Ketua YAPB, Tommy Soeharto hendak mendonorkan darahnya di Museum Pembela Tanah Air (PETA), Jalan Sudirman, Bogor Tengah, Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan biaya pendaftaran calon ketua umum untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebesar Rp1 miliar, dari total estimasi anggaran Munaslub yang berkisar Rp50 miliar. Ketua Steering Committee Munaslub Nurdin Halid memaparkan pembiayaan Munaslub ditanggung secara gotong royong melalui tiga unsur yakni panitia, kader, dan calon ketua umum.
Untuk calon ketua umum, kata dia, dibebankan melalui biaya pendaftaran. Angka Rp1 miliar, kata dia, merupakan alternatif usulan dari SC yang kemudian dibawa dalam rapat pleno.
“Uang pendaftaran, filosofinya SC itu bukan cari sumbangan dana, tetapi exercise yang terkait dengan aturan dan mengurangi politik uang,” kata Nurdin dalam rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (28/4).
Sebab selama ini, kata Nurdin yang mewakili SC, memandang politik uang terjadi saat calon ketua umum membiayai uang saku dan transportasi peserta dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat satu maupun dua. Nurdin menjelaskan, biaya ini akan diwajibkan saat calon ketua umum telah lolos proses verifikasi pendaftaran dan disahkan sebagai bakal calon. Pendaftaran bagi calon ketua umum akan mulai dibuka pada 3 Mei pekan depan.
Sehingga, Wakil Ketua Umum Golkar ini juga mengharapkan dengan pembiayaan ini, maka calon ketua umum yang tidak memiliki finansial kuat dapat ikut berkontestasi dalam Munaslub.
Hingga kini, sejumlah nama telah mendeklarasikan diri maju dalam bursa pemilihan ketua umum partai yang tersohor dengan warna kuning itu. Isu yang pernah berkembang muncul lagi, menyebut Tommy Soeharto juga ikut nyalon.
Menjawab hal ini, Nurdin mengaku belum mengetahuinya. Namun, peluang Tommy bertarung di Munaslub terbuka lebar.
“Tidak tahu. Tidak ada halangan. Pak Tommy kan sudah pernah maju di Munas Riau dan lolos,” kata Nurdin Halid di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4).
Nurdin menyebutkan, Tommy bisa saja kembali maju dalam pemilihan ketum mendatang. Sebab, semua kader partai beringin yang memenuhi ketentuan sesuai AD/ART punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan.
Beberapa nama caketum Golkar yang sudah muncul antara lain Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto. Kemudian ada Aziz Syamsuddin, Idrus Marham hingga Priyo Budi Santoso.
Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dan Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia sempat mempertanyakan dasar dari ditariknya biaya pendaftaran bagi para calon ketua umum.
Meski demikian, setelah Nurdin memberi penjelasan kembali bahwa tujuan penarikan biaya dari calon ketua umum untuk menghindari politik uang, rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie, secara aklamasi sepakat dan menetapkannya.
“Pembiayaan Munaslub, DPP ikut, anggota ikut, semua berikan sumbangan. Caketum Rp1 miliar,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal.
Selain itu, Ical berkata alokasi anggaran uang saku untuk peserta dari Dewan Pimpinan Daerah yang menelan biaya sebesar Rp16,25 miliar dihapuskan. Sebagai gantinya, uang transportasi bagi peserta yang berada jauh dari lokasi Munaslub akan ditambah.
Rapat pleno juga menetapkan tanggal pelaksanaan Munaslub adalah 23-26 Mei di Nusa Dua Bali. Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Munaslub.
Politikus senior Partai Golkar Mahadi Sinambela mengatakan, partai berlambang pohon beringin tersebut tidak lagi bisa dipimpin dengan pendekatan matriks.
Karena itu sangat penting ketua umum Golkar mendatang harus merupakan figur yang dapat mempersatukan. Sehingga semua elemen dalam tubuh Golkar dapat berpartisipasi secara maksimal, membawa partai kembali menjadi pemenang pemilu.
“Pendekatan matriks itu seperti perusahaan. Di mana misalnya antara bagian produksi dan pemasaran tidak saling tahu. Di partai, semua harus berpartisipasi,” ujar Mahadi dalam silaturahmi pengurus Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara dengan bakal calon Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Kamis (28/4).
Menurut Mahadi, langkah mengutamakan partisipasi terbukti cukup berhasil dilakukan sesepuh Partai Golkar Akbar Tandjung, saat memimpin Golkar di masa-masa reformasi.
Sehingga Golkar yang saat itu dihujat sebagian masyarakat tetap mampu dapat bangkit berdiri. Bahkan mampu menjadi peraih suara terbanyak pada pemilu 2004.
“Parpol itu tidak bisa memakai rumus duga-duga. Dulu itu bahkan rapat digelar sampai jam 3 pagi, demi menampung aspirasi dan denyut kader. Jadi pengambilan keputusan tidak bisa hanya dilakukan di gedung tinggi oleh hanya 5-6 orang dan yang lain tak tahu,” ujarnya. (bbs)