Terima Sertifikat Paripurna SNARS, RSUD dr Pirngadi Medan Harus Jadi yang Terbaik

Metropolis
BERIKAN: Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi, memberikan sertifikat akreditasi paripurna SNARS kepada Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan, Rabu (9/10).
M IDRIS/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, secara resmi kembali meraih akreditasi paripurna Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Perolehan akreditasi tersebut dibuktikan dengan diterimanya sertifikat akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Rabu (9/10).

Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, raihan akreditasi paripurna ini sebenarnya adalah tantangan bagi direksi rumah sakit dan Pemko Medan, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, seluruh komponen yang ada di rumah sakit terus memberikan pelayanan terbaik, karena paripurna adalah akreditasi tertinggi.


“Saya bertanya kepada tim akreditasi, apakah ada bedanya akreditasi paripurna untuk rumah sakit pemerintah dengan akreditasi paripurna untuk rumah sakit swasta? Mereka menjawab, tidak ada bedanya. Jadi, kriteria untuk mendapatkan paripurna adalah nilai minimal 80,” ungkap Wiriya ketika menghadiri acara syukuran keluarga besar RSUD dr Pirngadi Medan, atas penerimaan sertifikat tersebut.

Menurut Wiriya, untuk mendapatkan akreditasi tertinggi itu, tidak main-main. Semua indikator kriteria harus dipenuhi. “Kami berpesan, jangan sampai ada lagi keluhan masyarakat. Nanti masyarakat berbalik bertanya, katanya paripurna, kok pelayanannya masih begini?” pesannya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemko Medan bersama direksi rumah sakit sudah berusaha maksimal agar pasien yang berobat terus meningkat. Namun, karena dulu ada ketentuan dari BPJS Kesehatan, rujukan untuk pasien ke rumah sakit harus berjenjang. Dari Puskemas harus ke rumah sakit Tipe C. Setelah itu, baru bisa ke rumah sakit Tipe B.

“Tapi, saat ini sudah tidak berlaku lagi rujukan berjenjang. Karena BPJS Kesehatan telah menerapkan aturan khusus, untuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit pendidikan. Artinya, ketika ada pasien yang ingin dirujuk ke RSUD dr Pirngadi Medan, yang sudah Tipe B, maka tidak perlu berjenjang dan bisa langsung. Jadi, sekarang tinggal benar-benar menyosialisasikan kepada masyarakat, terkait aturan tersebut,” jelas Wiriya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, lanjut Wiriya, diharapkan ke depan pasien yang ingin berobat ke rumah sakit ini mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan prestasi yang diraih rumah sakit tersebut, karena kembali memperoleh akreditasi paripurna SNARS. “Kami mengharapkan kepada masyarakat, RSUD dr Pirngadi Medan merupakan satu rumah sakit terbaik di Medan.

Makanya, kepercayaan masyarakat harus dibangkitkan lagi. Untuk itu, manajemen rumah sakit harus membuktikannya kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan terbaik pula. Karena, dulunya RSUD dr Pirngadi Medan merupakan yang terbaik di Medan. Sebab, banyak dokter terbaik di rumah sakit ini, dan juga pelayanannya,” kata Wiriya.

Terkait kabar Puskesmas yang tidak mau merujuk pasien ke RSUD dr Pirngadi Medan, dengan dalih aturan BPJS Kesehatan, Wiriya mengimbau, agar melaporkan hal tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Medan. “Apabila pasien ingin dirujuk ke rumah sakit ini, yang notabene tipe B, maka Puskesmas harus memperbolehkannya. Jika nantinya tidak diperbolehkan, maka laporkan Puskesmas tersebut ke Dinas Kesehatan (Medan), dan akan segera ditindak,” tegasnya, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan mengatakan, survei reakreditasi versi SNARS telah dilaksanakan pada 17-21 September 2019 lalu. Selanjutnya, pada 2 Oktober 2019, KARS mengumumkan RSUD dr Pirngadi Medan kembali mendapatkan akreditasi paripurna.

Sebelumnya, Ketua Tim Surveyor KARS Pusat, dr Gatot Suharto mengatakan, penilaian yang dilakukan pihaknya menjadi satu persyaratan. Rumah sakit juga harus memiliki sertifikat akreditasi untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian, untuk izin operasional 5 tahun sekali. “Proses reakreditasi merupakan sesuatu yang harus dilalui, ada 1.363 elemen penilaian.

Berdasarkan elemen itulah, kami cek di rumah sakit selama 5 hari. Tim survei juga telah menelaah dokumen dan melakukan beberapa telaah, apakah dokter sudah melakukan rekam medisnya dengan benar? Selanjutnya, kami melakukan telusur ke lapangan, hal ini untuk melihat apakah aturan yang dibuat oleh rumah sakit sudah dilaksanakan atau tidak,” bebernya, saat melakukan proses reakreditasi di RSUD dr Pirngadi Medan. (ris/saz)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *