Site icon SumutPos

Bursa Bakal Calon Wakil Presiden Pendamping Ganjar, Peluang Sandiaga Makin Besar

BERPELUANG: Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno bertemu di Podcast Kaesang, beberapa bulan lalu. Peluang Sandiaga Uno mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 dinilai semakin besar setelah AHY dan Ridwan Kamil dicoret dari bursa bakal Cawapres oleh PDI Perjuangan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dicoret dari bursa bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo. Dengan begitu, peluang Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar semakin besar.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, ikhtiar dan usaha yang dilakukan PPP untuk menjadikan Sandiaga sebagai Cawapres Ganjar semakin mendekati kenyataan. “Iya, Alhamdulillah,” kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.

Namun, kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, pihaknya tidak ingin mendahului keputusan seluruh pimpinan partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo dalam menentukan Cawapres. “Sekali lagi, kami tidak bisa mendahului,” ucapnya.

Legislator asal Dapil Jatim XI Madura itu mengatakan, penentuan bakal Cawapres akan diputuskan oleh para ketum parpol pengusung, yaitu PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo. Setidaknya, lanjut Awiek, saat ini peluang Sandi untuk menjadi cawapres Ganjar semakin besar. Namun, partainya tetap akan menunggu keputusan akhir yang nanti ditetapkan para ketum parpol.

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, selain Sandiaga, ada juga nama Mahfud MD yang semakin menguat sebagai bakal Cawapres Ganjar. “Sekarang dua nama, Sandiaga dan Mahfud MD,” ucapnya.

Ujang tidak tahu pasti siapa di antara Mahfud dan Sandiaga yang akan dipilih menjadi cawapres. Menurutnya, semua keputusan ada di tangan Megawati. “Jadi, hanya Megawati dan Tuhan yang tahu,” tutur Ujang.

Sandiaga dan Mahfud sama-sama mempunyai peluang. Dia tidak bisa memastikan, karena politik sangat dinamis. Berkaca pada Pilpres 2019, semuanya bisa berubah di menit terakhir.

Mahfud MD yang menjadi calon kuat pendamping Jokowi akhirnya gagal dan diganti Ma’ruf Amin. Pergantian itu terjadi hanya beberapa menit sebelum pengumuman cawapres. “Jadi, semuanya bisa terjadi,” tegasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan bahwa PDIP membutuhkan sosok yang bisa menutup kekurangan Ganjar Pranowo. Diantaranya suara di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Lantaran telah mencoret nama AHY dan RK, opsi yang tersedia saat ini adalah Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Menurut Adi, ketiga figur tersebut juga mumpuni untuk melengkapi Ganjar. “Tinggal dipilih siapa yang paling bisa melengkapi Ganjar,” kata dia saat dihubungi, kemarin.

Tiga nama tersebut, lanjut Adi, merupakan tokoh-tokoh nasional yang sudah memiliki reputasi. Dalam beberapa hasil survei, nama mereka juga kerap muncul. “Secara popularitas dan elektabilitas, Erick, Mahfud, dan Sandi masuk cawapres favorit yang digandrungi publik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, mereka juga sudah punya bekal yang memadai untuk bertarung dalam pilpres. “Dari berbagai penjuru mata angin, sudah memiliki bekal politik memadai,” sambung dia.

Terkait dengan nama cawapres untuk Prabowo Subianto, Adi menyampaikan bahwa partai koalisi Partai Gerindra di Koalisi Indonesia Maju sudah membawa nama. Dua yang sudah tampak adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Erick Thohir yang disodorkan oleh PAN.

“Jika Erick ke PDIP, maka opsi rasional bagi Prabowo adalah Airlangga,” terang dia. Itu sejalan dengan Partai Golkar yang sejauh ini terus mengusung nama Airlangga untuk bertarung di pemilu tahun depan.

