SUMUTPOS.CO – Kampanye nasional Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini. Semua peserta Pemilu, dipersilakan meyakinkan publik untuk memilihnya. Sebagai bekal menciptakan kampanye berintegritas, kemarin semua pasangan calon (paslon) calon presiden/wakil presiden dan 18 partai politik menandatangi Pemilu damai di halaman KPU RI Jakarta.
SELAIN itu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta yang dihadiri semua partai dan paslon capres/cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap, pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, jika dalam waktu yang tidak lama pasca Pemilu 2024, ada Pilkada.
Konstelasi Pilkada, akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. “Kalau dalam Pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah,” ujarnya di Kantor KPU RI.
Dengan demikian, peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di Pilpres berbeda, bukan tidak mungkin di Pilkada akan banyak kesamaan. “Lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada,” imbuhnya.
Pun sama halnya di level Pilpres, Hasyim mengingatkan jika para calon presiden dan wakil presiden bersahabat semua. Bahkan dalam koalisi maupun kabinet yang sama dalam satu periode yang sama. “Sindir menyindir juga saya kira pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing,” jelasnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dirinya mempersilahkan peserta Pemilu kampanye seluas-luasnya. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan.
Jika terjadi pelanggaran, Bagja menegaskan tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya untuk mencegah pelanggaran. “Tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir,” ujarnya.
Soal kerawanan, Bagja menyebut semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Bawaslu sendiri, sudah melakulan pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta. “Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika basecamp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat,” ungkapnya.
Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga di MK urusan sengketa hasil. “Jadi kerawanannya pasti akan lebih banyak di Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi tersebut. Namun dia berharap, komitmen netralitas tidak hanya di atas kertas, melainkan harus terimplementasi dalam perilaku. “Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata kata yang sudah kita tanda tangani,” ujarnya.
Dia menuturkan, deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan. “Kami sangat percaya seluruh penyelenggara Pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menambahkan, deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan nanti. “Integritas bukan dinilai dari pakta yang di tandatangani, tapi deri peristiwa di lapangan,” ujarnya.
Anies menambahkan, isu netralitas harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum digelar. Hal itu, menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar Pemilu. “Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat pd penyelenggara,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kecurigaan tersebut bisa diredam hanya dengan praktik Pemilu yang jujur dan adil. “Kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga bersama,” kata Anies.
Calon nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu ingin pemenang Pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. “Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang,” ujarnya.
Prabowo, bersama Gibran dan Tim Kampanye Nasional berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu sesuai aturan. “Kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Sementara Polri telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pengamanan masa kampanye. Dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024 keamanan masa kampanye akan dijaga. Netralitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan dipegang teguh.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sejak 19 Oktober 2023 Polri telah menggelar Operasi Mantap Brata dengan jumlah personel Polri 434.197 personel. “Dari opsus pusat hingga 34 polda. Kakau pusat ada 9 satgas,” terangnya.
Pemetaan terhadap kerawanan Pemilu juga telah dilakukan. Baik berdasarkan pemetaan Bawaslu atau pun internal Polri. “Dengan pemetaan kerawanan, bisa dilakukan prediksi dan antisipasi,” jelasnya.
Setidaknya ada empat kerawanan Pemilu yang potensial terjadi, yakni cuaca ekstrem berupa hujan, distribusi logistik, kemacetan arus lalu lintas dan penyebaran hoax. Semua itu telah disiapkan antisipasinya. “Kalau untuk penyebaran hoax dilakukan patroli siber,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurutnya, terdapat juga patroli dialogis sebagai upaya preemtif dan preventif. Sehingga, bisa mencegah penyebaran hoax dan provokatif. “Agar tidak mempengaruhi keamanan Pemilu 2024,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan beberapa imbauan menyambut masa kampanye kali ini. Kepada masyarakat, dia mengimbau jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang bisa membelah persatuan bangsa.
“Isu-isu (bersifat) disinformasi, hoax, yang pasti (muncul) ketika mengadakan Pemilu. Selalu ada,” kata Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Bratislava, Slovakia (26/11) malam waktu Jakarta. Dia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima informasi terkait Pemilu yang beredar. Baik itu di media masa maupun media sosial.
Ma’ruf mengingatkan posisi masyarakat adalah memilih nama-nama yang sudah ada. Penentuan nama yang dipilih, adalah kewenangan dari partai politik atau gabungan partai politik. Dia kembali mengingatkan masyarakat jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.
Perbedaan pilihan baginya adalah hal biasa. Calonnya pasti ada banyak untuk dipilih. “Kalau cuma satu, bukan pemilihan,” katanya di depan ratusan WNI yang tinggal di Slovakia dan beberapa negara sekitarnya. Dia mendapatkan informasi pada Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi WNI di Slovakia 60 persen. Untuk Pemilu 2024 Ma’ruf berharap bisa naik jadi 90 persen atau lebih.
Kepada para kontestan atau pengurus partai politik, Ma’ruf berperan supaya menaati aturan yang berlaku. Jangan sampai justru melakukan tindakan yang memicu keterbelahan di tengah masyarakat. Para kandidat maupun pendukungnya, dipersilahkan untuk unjuk gigi lewat tawaran program masing-masing. Tanpa harus menyerang kandidat lainnya.
Untuk penyelenggara penilu, mulai dari KPU pusat sampai ke daerah hingga aparat negara lainnya, Ma’ruf menekankan harus bersikap adil. Swlain itu jiga netral. “Baik itu aparat keamanan, ASN, semuanya,” katanya.
Mantan ketua MUI itu menyampaikan, Desember nanti seluruh gubernur diisi oleh pejabat sementara atau Pj. Kepada para Pj gubernur juga harus netral. Tidak boleh memihak calon maupun partai politik manapun.
Penyelenggara Pemilu maupun aparat harus netral, karena aturannya sudah demikian. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kontestan. Seluruh pihak perlu menegakkan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Ini penting untuk legitimasi hasilnya Pemilu nanti.
Menurut Ma’ruf, jika masyarakat menilai Pemilu tidak jujur dan adil, maka kualitas demokrasi akan rusak. “Dianggap cacat lah. Itu bisa, nanti menjadi permasalahan legitimasi,” jelasnya. Jadi pelaksanaan Pemilu harus bagus secara prosedur, baik secara substansi, dan juga mendapatkan legitimasi. (far/mia/wan/jpg)