JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar mengejutkan datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait kedekatannya dengan pemerintah Tiongkok. Nama Rini Soemarno ‘terseret’ dan disebut-sebut dalam pemeriksaan kasus korupsi Gubernur Provinsi Hainan Ji Wenlin pada pertengahan Januari 2016.
Seperti dilansir dari situs berita brudirect.com, Rabu (13/4), dalam pemeriksaan Ji Wenlin pada pertengahan Januari lalu menguak pengakuan mengejutkan bahwa selama ini Ji Wenlin dengan Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Zhou Yong Kang mendirikan proyek di berbagai negara.
Ji Wenlin dan Zhou Yongkang mendapatkan komisi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mendapatkan proyek di berbagai negara Asia.
“Fee yang didapat sekitar 10 persen sampai 20 persen dari setiap proyek. Salah satu perusahaan yang sering dibantu adalah Tiongkok Railway Construction Limited,” demikian seperti dikutip Sindonews dari lama tersebut.
Di Thailand, Ji Wenlin dan Zhou Yongkang menyuap Letnan Jenderal Pongpat Chayapan melalui proyek yang dilakukan oleh Tiongkok Railway Construction sejak 2006. Dengan India, mereka terkait erat dengan mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Pankaj Bhujbal yang memiliki bisnis batu bara.
“Di Indonesia, Ji Wenlin dan Zhou memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rini Soemarno,” demikian disebutkan.
Rini Soemarno selaku Menteri BUMN memiliki posisi yang paling menentukan dalam pembangunan rel kereta api. Pada Januari 2016, Ji Wenlin bahkan disebut-sebut mengirimkan uang sebesar 5 juta dollar AS kepada Rini.
Dimintai tanggapannya, Rini Soemarno mengaku langsung tertawa ketika mendengar namanya tertulis dalam pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin.
Dalam pemberitaan yang dilansir dari kantor berita Reuters tersebut, Ji Wenlin bersama dengan Zhou Yong Kang dari Partai Komunis Cina mengungkapkan sejumlah proyek besar yang mereka lakukan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Mereka mengaku mendapat komisi sebesar 10 persen sampai 20 persen dalam setiap proyek yang dijalin. Di Indonesia, proyek besar yang akan berjalan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal didukung oleh Rini Soemarno.
Rini mengaku merasa difitnah mendengar pemberitaan ini. Ia meminta agar siapa pun yang menyebutkan namanya bisa memberikan bukti bahwa dirinya memang terlibat.
“Ya saya ketawa. Terus terang, kasih buktinya. Panggil saya, minta bukti, jangan sembarangan. Maksud saya, apa pun kita sebagai bangsa dan manusia jangan memfitnah. Kalau mau apa-apa, tunjukkanlah bunyinya. Kasih lihat,” kata Rini seusai menghadiri perayaan ulang tahun ke-18 Kementerian BUMN, di kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (13/4).
Dalam pemberitaan yang ditulis juga sebuah situs di Brunei Darussalam, disebutkan bahwa baik Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi melalui pendekatan oleh dirinya. Mendengar ini, Rini sekali lagi membantah.
“Saya ketawa. Kalau saya punya 50 juta saja, saya tidak ke sinilah. (Bahkan) 5 juta saja tidak ke sini. Jalan jalan,” ujar Rini.
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari justru mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Rini Soemarno setelah namanya disebut dalam fakta persidangan pengadilan kasus korupsi di Tiongkok.
KPK harus bertanggung jawab dan menurut Eva, KPK tidak bisa lepas tangan dalam kasus tersebut, mengingat lembaga antirasuah itu terlibat dalam memberikan rekomendasi atas para calon menteri kabinet.
“Dulu semua menteri yang menjadi anggota Kabinet Kerja direkomendasikan oleh KPK. Sekarang KPK harus bertanggung jawab,” katanya. Politisi PDIP itu mengatakan, persoalan moralitas menjadi sangat penting bagi seorang pejabat negara sebagaimana dicontohkan oleh Presiden Jokowi.
“KPK wajib menelusurinya karena lembaga itu yang meloloskannya jadi menteri kabinet. Pakta integritas seharusnya juga menjadi ukuran bahwa dirinya bermoral baik,” ujar Eva di Jakarta, ketika dihubungi, Rabu (13/4).
Eva juga meminta Rini untuk memberikan klarifikasi agar publik mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut kalau fakta itu memang ada.
“Rini tidak bisa diam seperti halnya dalam kasus Panama Papers yang juga menyebutkan namanya,” ujar Eva.
Sebelumnya, Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane juga mendesak Dirtipikor Mabes Polri perlu segera menindaklanjuti pengakuan petinggi China Railway Corporation (CRC), Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang.
“Kami mendesak Polri dengan Dirtipikor bekerja cepat dan jangan hanya mendiamkan kasus ini. Setidaknya Polri bisa segera mengklarifikasikan informasi ini kepada Rini,” ujar Neta di Jakarta, Rabu (13/4). Neta menyebutkan dua hal yang bisa dicapai Polri.
Pertama, apakah pengakuan kedua pejabat CRC itu merupakan fitnah yang ingin memojokkan pejabat Indonesia atau tidak. Kedua, jika pemberian uang itu benar adanya, Rini Soemarno sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkannya.
“Untuk kemudian Dirtipikor harus segera mengusutnya, apakah uang tersebut sebagai uang suap atau bagian dari komisi proyek,” tandas dia.
Sementara, pihak Istana belum mengetahui mengenai kasus korupsi Gubernur Provinsi Hainan, Tiongkok Ji Wenlin yang menyeret nama Rini. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dia menegaskan, belum ada informasi apapun terkait kabar keterlibatan Rini dalam kasus korupsi di Negeri Tirai Bambu tersebut.
“Tidak tahu (keterlibatan Menteri BUMN dalam kasus korupsi di Tiongkok). Saya tidak tahu,” singkatnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. (bbs/val)