MEDAN- DPRD Kota Medan mendesak Kemendagri RI untuk tidak menunda-nunda lagi penerapan program e-KTP. Pasalnya, anggaran yang sudah dihabiskan untuk program ini sangat besar, mencapai Rp6,3 triliun.
“Kami minta kepada Kemendagri untuk tidak menunda-nunda program ini lagi. Sebab, anggaran dihabiskan terlalu besar. Jangan sampai anggaran itu jadi mubazir,” kata Anggota Komisi A DPRD Medan Faisal Nasution kepada wartawan, Selasa (2/8).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, mundurnya penerapan e-KTP ini dinilai akibat perencanaan yang tidak matang. Apabila persiapan matang, tentunya tidak meleset dari rencana semula. Dia juga khawatir, pelkuncuran e-KTP yang dijadwalkan ulang pada 18 Agustus mendatang bisan molor lagi. Namun begitu, dia berharap hal tersebut jangan sampai terjadi. “Jangan mundur lagi. Ini semua akibat pemerintah pusat tidak mampu¸ anggaran besar terbuang percuma. Segera manfaatkan dan terapkan,” tambahnya.
Apabila tidak juga diterapkan, kata Faisal, ini akan menjadi aib bagi pemerintah pusat. Sebab, program ini sudah disosialisasikan dan digadang-gadang akan segera diterapkan. Namun kenyataannya, fasilitas pendukung belum juga bisa digunakan.
“Ini aib bagi pemerintah pusat. Pemerintah daerah sudah siap dan tidak ada masalah. Tidak hanya SDM, tapi juga sampai fasilitas listrik. SKPD terkait sudah menyiapkan genset. Artinya, pemerintah daerah lebih serius menjalankan program ini daripada pemerintah pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Ahmad Parlindungan Batubara menambahkan, seharusnya dari awal pemerintah pusat tidak menggembar-gemborkan sampai semuanya sudah matang. Kejadian ini, akibat terlalu cepat disampaikan ke publik meskipun rencana belum siap. “Ini akibat pemerintah pusat terlalu banyak berangan-angan. Terlalu banyak wacana. Kenyataannya tidak siap. Perangkat yang disiapkan tidak bisa,” bebernya.
Menyikapi hal itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Darussalam Pohan mengungkapkan, pada 15 Agustus mendatang seluruh perangkat keras dan lunak pendukung pelaksanaan E-KTP sudah dapat didistribusikan ke 21 kecamatan di Kota Medan. “Untuk alat pendukung, setelah kita konfirmasi ke pemerintah pusat (Kemendagri), pada 15 Agustus nanti perangkat keras dan lunak akan dikirimkan ke Medan sekaligus didrop ke 21 kecamatan di Kota Medan. Dengan masuknya alat ke Medan akan kita susun dan akan kita setel untuk mencoba jaringan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan, Selasa (2/8).
Dikatakannya, sebagai upaya persiapan menyongsong penerapan e-KTP ini, pihaknya akan menggelar Bimbingan Tekhnis (Bintek) di Hotel Antares pada 4 hingga 5 Agustus mendatang, dengan narasumber dari pusat. Sedangkan pesertanya, diikuti 86 orang yang berasal dari setiap kecamatan. “Jadi persiapan kita sudah matang, kita menunggu dari pusat untuk intruksinya,” ucapnya seraya menambahkan, kalau e-KTP bukan gagal, tapi ditunda lounchingnya.
Dijelaskan Darussalam, pelaksanaannya sendiri secara serentak yang akan di jadwalkan pada 18 Agustus mendatang. Setelah persiapan matang, pihak kecamatan akan mengundang warga untuk datang ke kecamatan agar pendataan dan entry data dilakukan.
“Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Kita juga mengharapkan kepada masyarakat untuk hadir sesuai dengan undangan yang kita berikan untuk pengentrian (menginput pencetakan e-KTP). Tidak hanya itu, kita juga akan menarik KTP yang lama dengan dikeluarkannya e-KTP. Kita ikuti saja apa petunjuk dan arahan yang diberikan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, pemerintah pusat mengakui, pembuatan e-KTP di 197 kabupaten/kota, molor hingga 18 Agustus 2011. Target meleset lantaran pengiriman perangkat peralatan e-KTP ke 2.348 kecamatan di 197 kabupaten itu terlambat. Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, perangkat peralatan baru akan sampai ke daerah pada 15 Agustus 2011. “Tanggal 15 Agustus sudah sampai ke kabupaten/kota. Tanggal 18 Agustus 2011 efektif dimulai pembuatannya,” kata Reydonnyzar di kantornya, Selasa (2/8).
Menanggapi molornya target itu, Mendagri Gamawan Fauzi mengancam akan mempinalti rekanan, yakni Sucofindo sebagai anggota konsorsium PNRI, yang punya tanggung jawab pendistribusian peralatan.
Dikatakan Gamawan, sebenarnya target pengadaan e-KTP ini bukan tanggal per tanggal. Tapi, katanya, akhir 2011 harus kelar di 197 kabupaten/kota. “Kontrak kita akhir tahun selesai di 197 daerah. Kita akan kawal. Jika tidak, kena pinalti,” kata Gamawan.
Gamawan menekankan pentingnya ada jaminan kepastian soal pengiriman peralatan dari Scofindo. “Pemerintah minta jaminan pengadaan. Target waktu jangan terlampaui,” kata Gamawan.(adl/sam)
