Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (tengah) bersama Sekjen Zainuddin Amali (tiga dari kiri) merayakan kemenangan atas amar putusan sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang didaftarkan Agung Laksono. Surat keputusan itu diteken sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (23/3). Pengesahan itu
Direktorat Tata Negara Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Thena Sitepu mengatakan surat keputusan tersebut telah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. “SK sudah langsung dikirimkan tadi pagi, enggak perlu ramai-ramai,” kata Thena saat dikonfirmasi melalui telepon.
Menurut Thena, sebelumnya kubu Agung belum melengkapi sejumlah berkas seperti risalah rapat. Selain itu, keterangan dalam akta notaris yang menyatakan kepengurusan dibentuk atas rekomendasi Musyawarah Nasional Ancol juga diminta direvisi.
“Seharusnya kan berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar,” ujar Thena. “Tapi semua sudah diperbaiki dan dilengkapi,” tambahnya.
Thena memastikan kader kubu Agung dilibatkan dalam kepengurusan terbukti dari membengkaknya jumlah pengurus menjadi 377. Namun dia tak bersedia merinci berapa total kader Golkar pendukung Aburizal Bakrie yang tercantum dalam daftar kepengurusan tersebut.
Kubu Agung melalui Lawrence Siburian dan Leo Nababan menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan Partai Golkar pada Selasa (17/3). Sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, permohonan tersebut harus ditanggapi Menteri Hukum selambat-lambatnya tujuh hari.
Saat menyerahkan daftar kepengurusan, Lawrence mengklaim telah menyertakan 45 kader kubu Aburizal. Beberapa nama yang sebelumnya merupakan pendukung Aburizal itu antara lain Satya Widya Yudha, Rully Chairul Azhar, dan Robert Joppy Kardinal.
Selaras dengan pengesahan itu, kubu Agung Laksono mengadakan syukuran dan tablig akbar pada Senin (23/3) malam. Syukuran tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-66 Agung Laksono.
“Acaranya berupa ruwatan dan pertunjukkan wayang semalam suntuk,” kata Ketua DPP Partai Golkar Leo Nababan saat konferensi pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Leo mengatakan pihaknya akan mengundang semua ketua umum partai serta 34 perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden ketiga RI BJ Habibie juga diundang untuk acara tersebut. Leo juga mengatakan telah mengundang Aburizal Bakrie atau Ical. “Kami sudah undang Aburizal Bakrie. Soal datang atau tidak, itu urusan dia,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada lagi kubu-kubu di Golkar. Menurutnya, partai lain tidak perlu lagi ikut mengurusi Golkar. “Sudah tidak ada perbedaan lagi. Kami semua bersaudara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leo menegaskan kemenangan Golkar sudah final semenjak keluarnya keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. “Pemerintah tahu mana yang lebih baik. Kami syukuri kemenangan kami,” kata Leo.
Pendalang Ki Manteb Soedharsono yang ditunjuk menjadi dalang untuk pertunjukan wayang di acara tersebut mengaku dirinya kerap diminta menggelar wayang kulit di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Bahkan, dia sudah mulai wayangan di kantor partai berlambang beringin semenjak Orde Baru.
“Saya itu dulu sering ndalang di sini, sejak masa almarhum Darmono, Wahono, dan Harmoko. Nah, sekarang sudah waktunya wayang kembali ke Slipi,” ujarnya.
Seniman yang dijuluki ‘Dalang Setan’ ini menegaskan pernyataannya itu bukan berarti dirinya merupakan kader Golkar. Wayang dinilainya adalah warisan kebudayaan dunia yang siapa pun boleh menikmati.
“Dalang itu bukan punya siapa-siapa tetapi milik Indonesia. Mau saya diundang Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, NasDem, saya hadir,” tegasnya.
Ditemui wartawan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3), Ketum Golkar Agung Laksono, mengatakan pihaknya akan mulai bekerja sejak SK diterbitkan oleh Kemenkumham.
“Saya percaya Ical dan kawan-kawannya lambat laun akan luluh dan ikhlas. Semua menyadari yang dipegang adalah asas legalitas formal. Kita berjuang, tetapi ada aturan-aturannya,” kata Agung.
