MEDAN-
Krisis energi melanda Sumatera Utara. Tak hanya listrik, Sumut juga mengalami krisis gas, khususnya gas untuk industri. Dari kebutuhan industri sebanyak 17 mmscfd (Million Standard Cubic Feet per Day atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari, ketersediaan saat ini hanya 11 mmscfd. Artinya, gas untuk industri di Sumut defisit 6 juta kaki per hari.
”Karena itu kita mengusulkan agar dari 4 juta kaki gas yang diproduksi oleh sumur Gas Benggala di Langkat, seluruhnya dialokasikan untuk industri. Jangan dibagi lagi ke PLN. Karena PLN bisa menggunakan bahan bakar lain untuk membangkitkan listrik, sementara industri bergantung penuh pada gas,” kata anggota Komisi 2 DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, didampingi Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa, kepada wartawan usai acara Forum Dialog Menyelamatkan Industri Sumatera Utara dari Krisis Energi Gas di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (26/9).
Terkait minimnya pasokan gas di Sumatera Utara, Parlindungan meminta agar prioritas pasokan diberikan pada industri. Selain itu, ia memandang perlu adanya penghapusan regulasi yang melibatkan trader dalam tata kelola migas, yang menyebabkan harga jual gas tidak efisien.
”Sementara untuk penanganan secara struktural, saya sepakat dengan usulan GM PGN Sumut, Moegiono, bahwa Gubernur Sumatera Utara perlu menetapkan status krisis energi di Sumut, agar ada penanganan khusus.
Hal ini diaminkan oleh Laksamana Adiyaksa. Menurut Laksamana, jika Sumut ditetapkan sebagai daerah krisis listrik, maka pemerintah pusat akan memberlakukan penanganan cepat agar Sumut memperoleh prioritas distribusi gas. ”Industri harus diselamatkan. Tidak ada pilihan lain selain ketersediaan gas yang cukup. Karena industri dilarang menggunakan batubara,” kata Laksamana.
Sebelumnya dalam Forum Dialog Menyelamatkan Industri Sumatera Utara dari Krisis Energi Gas, enam pembicara yakni Firdaus dari ICW, Jugi Prajugio dari Pertagas Niaga, Parlindungan Purba dari DPD RI, Moegiono dari PGN Sumut, Bambang Hermanto Kasi Minyak dan Gas Distamben Sumut, dan Bernadus Sudarmanta GM PT PLN Pembangkitan Sumbagut, sepakat menyatakan bahwa Sumatera Utara krisis energi, tidak hanya gas melainkan juga listrik.
Sejumlah pengusaha yang hadir dalam forum dialog itu meminta realisasi janji pemerintah tentang kecukupan ketersediaan gas di Sumatera Utara. ”Kalau bisa secepatnya. Karena sudah banyak perusahaan yang tidak beroperasi karena gas tidak cukup. Paling tidak, Oktober 2014 janji pemerintah soal ketersediaan gas di Sumut, harus terpenuhi,” kata Hasyim, pengusaha Oleo Chemical di Sumut. Ia mengatakan, sejak Juli pihaknya sudah merumahkan 300 karyawan, karena sejumlah mesin tidak dioperasikan menyusul ketiadaan gas untuk industri.
Para pengusaha juga menyorot kebijakan pemindahan terminal apung gas di Belawan ke Lampung, yang dinilai tidak mendukung ketersediaan gas di Sumut.
Forum dialog sepakat agar tata kelola niaga gas di Indonesia ditinjau ulang, dan janji pemerintah untuk menyelesaikan pipanisasi gas Arun ke Belawan sepanjang 340 kilometer teralisasi Oktober 2014.
Save Sumut
Terkait krisis energi di Sumut, anggota DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya akan memprakarsai Gerakan Save Our Sumut, dengan membuat gerakan 1 juta tanda tangan bertema Selamatkan Energi Sumut.
”Ini untuk mendesak pemerintah pusat lebih cepat menangani krisis energi di Sumut. Kita akan menemui Gubsu untuk mengusulkan status krisis energi di Sumut, ke pusat. Sekaligus menagih janji-janji pemerintah untuk mengatasi krisis gas dan listrik,” pungkasnya. (mea)