Kesbang Pol dan Linmas Sumut Gelar Pendidikan Politik Bagi Ormas Wanita
Perempuan memiliki peran untuk membangun, memperkuat dan meningkatkan wawasan guna memajukan organisasi, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan di Sumut.
DEMIKIAN ungkapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas) Sumut Drs H Eddy Syofian MAP saat membuka kegiatan Pendidikan Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Wanita se-Sumut di Hotel Grand Kanaya Medan, Senin (12/11) lalu.
Menurut Eddy, melalui pendidikan politik bagi perempuan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi rakyat untuk mengisi pembangunan dan terwujudnya budaya politik demokrasi yang tercermin dalam prilaku politik yang dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa.
‘’Semuanya diarahkan kepada tercapainya tujuan akhir berupa terwujudnya sistem politik nasional yang demokratis dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai,’’ katanya.
Ia optimis adanya peningkatan terhadap kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ‘’Di era globalisasi yang sarat dengan daya saing dan tuntutan untuk mengedepankan demokrasi dan pemberdayaan seluruh warga negara,’’ katanya.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Sumut dan Pj Wali Kota Tebing Tinggi ini menambahkan, kaum perempuan tidak boleh buta politik. Untuk itu, 30 persen keterwakilan dalam politik harus dituntut dan diperjuangkan dengan kekompakan kaum perempuan.
‘’Salah satu upaya membangun kualitas kaum perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan agar perempuan tidak hanya sebagai objek dalam perpolitikan melainkan dapat menjadi subjek dalam proses demokrasi,’’ ujar Eddy.
Pemerintah telah memilih untuk menggunakan prinsip community development dalam membangun negeri khususnya Sumut. ‘’Sebuah prinsip yang mengutamakan pendayagunaan dan pembangkitan berbagai komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dan terlibat aktif dalam pembangunan. Melalui forum ini, kemitraan pemerintah dengan ormas wanita menjadi fokus perhatian dan refleksi tentang kondisi kemitraan di Sumut,’’ ungkap Eddy.
Ia berharap pendidikan politik dapat memberi pencerahan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sumut. ‘’Ini dialog intelektual berbagai pihak untuk berbagi rasa, berbagi pikir, berbagi karya dan pengalaman sehingga menghasilkan rumusan kemitraan yang strategis antara pemerintah dengan ormas wanita,’’ tambahnya.
Eddy mengungkapkan, pemerintah menyadari bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan multi stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah antara lain parpol, ormas, LSM dan tokoh masyarakat dan dunia usaha.
Sistem desentralisasi atau otonomi daerah memberikan dampak memberi dalam yang cukup berarti terhadap posisi ormas sebagai elemen penting dari gerakan masyarakat sipil (Civil Society) dengan konsep masyarakat madani. ‘’Dalam masyarakat madani, organisasi wanita bukan lagi objek pasif pembangunan yang hanya pasrah menerima. Organisasi wanita secara aktif turut berperan dalam memberdayakan diri sendiri. Perempuan tak cuma urusi dapur dan kamar mandi saja,’’ ujar Eddy.
Saat menutup acara, Eddy menegaskan membangun proses demokratisasi secara konsisten harus didukung oleh kedewasaan elit politik, ormas, LSM dan tokoh masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif khususnya di Sumut.
Peserta pendidikan politik, sambung Eddy, dapat mengaktualisasikannya tugas sehari-hari dan menggunakannya untuk tukar informasi dan berbagi pengalaman dalam penangangan suatu masalah. (*)