Bekas Waketum Golkar ini juga mengimbau agar pengikutnya tidak perlu terpancing dengan pernyataan tidak menyenangkan dari kubu Ical. Menurutnya, itu adalah reaksi yang wajar.
Pada Senin (23/3) pagi pun, kubu Agung sudah menyampaikan surat ke DPR. “Ketua fraksi Golkar yang baru adalah Agus Gumiwang. Sekretarisnya adalah Fayakun. Nanti fraksi lah yang mengurusi perubahan komisi,” katanya.
Menyusul keluarnya SK kepengurusan Golkar dari Kemenkumham, rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III di gedung DPR, kemarin siang, diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi. Dia berbicara di saat pimpinan rapat, Fahri Hamzah baru selesai membacakan lima surat masuk dari Presiden Jokowi.
Kelima surat itu yakni surat presiden perihal pengangkatan kapolri, rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Sudan Selatan, usul calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rancangan UU tentang penetapan Perppu No. 1 2015 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan surat perihal rencana ratifikasi protokol perubahan pertama terhadap persetujuan perdagangan bebas ASEAN dan Selandia Baru.
Nah, begitu selesai membacakan daftar surat masuk, Fayakun langsung menyela. “Interupsi pimpinan. Ada surat masuk tentang permohonan penggantian pengurus fraksi Golkar DPR RI, mohon itu bisa dibacakan pimpinan, bersama surat masuk yang lain,” kata Fayakhun.
Namun, Fahri menolak membacakannya. Alasannya, semua surat yang dibacakannya tersebut merupakan hasil rapat pembahasan di Setjen DPR. Politikus PKS ini tidak menepis masih ada surat lain yang baru masuk, tapi belum bisa dibacakan karena belum dirapatkan oleh Setjen.
“Kebetulan yang saya bacakan sudah dirapatkan setjen DPR RI. Kami dengar ada beberapa surat masuk, tapi belum dirapatkan, nanti pasti dibacakan,” jelasnya.
Tapi Fayakhun ngotot meminta surat yang dikirimkan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono itu dibacakan dalam sidang tersebut. Bahkan, kalau Fahri tidak bersedia membacakan, dia meminta diberi izin membacakan isi suratnya.
“Sesuai tatib dan UU MD3, maka kami meminta surat itu dibacakan hari ini. Suratnya sudah ada pimpinan, saya pegang tanda terimanya. Kalau tidak berkenan bacakan, izinkan saya bacakan isi suratnya,” kata Fayakhun.
Tapi, Fahri Hamzah kukuh tidak bisa dibacakan. Untuk menjaga jalannya sidang, Fahri meminta agar sidang dilanjutkan dulu dengan pembacaan pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto.
“Maaf Pak ya, tadi sudah disampaikan prosesnya, jadi tidak bisa. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena suratnya belum ada. Sebaiknya kita dengar dulu pidato Ketua DPR, nanti kalau mau interupsi silakan,” pungkasnya. Sidang kemudian dilanjutkan kembali sesuai jadwal.
Politikus Partai Golkar, yang juga anggota DPR asal Sumut, Meutya Hafid, meminta koleganya tak membawa persoalan internal partai ke sidang paripurna DPR. Menurut Meutya, seharusnya anggota Fraksi Partai Golkar tak dipaksa memilih menjadi bagian dari kubu Aburizal atau Agung. “Permasalahan ini sudah membuat kader Golkar khawatir,” kata Meutya, Senin (23/3).
Dia menuturkan tak elegan membawa persoalan ini ke paripurna. Menurut dia, mayoritas anggota Fraksi Golkar taat pada asas dan garis partai. “Tidak pada perseorangan atau sosok,” ujarnya.
Meutya mengaku tak ingin terlibat jauh dalam polemik kepengurusan yang melibatkan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Menurut dia, seharusnya kader Golkar mengikuti garis partai yang memiliki dasar hukum. “Kami masuk politik untuk bekerja, bukan bekerja untuk berpolitik,” ucapnya.
Menurut anggota Komisi Pertahanan ini, Mahkamah Partai Golkar sudah memberikan waktu transisi hingga 2016. Dia menyarankan pihak-pihak yang bertikai saat ini tak lagi maju dalam Munas Golkar mendatang. “Biarkan kader muda yang maju, sehingga mendorong regenerasi di Golkar,” kata Meutya. (bbs/fat/jpnn/val)