Site icon SumutPos

Hari Ini Diajak Ngobrol di Kantor DPP PDIP, Hasto Yakin Gibran Tak Tergiur Ajakan Prabowo

UMUMKAN: Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan DPP PDI Perjuangan bakal mengumumkan Cawapres Ganjar hari ini.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan (PDIP) tidak hanya mengkritik putusan MK yang ditengarai memberikan karpet bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raya untuk menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres). Partai banteng juga akan memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo itu, hari ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan rencana pemanggilan Gibran ke kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat hari ini. Namun, Hasto menyebut, hal itu bukan pemanggilan. “Bukan pemanggilan, kami tidak memanggil. Hanya mengajak ngobrol-ngobrol saja,” terangnya di Media Center Tim Pemenangan (TPN) Ganjar, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (17/10).

Menurut Hasto, sekiranya Gibran ada di sekitar Jakarta, pihaknya akan mengajak Gibran bertemu untuk membahas berbagai pemikiran dan aspek politik. Pemanggilan Gibran ke kantor partai tidak berkaitan dengan putusan MK terkait batas usia capres–cawapres yang dibacakan pada Selasa (16/10) lalu.

Hasto menegaskan, ada atau tidak ada putusan MK, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan Gibran. Menurutnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani cukup sering bertemu dengan Gibran. Bahkan, sebelumnya Puan juga bertemu dengan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Hasto juga mengaku sering menjalin komunikasi dengan Gibran. Biasanya, dia memberikan arahan atau mengirim video yang bagus tetang perjuangan politik. “Jadi, kami hanya akan ngobrol-ngobrol di kantor partai. Sekiranya ada beberapa pikiran yang dibahas,” terang politisi asal Jogjakarta itu.

Terkait peluang Gibran menerima tawaran sebagai cawapres Prabowo, Hasto mengatakan, pihaknya percaya bahwa selama seorang kader PDIP itu mempunyai kesadaran ideologi, masa depan, semangat perjuangan, dan semangat gotong royong, maka kader itu tidak akan mudah tergiur. “Tidak akan noleh-noleh. Itulah kader PDIP,” tegasnya.

Hasto menegaskan, pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo. Sebab, sampai sekarang Gibran masih menjadi kader PDIP dan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Rencana pertemuanya dengan Gibran hari ini juga tidak membahas terkait peluang cawapres Prabowo. Dia dan Gibran akan berbicara sebagai sesama saudara seperjuangan di PDIP.

Saat ditanya, apakah Hasto yakin Gibran tidak akan menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo, Hasto mengatakan, dinamika politik saat ini sangat tinggi. Ada banyak pihak yang sangat agresif menawarkan sesuatu. Tentu, kata dia, dibutuhkan kekokohan prinsip bagi setiap kader dalam menghadapi tawaran. “Kekohohan prinsip setiap kader akan diuji,” tandasnya.

Gibran Tak Maju di Pilpres 2024

Senada dengan Hasto, Kongres Rakyat Nasional (Kornas) juga yakin, Gibran tidak akan maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan menilai, Gibran tidak memiliki ambisi untuk maju sebagai capres atau cawapres. Sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran sedang dimanfaatkan untuk menggarap suara dari pendukung Jokowi di dua pilpres sebelumnya.

“Jika Gibran mendapat manfaat popularitas dari aksi para elit politik yang mencoba memanfaatkannya, hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari relasi aksi reaksi,” ucap Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Selasa (17/10).

Menurut eks anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan ini, putusan MK tidak dapat dimaknai demi kepentingan politik Gibran. Putusan MK tersebut justru memberi peluang kepada semua kepala daerah yang dinilai berprestasi memimpin daerahnya.

Sutrisno pun menilai, upaya mendorong Gibran maju sebagai Cawapres Prabowo di Pemilu 2024 sebagai upaya menjerumuskan Jokowi dan keluarganya, persis seperti upaya menjerumuskan Jokowi saat didorong dan didukung sebagai presiden tiga periode atau melakukan penundaan Pemilu. Kornas juga meyakini, kata Sutrisno, Gibran akan fokus melanjutkan tugas sebagai Wali Kota Solo hingga 2024 dan akan kembali maju sebagai Wali Kota Solo periode kedua pada Pilkada serentak 2024. Sehingga, Gibran tidak perlu dirusak dan dihujat karena dianggap memuluskan politik dinasti.

