Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, tindakan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin yang mengurung manusia di kerangkeng di rumahnya, melanggar etika administrasi pemerintahan. Menurut Tito, tindakan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi.
Ada ratusan bahkan ribuan orang pernah merasakan tinggal di kerangkeng milik Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Paringin Angin. Opini positif masyarakat tentang rehabilitasi narkoba dinilai tidak bisa jadi patokan pihak terkait menghentikan pengusutan dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi di Kabupaten Langkat. Mulai dari rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin, kantor bupati, hingga kantor PT Dewa Rencana Peranginangin milik tersangka dugaan suap fee proyek tersebut.
Seorang warga Kabupaten Langkat, Sugito mengaku, sebagai masyarakat Negeri Bertuah, sangat mendukung proses hukum terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PUPR Tahun Anggaran 2021-2022.
BNNP Sumatera Utara (Sumut) melakukan asesmen terhadap sejumlah warga yang di kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. Hasil tes urine tersebut menunjukkan, 7 di antaranya diduga positif narkoba.
KEDATANGAN Komnas HAM ternyata telah diketahui masyarakat sekitar. Tak ayal, warga langsung berkumpul menunggu kedatangan rombongan Komnas HAM dan Kapolda Sumut. Sekira pukul 15.00 WIB, rombongan tiba di lokasi.
HANA (25), istri dari Jefri yang menjalani rehabilitasi narkoba di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin, membantah adanya dugaan perbudakan. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini kian marak di tengah masyarakat, khususnya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Selasa (25/1). Hal ini guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Terbit Rencana.
Polda Sumatera Utara mencatat, terdapat 48 orang yang berada di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Namun setelah keberadaan tempat ilegal ini terbongkar, sebagian penghuninya sudah diambil oleh pihak keluarga.
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, ternyata menggunakan jasa keluarga dan kolega untuk meraup keuntungan dari sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Langkat. Hal ini terungkap dalam pemeriksaan sementara yang dilakukan KPK