Sementara itu di sela penutupan Munas dan Konbes NU 2023 di Jakarta kemarin, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf kembali menegaskan posisi mereka terkait Pemilu 2024. Kali ini dia menjawab, apakah ada arahan khusus untuk kiai-kiai atau tokoh ulama NU terkait kontestasi Pemilu 2024. “Soal apakah kiai-kiai ada arahan (terkait pemilu), kiai-kiai kok diarahkan. Kiai itu kan bagian yang mengarahkan,” tandasnya.

Gus Yahya menjelaskan pada realitasnya, para kiai NU sudah memahami betul posisinya. Apa hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya. Termasuk juga batasan kewenangan dan resiko-resikonya.

Gus Yahya menegaskan, para kiai sudah memahami betul kondisi itu. Baik itu dalam parameter agama, maupun parameter organisasi. “Jadi saya yakin sekali, seperti selama ini kita saksikan, tidak pernah ada klaim (dukung-mendukung) atas nama organisasi (NU),” tuturnya.

Dia lantas menjelaskan saat ini ada kegelisahan di kalangan sejumlah tokoh, bahwa NU sering diseret kesana dan kemari. NU juga diklaim sana dan sini. Yang disayangkan, pihak-pihak yang mengklaim NU untuk kepentingan politik itu, tidak pernah kembali ke NU. Justru sebaliknya, kembali ke NU jika sedang ada masalah saja. “Maka saya kira diingatkan sebagai kelanjutan logis dari pernyataan beliau (Rais Aam PBNU) itu yang lebih konstruktif,” katanya.

Harus tercipta hubungan yang lebih bermartabat antara NU dan pihak-pihak manapun, termasuk para aktor politik. Gus Yahya menegaskan bukan berarti NU sama sekali tidak boleh berpolitik. Karena peran politik bagi NU sebuah keniscayaan. Karena basis massa atau anggota NU itu sangat besar. Sehingga pasti memiliki signifikansi politik. Dia menekankan berpolitiknya NU adalah untuk kemaslahatan bangsa. Tidak sebatas pada urusan politik praktis atau coblosan saja.

Dia kemudian menjelaskan pernyataannya soal NU akan selalu dekat dengan Jokowi. Dia menekankan pernyataan itu juga tidak terkait dengan politik. Apalagi Jokowi sudah tidak bisa ikut Pilpres lagi. Soal pilihan politik Jokowi, dia menekankan itu urusan pribadi Jokowi. “Kita juga tidak bisa nanya Pak Jokowi nanti milih apa ndak bisa juga,” katanya.

Dia menekankan pada dasarnya NU sebagai lembaga tidak akan terlibat dalam politik kompetisi. Juga tidak jadi pihak dalam kompetisi. Peran politik NU terkait tanggung jawab kebangsaan kemaslahatan bersama dan kemanusiaan.

 

Gelar Rakernas, PDIP Undang Kandidat Cawapres

DPP PDI Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) ke-4 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 29 September 2023 mendatang. Dalam acara itu, PDIP akan membicarakan banyak hal, salah satunya strategi pemenangan Pilpres 2024.

“Rakernas akan dimulai pada 29 September, hari Jumat jam 2. Kemudian dilanjutkan hari Sabtu untuk pembekalan caleg, fokus pada pileg, dan kemudian ditutup hari Minggu, setelah dibahas agenda-agenda terkait dengan pemenangan pilpres. Jadi semua satu napas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Hasto menjelaskan, dalam Rakernas IV, pihaknya akan memfokuskan pembahasan pangan. Hal ini yang akan menjadi pembahasan utama, dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Karena pangan terbukti menjadi lambang supremasi negara di dunia internasional,” ucap Hasto.

Hasto pun mengungkapkan, pihaknya akan memberikan surprise dalam acara tersebut. Bahkan, sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar, akan diundang dalam acara tersebut. “Ya satu-satu (akan undang sosok cawapres),” pungkas Hasto. (lum/syn/wan/jpg)

Exit mobile version