JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melebar ke tingkat daerah. Kubu Suryadharma Ali dengan Sekjennya, Syaifullah Tamliha memecat sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), termasuk Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nursal.
Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) membenarkan pihaknya telah memecat 9 ketua DPW. SDA menyatakan bahwa pemecatan itu sebagai konsekuensi persekongkolan mereka dengan kubu Romahurmuziy (Romi).
“(Pemecatan) Itu konsekuensi dari persekongkolan, saudara Romahurmuziy, Imron, dan Suharso sehingga terjadilah peristiwa 9 September (Pemecatan SDA),” ujar SDA di gedung Va Tech di Jalan Talang No 3, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
Selanjutnya dengan nada santai, SDA mengatakan dengan adanya peristiwa 9 September 2014 lalu, berarti sudah dua kali dia dipecat dari partai berlambang Kabah itu. Pemecatan pertama yakni saat 23 April dalam Mukernas di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor itu dinilainya sebagai aksi ilegal.
“(Mukernas) Dirakayasa, penonaktifna saya, dan diangkatnya Imron sebagai Plt Ketua Umum. Alhamdulillah, bisa digagalkan dengan islah,” ujarnya.
Aksi pemecatan oleh kubu SDA ini langsung mendapat tanggapan dari kubu M M Romahurmuziy alias Romy. Romy mengaku sudah mendapat kabar bahwa selain ketua DPW Sumut, yang juga dipecat oleh kubu SDA adalah Ketua DPW Jatim, Kepri, Jambi, Kalbar, Sulsel, Maluku, NTB, NTT dan Sekretaris DPW Bengkulu.
Romy langsung melakukan pembelaan. Menurut dia, langkah pemecatan ini adalah simbol ambisi kuasa serta tidak legal. Pasalnya, menurut Romy yang juga sudah dipecat SDA dari jabatan sekjen PPP itu, surat-surat keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum dalam administrasi negara di Kemenkumham.
“Selain itu, apa yang disebut sebagai surat keputusan tersebut juga bodong berdasarkan AD/ART PPP karena SDA telah diberhentikan pada 9 September yang lalu,” kata Romy kepada Rakyat Merdeka Online (grup POSMETRO MEDAN), kemarin (24/9).
“Hal ini sekali lagi menunjukkan kepemimpinan yang intimidatif dan jauh dari akhlaqul karimah,” tambah Romy.
Ia menyesalkan gaya-gaya kepemimpinan tanpa aturan yang merendahkan derajat PPP sebagai partai politik yang sarat akan sejarah.
Untuk itu, pihaknya akan mengkonsolidasikan diri dalam Rapat Pleno DPP yang digelar Jumat, (26/9) untuk memastikan seluruh komponen DPP berada dalam satu barisan gerakan moral anti kesewenang-wenangan.
“Kepada instansi pemerintah terkait, dimohon mengabaikan segala bentuk ‘pemecatan’ yang dilakukan SDA Cs karena tak pernah ada makna legal-formalnya. Kepada seluruh DPW dan DPC PPP se-Indonesia agar mengabaikan segala surat yang tidak diterbitkan oleh DPP yang absah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekjen M. Romahurmuziy,” demikian pernyataan sikap kubu Romy.
Sebelumnya, SDA dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dalam rapat pimpinan. Kemudian, Emron Pangkapi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP dan dikukuhkan dalam Rapimnas beberapa waktu lalu.
SDA dicopot karena menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 saat dirinya menjabat Menteri Agama.
Tidak terima dipecat dan merasa masih sah sebagai Ketua Umum DPP PPP, SDA membalas sejumlah langkah pengurus DPP yang memberhentikannya. SDA bahkan tidak hanya mencopot jabatan sejumlah pengurus.
Namun juga memberhentikan tiga nama dari keanggotaan PPP. Masing-masing Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy. (sam/rm/bbs)