Soal Pengisian Pejabat Defenitif Pemprov Sumut, Lagi-lagi Tunggu Izin KASN

Metropolis
Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Sekdaprov Sumut R Sabrina.

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, hingga kini belum dapat melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kembali. Persoalannya, lagi-lagi belum mendapat rekomendasi atau izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kemen PAN-RBn

“Saat ini sedang dalam proses untuk kembali melakukan asesmen. Doakan sesegera mungkin seleksi bisa dilaksanakan untuk mengisi jabatan tersebut. Doakan kami juga agar segera mendapat figur yang tepat untuk mengisi kekosongan ini,” ungkap Sekdaprov Sumut R Sabrina.


Itu disampaikannya saat menjadi narasumber web seminar (webinar) yang diinisiasi DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), dengan tema ‘Mencari Pejabat Eselon II yang Profesional dalam Visi Sumut Bermartabat’, Jumat (24/7) lalu.

“Pelaksana tugas ini hampir sama dengan pejabat definitif, dan yang menjadi Plt juga dilihat sepak terjang dan kemampuannya, tidak sembarang,” sambung Sabrina.

Menurut Sabrina, pejabat eselon II harus memiliki sifat profesionalisme. Seorang profesional harus mempunyai keahlian, objektif dan memiliki semangat pengabdian. Juga harus memiliki 3 hal pokok, yakni skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan), dan attitude (sikap).

“Sampai saat ini, kami terus mendorong agar para pejabat eselon II senantiasa mampu melahirkan kreativitas dan inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Adapun narasumber lain dalam webinar itu, yakni Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, Dekan Fisipol USU Muryanto Amin, dan Ketua DPD LPKAN Rafriandi Nasution.

Menurut Hendro, pihaknya bisa memahami adanya sejumlah OPD Pemprov Sumut yang dipimpin Plt. Bahkan hal tersebut, kata dia, sudah tepat untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Pemprov Sumut sebenarnya tidak menginginkan rangkap jabatan, namun itulah langkah tepat yang sudah diambil untuk mengisi kekosongan,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan, belum semua ASN satu visi dan misi dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta gaya inovatif dari ASN belum terasa untuk melakukan perbaikan. Karena itu, dia mengajak agar para ASN terus dipacu lagi untuk dapat melahirkan kreativitas.

“Sebenarnya di zaman Pak Edy Rahmayadi dan Bu Sekda Sabrina ini, sedang dilakukan kegiatan untuk memacu kreativitas guna melahirkan ASN yang bermartabat,” imbuh Hendro.

Muryanto Amin menyampaikan, selain kreativitas, para ASN juga harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, satu di antaranya dengan memanfaatkan big data analytics.

“Tidak bisa lagi kepala biro tidak mengetahui big data analytics, karena berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam memberikan izin aplikasi online, kita harus mempertimbangkan pergerakan ekonomi yang akan terjadi, sehingga efektivitas kebijakan terasa pada masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan Rafriandi Nasution, berharap agar pada lelang jabatan yang akan dilaksanakan perlu adanya terobosan-terobosan baru.

“Misalkan bila sudah didapati 5 besar nama, para calon mengungkapkan visi misi mereka pada acara webinar, sehingga masyarakat juga mengetahuinya,” harapnya.

Dia menambahkan, ASN harus senantiasa meningkatkan kompetensi, inovasi dan pelayanan prima untuk publik.

“Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja di jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan,” pungkas Rafriandi. (prn/saz)

loading...