Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kader PDIP mulai termakan isu adanya upaya terselubung menggeser Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada Kongres PDIP yang akan digelar di Bali, April mendatang. Namun, mereka percaya kalau pun ada, operasi senyap itu pasti gagal.
“Saya meyakini tidak ada upaya itu. Adapun pasti gagal. Sebab sejauh ini natur PDIP saat ini ya Ibu Megawati,” kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (25/3).
Dengan demikian, anggota Komisi I DPR itu meyakini Megawati tetap diberi kepercayaan oleh kader untuk memimpin PDIP.
Terkait adanya ‘silent operation’ untuk menggeser Megawati dari jabatan Ketua Umum dan menggolkan Jokowi sebagai pengganti Megawati, Effendi Simbolon mengatakan kalau kaitan itu dia melihat persoalan secara global, terutama fenomena Jokowi.
Menurut dia fenomena Jokowi yang menjadi presiden dan sebelumnya adalah Gubernur DKI dan Walikota Solo memang sangat luar biasa. Apalagi Jokowi karir politiknya di partai minim.
“Fenomena baru di Amerika Serikat awalnya terjadi di Amerika Serikat yang ditandai Obama diluar dugaan menjadi presiden. Fenomena itu pun terjadi di Indonesia dalam kaitan dengan Jokowi,” ujar Effendi.
Dengan pemunculan fenomena Jokowi tersebut menurut mantan wakil Ketua Komisi VII DPR ini memunculkan semangat baru dan kekuatan partai dianggapi tidak menjadi kekuatan tunggal lagi.
“Nah pemunculan isu soal adanya upaya Jokowi merebut kursi ketua umum dimainkan,” katanya.
Namun ketika didesak siapa yang merancang operasi itu, Effendi mengatakan bisa saja dilakukan oleh kader partai yang menjadi remaja nakal dengan memanfaatkan fenomena Jokowi tersebut.
“Mereka mendrive isu itu. Tapi saya yakin upaya itu gagal,” kata Effendi lagi.
Di lain pihak, penggalangan opini dan operasi senyap yang dilakukan tim siluman Jokowi untuk merebut PDIP diyakini akan gagal. Kongres banteng moncong putih 9 April nanti di Bali pun akan menetapkan Megawati Seokarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
“Tidaklah mudah menggoyang Megawati dari posisi orang nomor satu di PDIP. Sampai saat ini dari pengamatan dan penelitian kami hampir 91 persen kader PDIP kecewa dengan Jokowi,” kata Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, kemarin.
Menurut dia kekecewaan kader PDIP terhadap Jokowi muncul karena dianggap kurang mengakomodir kader PDIP di pemerintahan. Bukan hanya itu, Jokowi makin menjaga jarak dengan PDIP setelah dilantik jadi Presiden.
“Kader PDIP juga menilai banyak kebijakan Jokowi yang melenceng dari garis partai, semangat Trisakti dan Nawacita. Jokowi dianggap tidak berpihak pada wong cilik,” papar Fahmi.
Operasi senyap tim siluman Jokowi antara lain dilakukan melalui penggalangan opini dan survei yang seolah-olah menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai tokoh yang layak dan diinginkan publik memimpin PDIP. Ini dilakukan untuk mengubah pandangan kader PDIP pemilik suara dalam kongres nanti.
Operasi senyap juga dilakukan oleh tim siluman Jokowi dengan mempengaruhi pimpinan PDIP di daerah agar mereka mendukung Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP pada Kongres nanti dengan iming-iming dimajukan sebagai calon kepala daerah.
Karena itulah, kata Fahmi, Megawati harus waspada terhadap manuver tim siluman Jokowi. Untuk menjaga kongres tidak gaduh dan memutuskan Megawati sebagai orang nomor satu di PDIP maka sebaiknya Jokowi tidak diundang ke kongres. Apalagi Jokowi juga tidak punya hak suara dalam memilih Ketua Umum PDIP.
“Dan Megawati juga sebaiknya mulai memunculkan lebih banyak lagi trah Sukarno seperti Puti Guntur Soekarnoputra dan Prananda Prabowo dalam jajaran elite PDI Perjuangan untuk mulai berkecimpung secara aktif,” tukas Fahmi.
Pengamat politik Teguh Santosa mengakui keinginan dan dorongan untuk mencari tokoh alternatif memimpin PDIP sempat mencuat dari internal maupun eksternal partai tersebut.
Namun faktanya, tidak ada tokoh muda partai berlambang banteng itu yang memiliki kualitas seperti yang dimiliki Megawati Soekarnoputri. Bahkan, setengahnya saja pun tidak ada.
“Tapi ternyata memang belum ada tokoh PDIP sekaliber Mega,” ujarnya, Rabu (25/3).
Menurut Teguh, suka atau tidak suka, Megawati masih merupakan tokoh sentral PDIP. Kemampuan Megawati memimpin dan mengelola PDIP sudah teruji. “Kini PDIP tampil sebagai parpol terkuat di Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, dia mengingatkan, wacana pencalonan Joko Widodo sebagai ketua umum PDIP agar dihentikan karena akan merugikan PDIP dan saat bersamaan mengganggu konsentrasi pemerintahan.
“Berbagai pihak di internal PDIP sebaiknya menghentikan upaya membenturkan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri,” imbuhnya.
Wacana Jokowi sebaiknya memimpin PDIP ini berhembus semakin kencang setelah Poltracking merilis hasil survei pakar dan opinion leader bahwa Presiden RI tersebut paling direkomendasikan untuk menggantikan Megawati.
“Adapun pihak lain di luar PDIP harus menahan diri, tidak memanfaatkan situasi internal PDIP untuk kepentingan politik sempit mereka,” sambung Teguh yang juga dosen Universitas Bung Karno, UIN Jakarta, dan London School of Public Relation (LSPR) ini.
Pasalnya, menggantikan Mega di saat situasi internal dan regenerasi di tubuh PDIP belum matang, hanya akan mengganggu keutuhan partai dan melahirkan perpecahan yang bisa jadi tidak terselamatkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga harus diberi kesempatan menjalankan pemerintahan dengan fokus. Banyak persoalan besar yang sedang dihadapi pemerintahan Jokowi. Menarik Jokowi ke arena pertarungan di tubuh PDIP bisa merusak semua upaya itu.
“Keliru besar apabila ada yang mengatakan bahwa Jokowi harus menguasai PDIP agar pemerintahannya kuat,” tekannya.
Sebab, satu-satunya syarat agar pemerintahan Jokowi kuat adalah komitmen dan keberpihakan pada rakyat Indonesia. Program pembangunan yang otentik untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat, itulah yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi agar bisa bertahan.
“Tanpa itu, berapa banyak pun partai politik yang dikuasai Jokowi akan terasa sia-sia,” tegasnya lagi.
Makanya, dia kembali mengajak semua pihak memandang PDIP, Megawati dan Jokowi sebagai aset penting bangsa dan negara ini. “Jangan benturkan mereka,” pungkas Teguh. (bbs/jpnn/val)