JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rakyat dan bangsa Indonesia semakin miskin dan tak berdaya. Daya beli rakyat makin merosot dan makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi nasional bukan saja melamban melainkan tak bergerak.
“Ambruknya ekonomi nasional merupakan dampak akumulasi distorsi kebijakan Jokowi-JK yang sangat neolib,” kata Presiden Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (13/9).
Di sisi lain, menurut Ali, pemerintahan JokowiJK miliki hobi baru, yakni selalu kambing hitamkan tekanan ekonomi global untuk menutupui kegagalan dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Ali juga mengkritik Paket Kebijakan September 1. Menurut Ali, secara kasat mata keijakan tersebut tidak pro rakyat. Bahkan, dia menuding tak ada kemauan pemerintahan Jokowi-JK untuk meringankan beban rakyat dengan mendongkrak daya beli dan nilai tukar rupiah terhadap USD.
Pada kesempatan itu, Ali mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bbakal terjadi dimana-mana, seiring ambruknya nilai tukar rupiah yang tembus Rp14.300 per USD. Harga pangan tetap melambung. Harga Listrik, gas dan BBM tetap menjulang tinggi.
Sedangkan omzet UMKM anjlok hingga 40-50 persen. Bahkan masih dibebani Pajak satu persen dari omzet oleh pemerintahan Jokowi-JK.(esy/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rakyat dan bangsa Indonesia semakin miskin dan tak berdaya. Daya beli rakyat makin merosot dan makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi nasional bukan saja melamban melainkan tak bergerak.
“Ambruknya ekonomi nasional merupakan dampak akumulasi distorsi kebijakan Jokowi-JK yang sangat neolib,” kata Presiden Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (13/9).
Di sisi lain, menurut Ali, pemerintahan JokowiJK miliki hobi baru, yakni selalu kambing hitamkan tekanan ekonomi global untuk menutupui kegagalan dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Ali juga mengkritik Paket Kebijakan September 1. Menurut Ali, secara kasat mata keijakan tersebut tidak pro rakyat. Bahkan, dia menuding tak ada kemauan pemerintahan Jokowi-JK untuk meringankan beban rakyat dengan mendongkrak daya beli dan nilai tukar rupiah terhadap USD.
Pada kesempatan itu, Ali mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bbakal terjadi dimana-mana, seiring ambruknya nilai tukar rupiah yang tembus Rp14.300 per USD. Harga pangan tetap melambung. Harga Listrik, gas dan BBM tetap menjulang tinggi.
Sedangkan omzet UMKM anjlok hingga 40-50 persen. Bahkan masih dibebani Pajak satu persen dari omzet oleh pemerintahan Jokowi-JK.(esy/jpnn)
