Usai rapat koordinasi bidang ekonomi yang dilakukan secara tertutup Rabu malam (28/11) di Jakartra, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah akan mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter dengan menggunakan dana dari anggaran negara 2013 sekitar Rp 6 triliun.
Kata Jero, tambahan kuota tersebut untuk mengantisipasi tingginya penggunaan BBM bersubsidi hingga akhir 2012.
“Maka harus ada tambahannya, karena itu maka kami rencana nanti sedang atur waktu dengan DPR. Ini yang akan kami ajukan nanti ke Komisi VII untuk persiapan jaga-jaga,” tambahnya. Jero mengatakan keinginannya untuk menambah kuota BBM bersubsidi ini demi kepentingan rakyat. Sebab, bila BBM bersubsidi habis, masyarakat harus beralih ke BBM non subsidi. Padahal, kenyataan di lapangan, masyarakat Indonesia dinilai belum siap untuk beralih ke BBM non subsidi.
“Soal DPR nanti, saya optimis, meski sidang terakhir kurang dari satu hari, DPR semoga bisa menyetujui,” katanya. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang diproduksi dan dijual oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) justru malah melonjak. Sebelumnya, Gaikindo memprediksi penjualan mobil di tahun ini sebesar 940.000 unit mobil dan 9 juta sepeda motor.
“Namun kenyataannya Gaikindo merevisi target penjualan mobil menjadi 1,05 juta mobil dan 8 juta sepeda motor. Ini juga menyebabkan konsumsi BBM melonjak, khususnya BBM subsidi,” tambahnya.
Jero menghitung kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi ini akan merogoh kocek sebesar Rp 6 triliun. Dana ini akan diambilkan dari Kementerian Keuangan. “Kalau soal dana, terserah Menteri Keuangan. Mau diambilkan dari pos mana,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap mengajukan kuota tambahan BBM bersubsidi ke DPR. “Ajukan saja, ajak bicara DPR, ini kan demi kepentingan rakyat juga,” kata Hatta. Soal dana, Hatta akan mempersilahkan ke Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dari pos-pos yang telah disiapkan. Meski APBN 2013 sudah diputuskan oleh DPR, pemerintah masih memiliki opsi untuk merubahnya. “Meski APBN 2013 sudah diketok, kita tidak akan berhenti kalau kuotanya habis,” jelasnya.
Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Karena itu, Pertamina meminta pemerintah menambah jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendesak Pertamina dan BPH Migas untuk menjaga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak tembus 44,4 juta kiloliter hingga akhir tahun nanti.
Karena itu, mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini meminta perusahaan migas plat merah dan BPH Migas melakukan pengendalian BBM subsidi yang lebih ketat.
“BBM kalau sekarang lagi dikendlikan pertamina dan BPH Migas. Kalau di beberapa daerah perlu ada penyesuaian, bisa dilakukan penyesuaian, tapi secara umum kita kehendaki agar kuotanya tetap terkendali,” tegas Agus di sela acara Kompas100 CEO Forum 2012 bertema “CEO Bicara, Kabinet Mendengar: Tumbuh Lebih Tinggi atau Stagnan”, di Jakarta Covention Center, Rabu (28/11).
Agus juga masih belum bisa memastikan berapa dana yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi permintaan Pertamina mendapat tambahan BBM subsidi sebesar 1,2 juta kl. “Jadi yang bisa saya katakan kalau ada policy penyesuaian-penyesuaian itu dimungkinkan. Tapi secara umum harus dikendalikan,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan kuota BBM subsidi tersebut ada di kisaran Rp 4,8 hingga Rp 5 triliun. Dana sebesar inilah yang akan memenuhi tambahan jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. “Itu sekitar 1,2 juta kiloliter, itu artinya kita membutuhkan duit sekitar Rp4,8 hingga Rp5 triliun kalau disparitasnya Rp4 ribu per liter,” kata Satya kepada wartawan, di kompleks DPR, Jakarta.
Bila itu yang terjadi, kata dia, Pertamina melalui pemerintah harus menyampaikan hal ini lagi kepada Komisi VII DPR. Apakah over kuota yang menyebabkan kekurangan jumlah dan kelangkaan BBM subsidi itu diambil dari pos SAL atau defisit anggaran APBN itu semua terserah kepada pemerintah.
“Pemerintah mengambil dari SAL atau dari defisit itu, terserah pemerintah. Kita belum tau, SAL kan dihitung setelah daya serap APBN. Mekanismenya memungkin tetapi harus menyampaikan ke DPR lagi,” jelasnya.
Lanjutnya lagi, apakah permintaan tambahan kuota BBM subsidi disetujui atau tidak itu bukan hal utamanya. Namun, jauh lebih penting pemerintah harus mengajukan terlebih dahulu permohonan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,2 juta kiloliter itu ke DPR. (net/jpnn)