JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Danau Toba dan sekitarnya dikebut. Percepatan pembangunan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan pembangunan di kawasan destinasi super prioritas tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba di Jakarta, akhir pekan lalu meminta semua kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat membangun infrastruktur.
“Arahan Presiden untuk dieksekusi secepat-cepatnya, untuk para investor juga harus segera membangun,” kata Luhut di Jakarta. Luhut turut memastikan Kementerian PUPR segera mengeksekusi arahan Presiden Jokowi terkait infrastruktur di Danau Toba dan pengembangan sektor pariwisatan
“Target pada 2020 infrastruktur dasar atau sarana dan prasarana menunjang kawasan pariwisata atau Otorita Danau Toba dan wilayah sekitarnya direalisasikan,” katanya menambahkan.
Luhut juga menyinggung soal permasalahan keramba jaring apung yang dinilai memicu pencemaran lingkungan. Ia meminta kementerian lembaga cepat menindaklanjuti masalah itu agak kenyataman wisatawan dapat dibenahi dengan tepat.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan kesiapan para investor untuk groundbreaking pembangunan hotel di zona otorita Danau Toba pada tahun ini.
“Ada komitmen dari investor mengenai dimulainya pembangunan fisik. Groundbreaking Glamorous Camping atau Glamping pada 10 Oktober 2019 serta Groundbreaking Luxurious Hotel ditargetkan pada 20 April 2020,” kata Menpar.
Sementara itu, dari sisi pembangunan yang dilakukan pemerintah, Arief mengatakan pembangunan infrastruktur pendukung akan dimulai pada September 2019 mendatang.
Pemangku Kepentingan Harus Kompak
Sementara ,itu, DPRD Sumatera Utara memberi sejumlah masukan kepada para pemangku kepentingan se-kawasan Danau Toba atas pengembangan Danau Toba menuju pariwisata bertaraf internasional. Salah satu penekanan pentingnya yaitu, harus selalu bersinergi dan kompak mewujudkan program yang telah disusun.
“Masyarakat Sumut umumnya dan masyarakat seputar Danau Toba khususnya sangat bersyukur atas perhatian presiden yang luar biasa untuk pengembangan Danau Toba. Baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sekitar Danau Toba harus menyambut dukungan presiden ini dengan rasa syukur dan bekerja bersama-sama. Jangan lagi ada ego sektoral yang selama ini dipertontonkan masing-masing, sehingga semua jalan sendiri-sendiri,” ujar Anggota Komisi E DPRD Sumut, Juliski Simorangkir menjawab Sumut Pos, Minggu (4/8).
Menurutnya, pariwisata Danau Toba harus dikelola secara serentak dan melibatkan semua stakeholder dan paling penting harus seiring sejalan. Terlebih perhatian dan keseriusan pemerintah pusat bukan main-main dalam hal pengembangan pariwisata Danau Toba, dan sudah mulai diimplementasikan.
“Presiden baru-baru ini berjanji akan menggelontorkan dana Rp2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur Danau Toba dan pengembangan sistem parawisata termasuk pemberdayaan masyarakat untuk sadar wisata sehingga Danau Toba menjadi destinasi internasional. Presiden bahkan mengatakan Danau Toba harus berkelas,” ucapnya.
Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil Sumut 9 ini mencontohkan, adapun sejumlah program peningkatan destinasi wisata Danau Toba yang sudah berjalan hingga kini seperti inner ringroad Samosir. Di mana, sudah dikerjakan dan sudah menjadi jalan nasional mulai dari Tele sampai mengelilingi Pulau Samosir dan progresnya masih jalan termasuk jembatan Tano Ponggol yang menyatukan air Danau Toba di Pangururan tengah on progres.
“Begitupun jalan tol Tebingtinggi-Parapat sudah dimulai. Serta pembangunan beberapa dermaga dan penyediaan kapal penyeberangan sudah dianggarkan. Dan presiden sudah menekankan agar swasta segera masuk untuk pembangunan hotel berkelas internasional di lokasi yang sudah disiapkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba seluas 500 hektare di Sibisa,” paparnya.
Oleh karenanya, lanjut Juliski, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang ini lebih baik fokus menyiapkan sumber daya manusia dan mengedukasi masyarakat untuk sadar wisata. Di samping itu, seluruh stakeholder juga diminta memerhatikan kebersihan kawasan Danau Toba, salah satunya ialah toilet.
“Sadar wisata maksudnya masyarakat bisa menerima kehadiran turis mancanegara dan lokal dengan ramah dan sopan santun. Pemda se-kawasan dan juga pemprov, mulai fokus di tahun ini pada kebersihan dan kesehatan seputar Danau Toba termasuk menyiapkan WC bersih dan baik diberbagai tempat. Hari ini kalau kita berkunjung ke Danau Toba suasana sangat gersang dan kotor mencari WC yang layak pun sangat susah di tempat-tempat umum,” ujarnya.
Dengan komitmen bersama itulah, kata dia, harapan menjadikan Danau Toba sebagai pariwisata berkelas internasional mampu terwujud. Dan semua kegiatan yang mendukung pembangunan secara merata se-kawasan destinasi Danau Toba, juga menjadi lebih mudah direalisasikan.
“Kuncinya ya harus kompak. Masyarakat turut dilibatkan dan diberi pemahaman akan manfaat dari program pembangunan. Dengan begitu pemerataan pembangunan jadi mudah kita ciptakan dan rasakan manfaatnya di waktu mendatang,” pungkasnya.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Robert Lumban Tobing juga sependapat soal ini. Dia menyebut wacana pengembangan pariwisata Danau Toba akan dapat terwujud bilamana seluruh stakeholder kompak menjalankan program yang sudah ada tersebut.
“Tentunya semua hal yang menyangkut pembangunan di provinsi yang kita cintai ini, harus didukung dan dikawal pelaksanaannya. Apalagi Danau Toba kan sudah masuk KSPN dan harapan kita seluruh elemen masyarakat ikut untuk mengawalnya. Hal ini penting supaya rencana pembangunan yang sudah dicanangkan, bukan untuk komoditi politik semata,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Pihaknya juga meminta sebagai koordinator wilayah, Pemprovsu cepat tanggap akan semua kondisi menyangkut KSPN Danau Toba. Saling bergandengan tangan dan bahu membahu dengan pemda se kawasan agar target satu juta wisatawan mancanegara dapat tercapai tahun ini.
“Kalau kita tidak kompak, sebagus apapun program yang dibuat tidak akan jalan. Pemprov dan seluruh pemda harus jalan bersama, begitu juga dengan masyarakat harus dilibatkan. Dengan demikian semua pihak akan merasakan manfaat dari pengembangan KSPN Danau Toba,” katanya. (bbs/prn)