Site icon SumutPos

Surat Suara Pemilih Dilindungi Microtext

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan akan menggunakan metode penanda keaslian surat suara dalam bentuk microtext. Tingkat keamanan cenderung sama dengan pilihan penanda lain yakni seperti security paper, security printing atau hologram. Dari segi harga, penanda microtext akan lebih murah dibandingkan mekanisme yang lain.

“Untuk surat suara memang yang lebih murah dalam bentuk microtext, karena itu tidak menambah banyak biaya lagi. Microtext itu juga nanti diblok hanya KPU yang tahu. Belum tentu nanti tulisannya ‘Komisi Pemilihan Umum’. Teksnya nanti hanya diketahui oleh KPU,” ujarnya di Kantor KPU, kemarin.

Ditambahkan Husni, KPU pada prinsipnya dalam membuat kebijakan harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Efisien tanpa memperhitungkan efektifitas, ataupun sebaliknya pasti akan menyebabkan kebijakan tersebut nantinya akan dikoreksi.
“Jadi nanti kita akan cari pilihan, mana yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR muncul beberapa gagasan untuk penanda keaslian surat suara. Selain microtext, usulan lainnya adalah security paper, security printing, dan hologram.

Komisioner KPU, Ida Budhiati juga sebelumnya mengatakan bahwa kertas dengan security paper lebih sulit dipalsukan namun perlu waktu lama dalam proses pencetakannya.

Selain itu, proses cetak security paper pun harus disertai dengan izin dari Badan Intelijen Nasional (BIN), dimana kertas jenis tersebut sangat mahal.
Sedangkan kelemahan penanda security printing diperlukan alat khusus untuk memeriksa keasliannya. Sementara penanda hologram terlalu mudah untuk dikenali.

Terkait logistik, KPU menargetkan akhir bulan Agustus 2013 sudah melakukan pra-kualifikasi lelang untuk logistik pemilu. Sementara itu peraturan KPU (PKPU) terkait logistik yang menaungi aktivitas itu segera disahkan.

“Kemarin terakhir kami diskusikan dengan Komisi II itu menyangkut tentang Peraturan KPU soal logistik dan itu sudah disepakati di pleno dan dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. Husni mengatakan, KPU menargetkan Agustus sesuai tahapan, KPU akan memulai proses  pra-kualifikasi untuk lelang logistik Pemilu. Lelang logistik ditargetkan akan tuntas di akhir tahun 2013. (gil/jpnn)

Exit mobile version