sempat disahkan pemerintah.
“Kami ingin menunjukkan, berpolitiklah dengan loyalitas dan kesetiaan. Yang perlu itu mematuhi AD/ART, jangan pernah takut risiko. Kita di sini melaksanakan amanah partai. Jangan jadi pengkhianat,” sebutnya.
Bahkan dikatakannya, kalimat yang menyatakan ‘tidak ada yang abadi kecuali kepentingan’, sangat tidak cocok dengan pola yang dibangunnya selama ini kepada seluruh jajaran Golkar di Sumut. Baginya persahabatan itu adalah yang utama. Sehingga ia tidak mempersoalkan jika dianggap gagal menjadi politisi yang andal. “Kami tidak pernah sepakat itu, jangan ada kepentingan abadi. Bagi kami adalah persahabatan yang utama. Mungkin itu kegagalan kami, sehingga tidak bisa menjadi politisi yang baik. Tetapi (persoalan) ini akan melatih kita untuk lebih dewasa. Jadi, bagi kami mereka (kubu Agung) lebih cinta kekuasaan dan jabatan,” tegasnya.
Selain DPD provinsi, jajaran Golkar di kabupaten/kota se-Sumut juga akan diberikan perintah untuk melakukan revitalisasi di DPD tingkat II termasuk juga perombakan struktur fraksi di DPRD masing-masing. “Jadi dengan berat hati dan sedih, revitalisasi DPD Golkar Sumut harus kita laksanakan. Begitu juga kabupaten/kota, kita yang akan berikan perintah untuk lakukan itu,” ujar Ketua DPRD Sumut ini. (bal/rbb)