Telat Bayar THR, 3 Sanksi Menanti

Metropolis

Wagubsu Menanti Aturan Khusus Mendagri

Sementara, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Nurhajizah Marpaung menyadari betul kondisi batin para honorer. Dimana setiap tahun, tak pernah dianggarkan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 kepada mereka. Karenanya, saat ini daerah-daerah termasuk Sumut mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar ada aturan khusus untuk alokasi anggaran THR dan gaji 13 bagi honorer.


Desakan kepada Kemendagri itu, diakui Nurhajizah agar pemerintah pusat membuat aturan khusus supaya honorer berhak menerima THR maupun gaji 13. ” Hal ini karena terbentur aturan Kemendagri. Kalau nggak ada dasar hukumnya, kita pun nggak berani. Sebab, selama ini anggarannya dari pusat. Makanya sekarang ini daerah-daerah termasuk Sumut, mendesak ada alokasi THR dan gaji 13 bagi honorer,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (29/5).

Bukan maksud menjanjikan, Pemprovsu saat ini masih berjuang mencari alokasi anggaran untuk pemberian THR dan gaji 13 para honorer. Tapi sekali lagi, tegas Nurhajizah, pihaknya terlebih dahulu menunggu aturan khusus dari Kemendagri sekaitan hal dimaksud. “Saya sudah diskusi dengan Pak Agus (Kepala BPKAD) dan Pak Irman (Kepala Bappeda), agar dilihat lagi alokasi anggaran yang tidak urgen. Mana tau bisa dipending dulu dan kita anggarkan di PAPBD. Sehingga ketika ada aturan khusus dari Mendagri, kita sudah nggak susah lagi cari sumbernya dari mana. Seperti kita tunda pembelian mobil yang memang sebelumnya sudah ada. Namun di APBD kita tidak mengalokasikan untuk itu,” paparnya.

Kondisi saat ini, diakui dia memang sungguh dilematis karena sudah terlalu banyak tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprovsu. Dia berjanji, paska Gubsu Erry Nuradi pulang dari kunjungan kerja luar negeri akan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *