Memiliki Daging Sapi Bisa Dihukum Lima Tahun di India

SUMUTPOS.CO- Aliansi partai-partai nasionalis Hindu yang berkuasa di negara bagian Maharashtra, di India barat, memberlakukan aturan yang sangat ketat tentang larangan daging sapi. Berdasarkan peraturan ini, siapa pun yang memiliki daging sapi bisa dihukum lima tahun penjara. Sanksi berat tersebut bisa diterapkan setelah pemerintah negara bagian menghidupkan kembali undang-undang yang disahkan 19 tahun silam, yang […]

Lanjutkan..

Suku Kanibal Ini Diasingkan dan Paling Ditakuti

SUMUTPOS.CO – Ada banyak sekali suku-suku di dunia ini, yang masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Di Indonesia sendiri, banyak sekali suku-suku yang tersebar di seluruh provinsi, yang mempunyao kebudayaan yang unik. Ambil contoh suku Badui, yang masih enggan untuk melek teknologi, dan masih mengandalkan alam di kesehariannya. Ada juga di Toraja, yang mempunyai ciri khas pemakaman […]

Lanjutkan..

India Blokir Siaran Wawancara dengan Terpidana Mati Pemerkosaan

SUMUTPOS.CO- Polisi di India melakukan perintah pengadilan untuk memblokir acara siaran yang berisi wawancara dengan salah seorang terpidana mati kasus pemerkosaan di Delhi. Pengadilan Delhi juga memerintahkan untuk mencegah beredarnya publikasi wawancara, yang telah memicu kemarahan banyak orang di India. Hal ini muncul setelah pemerintah menuntut penjelasan dari para pejabat lembaga pemasyarakatan tentang bagaimana pembuat […]

Lanjutkan..

Memiliki Daging Sapi Bisa Dihukum Lima Tahun di India

SUMUTPOS.CO – Aliansi partai-partai nasionalis Hindu yang berkuasa di negara bagian Maharashtra, di India barat, memberlakukan aturan yang sangat ketat tentang larangan daging sapi. Berdasarkan peraturan ini, siapa pun yang memiliki daging sapi bisa dihukum lima tahun penjara. Sanksi berat tersebut bisa diterapkan setelah pemerintah negara bagian menghidupkan kembali undang-undang yang disahkan 19 tahun silam, […]

Lanjutkan..

Pakai Email Pribadi, Hillary Clinton Mungkin Melanggar Aturan

SUMUTPOS.CO – Penggunaan email pribadi oleh Hillary Clinton saat melakukan tugas sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat sedang dikaji karena kemungkinan melanggar peraturan. Dari tahun 2009 hingga 2013, Clinton tidak memiliki email resmi pemerintah, seperti disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada koran The New York Times. Undang-undang Pencatatan Federal mengharuskan email-email disimpan karena korespondensi pejabat […]

Lanjutkan..