JAKARTA- Dengan mengaku sebagai staf ahli Presiden dan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED), Irwannur Latbual berhasil menipu banyak korban. Bahkan jumlah korbannya bisa mencapai ribuan dari seluruh Indonesia.
Pekan lalu, Irwannur Latbual sempat berada di Riau untuk melantik Kanwil BSDMI P2ED Riau. Namun kini keberadaan Irwannur bagai ditelan bumi. Nomor handphone yang biasa dihubungi, bernada sibuk bahkan tidak aktif.
Salah seorang korban, sebut saja As (30) asal Pekanbaru, Riau, mengaku sudah menyerahkan uang Rp25 juta. Bahkan dari pengakuan As, ada rekannya yang malah sudah menyetor Rp50 juta.
“Sekarang Irwannur ini tidak bisa lagi dihubungi. Pada kami dia mengatakan sudah membuka Kanwil hingga ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Ada bukti pakai kops Istana Kepresidenan dan berkantor di Istana Negara. Makanya kami percaya,” kata As Minggu (10/7).
Ditambahkannya, setiap calon PNS yang mendaftar diwajibkan membayar Rp5 juta kepada pengurus BSDMI P2ED. Dari uang yang dibayarkan, Rp 1,5 juta untuk keperluan baju dinas, sedangkan sisanya untuk kelengkapan administrasi CPNS. Khusus untuk di Kota Pekanbaru, sudah dilakukan perekrutan terhadap 40-an lebih, bahkan salah satu korbannya adalah Keponakan Walikota Pekanbaru.
Mayoritas yang menjadi calon pegawai adalah lulusan Sarjana Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Pekanbaru. Selain dari Universitas Riau, sebagian besar juga berasal dari Universitas Islam Riau dan IAIN Pekanbaru.
“Dijanjikan jadi PNS tahun 2012 dan kami diberikan NRP (Nomor Registrasi Pegawai). Katanya cara kerja badan ini memang tidak dipublikasikan dulu karena banyak yang menginginkannya jadi Kementrian. Itupun sesuai instruksi Presiden,” tambah sumber tersebut.
Kepada para calon pegawainya, Latbual dan pengurusnya mengaku sudah mendapatkan restu langsung dari Presiden SBY, Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri, Gubernur, Kapolda hingga seluruh Bupati dan Wali Kota. Buktinya memang meyakinkan karena hampir di seluruh daerah, Irwannur diterima langsung oleh para kepala daerah.
Seperti yang terjadi di Riau, Irwannur dan kawan-kawan bahkan mendapat fasilitas kantor dinas dari Wali Kota Pekanbaru. Bahkan mereka sempat menggelar acara di Markas Korem Pekanbaru. Acara sosialisasinya juga dihadiri oleh staf ahli Gubernur.
“Kami masih menunggu kepastian mengenai status badan ini, apakah benar-benar ada atau penipuan. Kalau penipuan, mengapa pihak Istana membiarkan dan tidak memberitahukan kepada kepala daerah. Ada apa ini,” kata sumber yang menjadi korban aksi Irwannur.
Sementara pihak Istana Kepresidenan memastikan tidak memiliki staf bernama Irwannur Latbual. Pasalnya, tidak ada lembaga bentukan Presiden yang bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED).
“Tidak ada Staf Ahli Presiden. Yang ada Staf Khusus Presiden (SKP). Dan tidak ada SKP atas nama Irwannur Latbual,” tegas Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Minggu (10/7).
Julian juga sangat menyayangkan bila ada yang mencatut Lambang Negara dan Istana Kepresidenan. Bukan hanya itu, tindakan memakai nama Presiden SBY, Sekretariat Negara, para menteri bahkan Kapolri, dinilai sudah masuk wilayah pidana.(afz/jpnn)
