Telat Bayar THR, 3 Sanksi Menanti

Metropolis

“Jangan sampai kita disalahkan ketika membayarkan gaji 13 kepada honorer. Sebab saat ini memang belum ada dasar hukum yang mengatur untuk itu,” tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin juga mengaku, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memutuskan agar pegawai honor diberikan THR. “Enggak ada, enggak ada ketentuannya. Begitu juga di kementerian, kita enggak ada petunjuk atau perintahnya honorer Pemko Medan mendapatkan THR pada tahun ini,” ujar Eldin usai menghadiri Sidang Paripurna Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 DPRD Medan, Senin (28/5) sore.


Disinggung bagaimana untuk tahun depan, Eldin tak mau berandai-andai atau berspekulasi. Ia lebih memilih menunggu arahan pemerintah pusat ketimbang memunculkan terobosan baru. “Nanti kita lihat perintah pusat bagaimana, apa kata mereka pasti kita ikuti,” tegasnya.

Sedangkan mengenai Camat Medan Kota yang menyurati warganya meminta sumbangan untuk THR para honorer di lingkungan Kecamatan Medan Kota, Eldin mengaku sudah memerintahkan camat tersebut untuk menarik surat tersebut. Namun sayangnya, Eldin tak menjelaskan kenapa surat itu ditarik padahal bertujuan membantu pegawai honorer yang tak mendapatkan THR. “Sudah saya suruh tarik suratnya,” tegasnya.

Camat Medan Kota Eddi Mulia Matondang yang dikonfirmasi tak menampik surat bantuan sumbangan yang diedarkannya kepada warga telah ditarik. Pun begitu, Eddi tak membeberkan alasannya kenapa ditarik surat tersebut. “Enggak apa-apa, kita tarik saja,” kata Eddi melalui pesan singkat yang dikirimnya. Sebelumnya, Eddi sudah coba dihubungi tetapi tak mau mengangkat sambungan ponselnya.

Sementara, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, pihaknya tidak mungkin mengubah kebijakan dengan memperbolehkan pemerintah daerah memberi THR kepada honorer menggunakan dana dari APBD. Sebab, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa pihak yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 adalah PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan.

“Kecuali aturannya berubah atau diatur kemudian. Namun, kalaupun itu dilakukan, saya rasa akan menjadi kesulitan tersendiri juga bagi kami. Sebab, karakter honorer di pusat dan daerah itu berbeda,” ujar Syarifuddin kepada JPNN (grup Sumut Pos), Senin (28/5).

Menurut Syarifuddin, di pemerintah pusat ada kecenderungan honorer hanya bersifat sementara. Pegawai honorer diangkat sesuai kebutuhan. Artinya, banyak honorer yang diangkat hanya untuk masa kerja tak lebih dari satu tahun. “Nah, kalau misalnya honorer itu kebutuhannya hanya tiga bulan, maka diangkat hanya tiga bulan. Demikian juga ada yang enam bulan atau sebelas bulan. Jadi, aneh juga kalau tiba-tiba mereka disebut mendapat gaji ke-13 kalau kebutuhannya hanya enam bulan,” beber Syarifuddin. (tau/gir/jpnn/prn/ris)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *