Sejumlah proyek yang sejatinya harus tuntas dikerjakan pada tahun 2023, terpantau masih berjalan. Apalagi proyek tersebut merupakan pengerjaan fisik.
Adapun proyek yang sejatinya harus tuntas pada 2023 namun tetap dikerjakan pada Januari 2024 yakni, rehabilitasi musala di Balai Kota Binjai Binjai, kemudian proyek di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker), proyek trotoar di Binjai Kota hingga proyek drainase di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Binjai Selatan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem penilaian dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilakukan Pemkab Langkat, berjalan ricuh, Kamis (4/1). Adu mulut hingga tegang urat terjadi antara Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni Ginting, dengan Yusril Mahendra, selaku perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Divisi Sipil dan Politik.
DPRD Kabupaten Dairi, akan tentukan 3 nama aparatur sipil negara (ASN) ke Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk diangkat menjadi Penjabat Bupati Dairi.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) tahun anggaran 2024 sudah disampaikan Pemerintah Kota Binjai kepada DPRD. Ranperda APBD Binjai disampaikan Sekretaris Daerah, Irwansyah Nasution melalui Rapat Paripurna DPRD Binjai yang dipimpin Wakil Ketua, Ahmad Azrai, Selasa (21/11/2023).
Sebanyak 9 orang perangkat Desa (Nagori) Sigodang Barat, Kecamatan Pane, resmi membuat surat keberatan yang disampaikan ke Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, dan DPRD Simalungun, Selasa (7/11) lalu. Surat keberatan tersebut, atas sikap Kepala Desa (Pangulu) Sigodang Barat, yang meminta seluruh perangkat desa supaya mengundurkan diri, tanpa memiliki dasar hukum.
Ketua Komisi ll DPRD Nias Barat Martianus Gulo akan panggil semua yang terlibat dalam kegiatan pengerjaan Rumah Sakit Pratama (RS Pratama) Baru Lologolu dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkannya saat diwawancara oleh jurnalis, Senin (13/3).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, mengajukan empat buah rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk dibahas dan disahkan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD).
Keempat Ranperda dimaksud yakni ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), aneka usaha, dan ranperda tentang penataan Desa.Â
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta seluruh anggota DPRD Medan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya program kerja Pemko Medan yang telah disepakati dalam rapat kerja (Raker). Tentunya, pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, taat hukum, dan taat azas untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2023 mendatang.
Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, meresmikan gedung baru Kantor DPRD Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Jumat (7/1) lalu. Peresmian ini dihadiri Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra, beserta wakil ketua, anggota, Wakil Wali Kota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu, Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting, Dandim 0203/Langkat Letkol Wisnu Joko Saputro, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai M Husein Admadja, Sekretaris MUI Kota Binjai, serta seluruh unsur Forkopimda dan pimpinan OPD se-Kota Binjai.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Sebanyak 23 anggota dewan (dua orang tidak hadir) sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 menjadi...
