Presiden Soroti APBD Medan yang Mengendap di Bank, Jokowi Sebut Rp1,8 T, Bobby Bilang Rp1,6 T

Metropolis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menyoroti APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank sebesar Rp1,8 triliun. Jokowi pun meminta Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggunakan angaran tersebut.

Muhammad Bobby Afif Nasution.

Menanggapi teguran presiden itu, Bobby membenarkannya. Namun terkait jumlahnya, menurut Bobby, jumlah APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank bukanlah Rp1,8 triliun seperti yang disampaikan mertuanya itu, melainkan Rp1,6 triliun.


“Itu sebenarnya jumlahnya Rp1,6 triliun, karena memang yang saya lihat di situ datanya beda-beda sedikit saja,” kata Bobby kepada wartawan, Jumat (17/9).

Bobby pun menjelaskan alasan APBD Medan yang masih mengendap di bank, yakni karena masih banyaknya kegiatan di Pemko Medan yang dalam proses pengerjaan. “Kalau ditanya kenapa, apakah serapannya kurang atau seperti apa? Nah, ini kegiatannya lagi berjalan, memang banyak kegiatan sudah berjalan tapi belum selesai,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Bobby, banyak biaya operasional untuk kegiatan di seluruh OPD di Pemko Medan yang masih belum dibayarkan karena belum selesai pengerjaannya. Akibat belum selesai pengerjaan, maka Pemko Medan pun belum melakukan pembayaran. “Jadi kalau belum selesai, belum ada pembayaran. Nanti kalau sudah selesai, baru ada pembayaran,” katanya.

Diterangkan Bobby, dari Rp1,6 triliun APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank, ada juga kegiatan yang masih berjalan dan ada juga yang belum dilaksanakan sama sekali. “Yang paling penting itu adalah dari anggaran yang disampaikan yang ada di bank, dari Rp1,6 triliun itu ada beberapa proyek yang sudah selesai tapi belum dibayarkan, tapi ada beberapa projeknya yang memang belum berjalan,” jelasnya.

Hanya saja, Bobby tidak menjelaskan secara rinci, terkait kegiatan apa-apa saja yang belum berjalan dan belum dibayarkan oleh Pemko Medan. “Ini lagi kita petakan, tentunya uang yang ada di sini untuk menggerakkan ekonomi. Peran APBD sangat penting di tengah pandemi Covid-19, ini sebisa mungkin kami gunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara, termasuk menantunya sendiri, Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait serapan APBD yang terbilang rendah. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Sumut di rumah dinas Gubernur Sumut, Kamis (16/9).

Jokowi awalnya berbicara soal pertumbuhan ekonomi di Sumut di angka 4,94 persen. Setelah itu, Jokowi berbicara soal angka inflasi Sumut yang di atas nasional.

“Di Sumut hati-hati, pertumbuhan ekonomi di 4,95, berarti di bawah nasional, nasional 7,30. Inflasi sudah di atas nasional. Kita 1,5, inflasi di sini 2,1 persen. Hati-hati dengan inflasi. Artinya, ada barang-barang yang akan naik harganya di Sumatera Utara,” kata Jokowi di.

Jokowi mengingatkan angka pertumbuhan ekonomi di Sumut bisa turun jika Covid-19 tidak dapat dikendalikan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, kata Jokowi, yang harus dilakukan adalah realisasi APBD. “Realisasi APBD di Sumut 55,2 persen. Yang paling rendah di Mandailing Natal, 28 persen, hati-hati,” ucap Jokowi.

Jokowi kemudian berbicara soal APBD yang masih tersimpan di bank. Jokowi menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution karena APBD yang tersimpan di bank mencapai Rp 1,8 triliun. “APBD (Sumut) di bank Rp1,3 triliun, yang terbesar Medan, sudah dicek. Yang bagus APBD realisasi investasi (Sumut) Rp4,1 triliun dan PMDN 9,9. Cek betul angka-angka ini. Saya dapat data dari Menteri Keuangan, nggak akan meleset. Segera lakukan realisasi, serapan anggaran secepatnya, sehingga memudahkan ekonomi di daerah,” jelasnya.

Jokowi kembali mengingatkan untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ekonomi daerah. Dia mengingatkan kondisi pandemi saat ini tidak sama dengan kondisi saat belum ada pandemi. “Jangan seperti tahun-tahun normal. Ini adalah dua tahun ini, tahun 2020 dan 2021 tahun, yang tidak normal,” terang Jokowi.

Sebagai informasi, daerah dengan jumlah ABPD tersimpan di bank paling tinggi adalah Medan dengan Rp1,8 triliun, Deliserdang dengan Rp637 miliar, Tapanuli Utara dengan Rp603 miliar. Dilanjutkan Labuhanbatu dengan Rp503 miliar, Nias Rp466 miliar, dan Toba Rp417 miliar.

Gubsu Minta Segera Dibelanjakan

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta seluruh kepala daerah mempercepat serapan anggaran kepada masyarakat, mengingat pelaksanaan APBD akan masuk periode terakhir atau triwulan IV tahun ini. “Gubsu meminta kepada bupati/wali kota agar segera mengoptimalkan anggaran masing-masing daerahnya, karena salah satu yang berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat adalah mengalirnya dana pemerintah melalui berbagai program,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar menjawab Sumut Pos, Jumat (17/9).

Instruksi Gubsu ini, menurut Irman, senafas dengan kemauan Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada bupati/wali kota dan Forkopimda se-Provinsi Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Kamis (16/9) sore. Termasuk persoalan endapan dana APBD milik pemerintah kabupaten/kota di bank, seperti yang diungkap presiden. “Gubsu juga sudah meminta lakukan (serapan anggaran di bank) itu dan optimalkan namun tetap mengikuti peraturan yang ada,” katanya.

Irman menambahkan, dorongan sekaitan serapan anggaran seluruh pemda di Sumut ini, kerap disampaikan Gubernur Edy saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten dan kota, belum lama ini. Seperti saat berada di Kota Tanjung Balai. “Bapak gubernur sampaikan waktu itu agar Pemko Tanjung Balai mempercepat proses tender dan menjalankan program-programnya, terutama program pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Bahkan saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada dan Ellya Rosa Siregar, sambung Irman, dalam amanatnya gubernur meminta pasangan kepala daerah baru tersebut segera menggenjot serapan anggaran yang masih sangat rendah sekali. “Beliau ingatkan bahwa penyerapan anggaran akan berdampak terhadap inflasi di suatu daerah. Apalagi selama pandemi Covid-19, pemerintah praktis hanya mengandalkan dana APBD dan APBN untuk pembangunan,” pungkasnya. (map/prn)

loading...