“Tuduhan politik dinasti tidak dapat diarahkan hanya kepada Jokowi, tetapi kepada semua elit politik yang dengan posisi dan kewenangannya memberi ‘karpet merah’ bagi anak, istri, menantu, dan keluarganya, baik di partai politik, maupun jabatan politik lainnya,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, Jokowi sebagai role model kepemimpinan nasional menjadi mentor utama politik Gibran. Maka, Gibran pasti akan mengikuti proses persis sama dengan Jokowi seperti ungkapan yang selalu disampaikan oleh Jolkowi ‘ojo kesusu’. Sehingga, Gibran pasti tidak akan buru- buru meninggalkan tanggung jawab sebagai Wali Kota Solo untuk maju sebagai capres atau cawapres.

Andaipun Gibran tergoda untuk maju sebagai Cawapres di Pemilu 2024 dan menang, meraih jabatan politik yang lebih tinggi, Sutrisno menilai, langkah tersebut justru akan menjadi antiklimaks bagi karir politik Gibran. “Tentunya Jokowi tidak mau karir politik putranya dan nama baiknya rusak hanya karena kepentingan politik sesaat. Sebagai negarawan, Jokowi tidak akan membiarkan putranya Gibran sebagai politisi aji mumpung,” tegasnya.

Sutrisno juga yakin, meski Gibran berpeluang maju sebagai capres atau cawapres di Pemilu 2024, Jokowi tidak akan merestui Gibran untuk maju. Namun meski tidak maju, bargaining politik Gibran akan semakin tinggi karena dukungan politik Gibran akan sangat menentukan kemenangan. “Meski dapat maju pasca putusan MK, Gibran pasti memilih tidak akan maju untuk menyampaikan pesan kepada elit dan membangun persepsi publik bahwa Jokowi tidak memberikan karpet merah dan membangun dinasti politik untuk Gibran. Gibran lebih memilih menjadi ‘pahlawan baru’ yang tidak memanfaatkan posisi bapaknya sebagai presiden. Gibran sadar betul, meski saat ini ada momentum baginya, tetapi Gibran menyadari, belum waktunya,” ungkapnya.

 

Gibran Gabung ke Golkar

Isu Wali Kota SoloGibran Rakabuming Raka akan berpindah partai bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, usai hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, Gibran diisukan akan berpindah dari PDI Perjuangan ke partai lain. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mempersilakan jika putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka akan bergabung menjadi kader Partai Golkar.

Kehadiran Wali Kota Surakarta itu dinilai akan menunjukkan bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto sebagai partai tengah, yang menjadi salah satu pilihan bagi anak-anak muda. “Pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung,” kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/10).

Golkar sebagai partai tengah, lanjut Agung, sangat terbuka bagi semua kalangan, termasuk anak-anak muda. Apalagi, Partai Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. ”Identitas Golkar adalah karya dan kekaryaan untuk masyarakat, sehingga ada kontribusi nyata dari setiap pemerintahan. Dengan posisinya sebagai Wali Kota Solo saat ini, tentunya kehadiran Gibran akan menunjukkan jati diri Golkar sebagai partai yang fokus pada kerja nyata para kadernya sebagai pemimpin bangsa,” ungkap Agung.

Menurut Agung, dipilihnya Partai Golkar sebagai kendaraan politik Gibran, menjadi bukti bahwa Partai Golkar dianggap sebagai wadah yang banyak melahirkan para pemimpin bangsa yang nasionalis dan moderat di mata anak-anak muda. ”Di mata anak-anak muda, Golkar sebagai tempat berkumpulnya para nasionalis, kaum moderat toleran, termasuk kalangan profesional dan relijius. Jadi ini mungkin yang menjadi pertimbangan anak-anak muda termasuk Gibran untuk bergabung bersama Golkar,” ucap Agung.

Agung Laksono yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) itu juga mengungkapkan, pasangan calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan dengan capres Prabowo Subianto pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) berasal dari Partai Golkar. ”Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM dari Partai Golkar, kalaupun bukan dari Golkar, akan ‘di-Golkarkan’ dulu. Bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya,” pungkas Agung. (lum/syn/jpg/map/adz)

Exit mobile version