PASCA tewasnya delapan orang warga Myanmar dalam bentrokan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jalan Selebes Medan Belawan, setidaknya 89 pengungsi Rohingya melakukan aksi mogok makan menuntut dipindahkan ke tempat yang kondusif. Sayangnya belum ada titik terang dari permasalahan itu.
“Saat ini tetap kita menenangkan situasi dan kondisi. Kita juga di bantu petugas dari Polres Belawan. Tentu ada langkahlangkah apakah nanti mereka ini akan di pindahkan ke Rudenim lain. Tapi untuk upaya sementara kami menenangkan mereka supaya kondusif,” ujar Kasubbag Bagian Humas dan Laporan Kanwil Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) Sumut, Hasran Sapawi,” Minggu (7/4).
Hasran berpendapat permintaan 89 warga Myanmar itu bukanlah hal yang gampang dilakukan. Tentu harus melalui pengkajian terlebih dahulu. “Bisa saja nanti kita pindahkan mereka, tapi tidak serta merta hari ini atau dalam seketika.
Harus ada pengkajian mendalam. Mereka di pindahkan kemana dan kapan itu. Ini hanya tinggal mennunggu waktu. Tapi yang jelas saat ini keamanan mereka kita jamin terlindungi,” ujarnya.
Dirinya mengatakan pengawalan pun lebih di perketat dengan dibantu personel kepolisian sejak Jumat sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. “Pasca kejadian beberapa upaya telah kami lakukan salah satunya memperketat pengamanan dengan bekerjasama dengan pihak Polres Belawan, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan,” ungkapnya.
Saat di singgung bagaimana dengan delapan jenazah warga Myanmar yang tewas dalam bentrokan Jumat (5/4) dinihari itu dan telah di evakuasi ke RSUD dr Pirngadi Medan, apakah di kembalikan ke negara asalnya? Hasran mengaku belum ada kepastian mengenai itu meski pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.
“Masih dilakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.
Bisa saja di pulangkan ke negara asalnya ataupun di kebumikan di Indonesia. Tapi semuanya tergantung hasil koordinasi itu. Belum ada kepastian untuk itu. Saya juga belum ada mendapatkan informasi apakah mereka sudah turun ke Medan atau belum,” terangnya.
Lantas, apakah nanti pihaknya akan memberlakukan pengklasifikasian warga negara yang bermukim di Rudenim pasca peristiwa berdarah itu? “Tetap akan melihat kondisi kedepan di lapangan. Sampai saat ini saja Rudenim sudah sangat over kapasitas. Petugas kita juga minim, hanya lima orang. Bisa saja dilakukan pemisahan, tapi itu nanti dulu,” urainya.
Disinggung lebih jauh apakah pihaknya berencana memulangkan warga Myanmar tersebut ke negara asalnya, Hasran pun mengaku hal itu bukanlah pekerjaan gampang. “Sebagian mereka yang berada di Rudenim akan dipulangkan atau dicarikan negara lain untuk mereka memperoleh suaka, kita belum bisa berandai-andai sampai keluar negeri. Mungkin masih dalam lingkup Indonesia dan itu masih wacana,” bebernya.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan sinyal tidak akan memenuhi tuntutan 89 warga etnis Rohingnya yang masih ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan.
Juru Bicara Ditjen Imigrasi, Heriyanto, menjelaskan, langkah sudah dipandang cukup dengan memisahkan penghuni Rudenim anak-anak dan perempuan, dengan penghuni laki-laki.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita pisahkan yang anak-anak dan perempuan. Itu dulu langkah yang kita lakukan,” ujar Heriyanto kepada koran ini di Jakarta, kemarin (7/4).
Saat ditanya bahwa mereka melakukan aksi mogok makan hingga tuntutannya agar dipindah dari Rudenim Belawan dituruti, Heriyanto tidak menjawab tegas.
Dia hanya mengatakan bahwa rudenim hanyalah tempat tinggal sementara sembari menunggu proses administrasi.Lantas, langkah selanjutnya diapakan? Apakah akan dideportasi dikembalikan ke negara asalnya? Heriyanto menjawab, bisa saja seperti itu.
“Yang jelas kita masih menunggu koordinasi dengan pihak Kedubes Myanmar,” kata dia.
Bagaimana jika mereka tak mau dideportasi, tapi malah minta suaka? Heriyanto mengatakan, pihak Imigrasi hanya mengurus mengenai tinggal sementara mereka. Masalah suaka, kata dia, menjadi urusan kemenlu.
Sementara, pihak kemenlu sendiri belum berhasil dimintai tanggapan. Saat dihubungi kemarin, ponsel Jubir Kemenlu Michael Tene, aktif tapi tidak mengangkatnya.
(far/sam)